DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup, Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya, Pelestarian dan Pengembagnan Bahasa Melayu Jambi, Pelestarian dan Pengembangan Kesenian, Pelestarian dan Pengembangan Sistem Pengetahuan dan Teknologi Tradisional, Kelembagaan, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Sanksi dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, perlu pengaturan lebih lanjut untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan budaya Melayu Jambi;
c.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Nomor 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan Budaya Melayu Jambi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 7);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAMBI dan GUBERNUR JAMBI, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA MELAYU JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 26, angka 27, dan angka 31 diubah, serta angka 32, angka 33, angka 34, dan angka 35 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jambi.
6.DPRD adalah DPRD Provinsi Jambi.
7.DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
8.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan Melayu Jambi.
9.Budaya Melayu Jambi adalah keseluruhan gagasan, kreatifitas dan inovasi, perilaku dan hasil karya masyarakat baik yang berasal dari sub-etnis awal maupun sub-etnis migran yang berada di wilayah Provinsi Jambi.
10.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11.Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau pergantian sesuatu tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
12.Pengembangan Dalam Pelestarian adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
13.Jati Diri adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciripengenal.
14.Penggalian adalah upaya mengungkapkan, memilah, mengkaji data atau informasi kebudayaan.
15.Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti, ilmuan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
16.Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, database atau sejenisnya.
17.Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman melalui tulisan, gambar, suara dan gabungan unsur-unsur tersebut.
18.Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi yang kreatif dengan tetap mengacu pada nilai lama.
19.Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
20.Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur- unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks dengan tetap mempertahankan keasliannya.
21.Pemanfaatan adalah upaya penggunaan produk budaya Melayu Jambi untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada di Provinsi Jambi.
22.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang berada di Provinsi Jambi yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan manfaatnya.
23.Benda Cagar Budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia yang berada di Provinsi Jambi.
24.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri dan tata ruang yang khas yang berada di Provinsi Jambi.
25.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung benda, bangunan dan struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu yang berada di Provinsi Jambi.
26.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual seseorang dan/atau sekelompok orang.
27.Kesenian adalah karya estetik hasil perwujudan kreativitas, daya cipta, rasa dan karsa manusia yang mengandung nilai dan norma -norma kehidupan masyarakat lingkungannya mencakup seni rupa, seni tari, seni pertunjukan, seni suara, seni musik, dan seni permainan rakyat.
28.Adat Melayu Jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat Adat Melayu Jambi yang kokoh berupa Sastra Adat Melayu Jambi berisikan petuah-petuah, aturan-aturan, nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam kehidupan untuk keselamatan dan kebaikan masyarakat sebagaimana dikatakan dalam seloko adat. Titian tereh betanggo batu, Cermin nan dak kabur, Lantak nan dak goyah, Nan dak lapuk dek hujan dak lekang dek paneh serto Kato nan seiyo. Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai.
29.Bahasa Melayu Jambi adalah alat komunikasi untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan dan pendapat kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol, baik berupa suara, gestur atau tanda-tanda berupa tulisan.
30.Sejarah Melayu Jambi adalah peristiwa atau kejadian masa lampau, fakta-fakta yang benar-benar terjadi erat kaitannya dengan masyarakat Melayu Jambi.
31.Ilmu Pengetahuan adalah hasil aktivitas manusia berupa kumpulan teori, metode dan praktek yang menjadi pranata dalam masyarakat.
32.Teknologi Tradisional adalah penerapan pengetahuan tradisional tertentu pada masalah-masalah praktis untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat Melayu Jambi.
33.Dewan Kebudayaan Melayu Jambi adalah Organisasi legal bentukan Pemerintah Provinsi Jambi dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan Melayu Jambi.
34.Dihapus.
35.Dihapus.
36.Dihapus.
2.Ketentuan Pasal 4 huruf c diubah, huruf g, huruf h, dan huruf i dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pelestarian budaya Melayu Jambi, meliputi:

a.Pelestarian dan Pengembangan Sejarah Melayu Jambi;
b.Pelestarian dan Pengembangan Adat Melayu Jambi;
c.Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya Jambi;
d.Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Melayu Jambi;
e.Pelestarian dan Pengembangan Kesenian;
f.Pelestarian dan Pengembangan Sistem Pengetahuan dan Teknologi tradisional;
g.Dihapus;
h.Dihapus;
i.Dihapus;
j.Kelembagaan;
k.Kewenangan, Tanggungjawab, dan Peran Serta Masyarakat;
l.Pendanaan;
m.Ketentuan Penyidikan;
n.Denda Adminstratif dan Ketentuan Pidana; dan
o.Ketentuan Penutup.
1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan P emanfaatan Cagar Budaya dan objek diduga Cagar Budaya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai pelaksanaan kajian, pemugaran, pemetaan, pengamanan, dan pemeliharaan cagar budaya.
(3)Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan memfasilitasi penelitian, pengkajian sebagai usaha dalam menemukan, mengumpulkan benda-benda cagar budaya, kawasan-kawasan penting dalam sejarah dan peradaban Melayu Jambi.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA MELAYU JAMBI

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi keberadaan bahasa, sastra dan aksara Melayu Jambi.
(2)Pemerintah Daerah mengembangkan penggunaan bahasa, sastra dan aksara Melayu Jambi agar berdaya guna, berhasil guna melalui kegiatan revitalisasi, kajian, penelitian dan penyebarluasan informasi.
(3)Karya dan naskah sastra lama maupun baru perlu diselamatkan melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi, penulisan, dan penerbitan.
(4)Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan memberikan penghargaan kepada semua pihak yang melestari kan dan mengembangkan bahasa, sastra, dan aksara Melayu jambi.
(5)Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam mengimplementasikan dan mengaktualisasikan bahasa, sastra, dan aksara Melayu Jambi, termasuk penulisan naskah cerita rakyat Jambi.
(6)Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang wajib menggunakan simbol- simbol atau identitas Melayu Jambi untuk nama-nama lokasi, jalan, komplek- komplek dan sebagainya.
(7)Pemerintah Daerah menjadikan bahasa, sastra, dan aksara Melayu Jambi sebagai bahan pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian dan pengembangan bahasa Melayu Jambi diatur dengan Peraturan Gubernur.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dan lembaga berwenang berkewajiban melestarikan dan mengembangkan kesenian Melayu Jambi baik karya tradisi maupun modern yang dapat menjadi kebanggaan dan identitas daerah.
(2)Pelestarian kesenian Melayu Jambi dilakukan melalui upaya Pelindungan dan pemeliharaan semua karya seni Melayu Jambi baik kesenian tradisi maupun modern.
(3)Pengembangan kesenian Melayu Jambi dilakukan melalui upaya peningkatan kreativitas dan produktifitas para seniman untuk berkarya, penelitian, dan apresiasi karya seni .
(4)Apresiasi karya seni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pergelaran, pameran, parade, festival, lomba, penciptaan pasar seni, dan pemberian penghargaan kepada seniman, budayawan, dan masyarakat yang berprestasi dan punya kepedulian tinggi untuk mengembangkan kesenian Melayu Jambi.
(5)Pemerintah Daerah mengupayakan kesenian Melayu Jambi sebagai bahan pembelajaran di sekolah melalui kurikulum sebagai muatan lokal dan mendorong serta memfasilitasi berdirinya lembaga pendidikan tinggi seni.
(6)Pemerintah Daerah atau pihak berwenang wajib melindungi karya seni yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dengan memfasilitasi perolehan hak cipta.
(7)Memfungsikan Taman Budaya Jambi sebagai salah satu pusat pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian dan pengembangan kesenian diatur dengan Peraturan Gubernur.

6.Ketentuan BAB IX diubah dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A, sehingga BAB IX berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TRADISIONAL

Pasal 12

(1)Kekayaan sistem pengetahuan masyarakat Melayu Jambi perlu dilestarikan dan dikembangkan.
(2)Pelestarian sistem pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penelitian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Untuk menyelamatkan produk pengetahuan masyarakat Melayu Jambi perlu dilaksanakan inventarisasi, dokumentasi, revitalisasi, dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI).
(4)Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi upaya pelindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan intelektualnya.
(5)Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan hasil kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 12A

(1)Kekayaan teknologi masyarakat Melayu Jambi perlu dilestarikan dan dikembangkan.
(2)Pelestarian teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelamatan, pengamanan, penelitian, pemeliharaan dan pemanfaatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Untuk menyelamatkan produk teknologi masyarakat Melayu Jambi perlu dilaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan revitalisasi.
(4)Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi upaya Pelindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan intelektualnya.
(5)Pemerintah Daerah dan lembaga berwenang memelihara, merawat dan membuat reflika produk teknologi tradisional untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
(6)Masyarakat dapat membuat miniatur produk teknologi tradisional.
(7)Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan hasil kajian, penelitian dan pengembangan teknologi tradisional yang dapat berdaya guna dan berhasil guna.

7.Ketentuan Pasal 13 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 14 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
10.Ketentuan Bab XIII diubah, Pasal 16 diubah, sehingga Bab XIII berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

KELEMBAGAAN

Pasal 16

(1)Untuk melaksanakan pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi dibentuk Dewan Kebudayaan Melayu Jambi yang ditetapkan oleh Gubernur .
(2)Dewan Kebudayaan Melayu Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari wakil dari:
1. a.perguruan tinggi;
2. b.budayawan;
3. c.pakar kebudayaan;
4. d.praktisi kebudayaan;dan
5. e.organisasi profesi.
(3)Dewan Kebudayaan Melayu Jambi dibiayai oleh APBD Provinsi Jambi.
(4)Masa jabatan Dewan Kebudayaan Melayu Jambi adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.
(5)Dewan Kebudayaan Melayu Jambi memiliki tugas:
1. a.perumusan kebijakan pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi yang berpedoman pada peraturan dasar pembangunan Budaya Melayu Jambi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
2. b.mengoordinasikan semua kegiatan pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi;
3. c.melakukan monitoring, pengawasan, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi;
4. d.menyampaikan hasil monitoring, pengawasan, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah untuk direkomendasikan kepada Gubernur, DPRD P rovinsi Jambi, dan pihak-pihak terkait;
5. e.merumuskan kebijakan dan manajemen pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi; dan
6. f.bersama Pemerintah Daerah menyusun standar pelestarian dan pengembangan budaya melayu Jambi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(6)Dewan Kebudayaan Melayu Jambi sudah harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kebudayaan Melayu Jambi diatur dengan Peraturan Gubernur.

11.Ketentuan Pasal 17 dihapus
12.Ketentuan Pasal 18 dihapus
13.Ketentuan Pasal 19 dihapus
14.Ketentuan Pasal 20 dihapus
15.Ketentuan Bab XIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

(1)Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
(2)Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan;
1. a.bersama Dewan Kebudayaan Melayu Jambi menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan Budaya Melayu Jambi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak terkait;
2. b.bersama Dewan Kebudayaan Melayu Jambi menyusun dan menetapkan standar kerja sama penelitian, pengkajian dan studi tentang Budaya Melayu Jambi;
3. c.bersama Dewan Kebudayaan Melayu Jambi menetapkan prosedur operasional standar pelestarian dan prosedur operasional standar pengembangan Budaya Melayu Jambi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta pihak terkait;
4. d.bersama Dewan Kebudayan Melayu Jambi menetapkan standar pengawasan dan pelaksanaan pengawasan pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi;
5. e.mengusulkan status cagar budaya untuk memperoleh peringkat nasional dan international; dan
6. f.menetapkan status cagar budaya lintas Kabupaten/Kota.
(3)Tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bersama organisasi-organsisasi seni budaya dan perorangan melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai tempat pembinaan, pengembangan, pemasaran dan wisata;
2. b.memfasilitasi kelompok dan organisasi usaha dalam mengembangkan bisnis kreatif berbasis Budaya Melayu Jambi, penciptaan pasar dan dukungan modal;
3. c.bersama lembaga berwenang wajib memperjuangkan dan menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan hilang atau berpindah tangan benda cagar budaya dan pengakuan karya seni oleh negara lain ;
4. d.bersama Kabupaten/Kota dan lembaga berwenang bertanggung jawab dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia budaya;
5. e.mengambil kembali benda-benda dan naskah Budaya Melayu Jambi yang ada didaerah lain atau di Negara lain sesuai peraturan yang berlaku;
6. f.memfasilitasi kerjasama kelembagaan Budaya Melayu Jambi dengan negara- negara Melayu dan negara -negara lain; dan
7. g.memfasilitasi duta-duta Budaya Melayu Jambi ke luar Provinsi Jambi.
  1. 16.Ketentuan Pasal 23 dihapus.
  2. 17.Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB XVA dan BAB XVB sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penggeledahan dan penyitaan;
5. e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana;
6. f.mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. g.memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
8. h.mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. i.membuat dan menandatangani berita acara; dan
10. j.mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara BAB XVB KETENTUAN SANKSI

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…