DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang mencakup sistem pengelolaan air limbah domestik regional, penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik regional, perencanaan spald regional, jenis, komponen dan konstruksi spald regional, operasi dan rehabilitasi spald regional, kelembagaan, pembiayaan, kerja sama, hak dan kewajiban, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif,dan penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik Regional merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bila diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor I90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM .1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 18);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Jambi.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
7.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
9.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
10.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan atau dimanfaatkan.
11.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
14.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
15.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
16.Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
17.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
18.Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
19.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
20.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan Air Limbah Domestik.
21.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik.
22.Dokumen Lingkungan adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL- RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
23.Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
25.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
26.Studi Kelayakan Lingkungan adalah nilai kelayakan pembangunan yang diusulkan dari perspektif lingkungan dan sosial, mengidentifikasi potensi masalah dan ancaman terhadap keberhasilan penyelesaian pembangunan yang diusulkan, solusi dan tindakan mitigasi diselidiki.
27.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu di Dinas atau Badan Daerah.
28.Badan Usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba.
29.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan saling berinteraksi.
30.Orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
32.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
33.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.tugas dan wewenang;
b.SPALD regional;
c.penyelenggaraan SPALD regional;
d.perencanaan SPALD regional;
e.jenis, komponen dan konstruksi SPALD Regional;
f.pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD regional;
g.kelembagaan;
h.pembiayaan;
i.kerja sama;
j.hak dan kewajiban;
k.pemanfaatan;
l.kompensasi dampak lingkungan;
m.pembinaan dan pengawasan;
n.penyidikan;
o.sanksi administrasi; dan
p.ketentuan pidana.

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional dilaksanakan berdasarkan asas :

a.tanggung jawab daerah;
b.keterpaduan;
c.keberlanjutan;
d.kehati-hatian;
e.partisipatif;
f.pencemar membayar;
g.manfaat;
h.kelestarian lingkungan hidup;
i.perlindungan sumber air; dan
j.keterjangkauan.

Pasal 4

Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional bertujuan untuk :

a.menjaga dan melindungi lingkungan hidup dari pencemaran Air Limbah Domestik;
b.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik lintas Kabupaten/Kota;
d.meningkatkan pengelolaan kualitas Sumber Air sesuai dengan baku mutu air dan peruntukannya; dan
e.mengembangkan pengelolaan Air Limbah Domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik Regional meliputi :

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Air Limbah Domestik Regional mengacu pada kebijakan dan strategi pengelolaan Air Limbah Domestik nasional;
b.melakukan pengembangan dan pengelolaan SPALD regional;
c.menyediakan layanan pengolahan Air Limbah Domestik regional;
d.menyusun dan menetapkan rencana induk SPALD lintas Kabupaten/Kota;
e.menyusun studi kelayakan SPALD;
f.menyusun perencanaan teknik terinci SPALD;
g.melakukan pengendalian pencemaran air;
h.melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha dan KSM atas penyelenggaraan SPALD;
i.menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
j.membentuk Badan Usaha Milik Daerah/UPTD SPALD; dan
k.memberikan izin dan rekomendasi penyelenggaraan SPALD.

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang meliputi :
1. a.menetapkan lokasi pembangunan IPALD dan IPLT; dan
2. b.menetapkan baku mutu air limbah berdasarkan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan sesuai kewenangannya.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pelaksanaan teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL

Pasal 7

(1)Air Limbah Domestik terdiri dari :
1. a.air limbah kakus; dan
2. b.air limbah nonkakus.
(2)Air limbah kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja manusia maupun buangan biologis lain yang terbawa air limbah rumah tangga.
(3)Air limbah non kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Air Limbah Domestik dari kamar mandi, cucian, dan dapur.

Pasal 8

(1)SPALD regional dilakukan secara sistematis menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan nonfisik.
(2)Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek teknik operasional dan pemeliharaan.
(3)Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek kelembagaan, hukum, keuangan, administrasi, dan peran masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan SPALD regional dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap sarana dan prasarana SPALD regional yang:
1. a.lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
2. b.penggunanya lintas Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Sarana dan prasarana SPALD regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk :
1. a.SPALD-S; dan/atau
2. b.SPALD-T skala Perkotaan.
(3)Sarana dan prasarana SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan air limbah, dan subsistem pengolahan lumpur tinja.
(4)Sarana dan prasarana SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi subsistem pengangkutan, subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan terpusat.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menjadi tanggung jawab Kepala Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(2)Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan konstruksi; dan
3. c.operasi dan rehabilitasi.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…