DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda 6 Tahun 2021 mengatur mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan konsumen, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Konsumen; Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan; larangan, Informasi; Pengaduan dan Penyelesaiana Sengketa; Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah

Menetapkan

menetapkan bahwa perlindungan Konsumen merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); SALINAN
3. 4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. 7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. 8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6306);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6446);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. 16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M- Dag/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291);
16. 17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan perlindungan Konsumen.
5.Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.
6.Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
7.Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam Masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
8.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dan perdagangan.
9.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
10.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan/atau Jasa, pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan Layanan Purna Jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau Klausula Baku.
11.Petugas Pengawas Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa atau perlindungan Konsumen yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
12.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13.Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi Masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen.
14.Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli Konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
15.Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan Pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang.
16.Impor Barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
17.Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
18.Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Pelaku Usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh Konsumen.
19.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
20.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen.
21.Instansi Terkait adalah satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang lingkup tugasnya terkait dengan Perlindungan Konsumen.
22.Masyarakat adalah seluruh warga/orang perseorangan yang berdomisili di Provinsi Jambi.
23.Barang Bekas adalah barang yang sudah dipakai sesuai peruntukannya dan masih bisa digunakan sesuai peruntukannya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen berdasarkan pada asas :

a.manfaat;
b.keadilan;
c.keseimbangan;
d.keamanan Konsumen ;
e.keselamatan Konsumen; dan
f.kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen bertujuan:

a.meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen untuk melindungi diri;
b.mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c.meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai Konsumen;
d.menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e.menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan
f.meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Konsumen

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang melakukan :

a.pengawasan terhadap Barang beredar dan/atau Jasa;
b.koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (PBPKN) Provinsi;
c.koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
d.evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah;
e.sosialisasi, informasi dan publikasi tentang Perlindungan Konsumen;
f.sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa di Daerah;
g.pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang dan Jasa di Daerah; dan
h.pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen di Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN

Pasal 5

Hak Konsumen adalah :

a.hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi Barang dan/atau Jasa;
b.hak untuk memilih Barang dan/atau Jasa serta mendapatkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c.hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan Barang dan/atau Jasa;
d.hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas Barang dan/atau Jasa yang digunakan;
e.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen secara patut;
f.hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan Konsumen;
g.hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h.hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila Barang dan/atau Jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
i.hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 6

Kewajiban Konsumen adalah :

a.membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan Barang dan/atau Jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b.beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian Barang dan/atau Jasa;
c.membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
d.mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan Konsumen secara patut.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 7

Hak Pelaku Usaha adalah :

a.hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan;
b.hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan Konsumen yang beritikad tidak baik;
c.hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa Konsumen;
d.hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian Konsumen tidak diakibatkan oleh Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan; dan
e.hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 8

Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

a.beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b.memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan Barang dan/atau Jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c.memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d.menjamin mutu Barang dan/atau Jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu Barang dan/atau Jasa yang berlaku;
e.memberi kesempatan kepada Konsumen untuk menguji dan/atau mencoba Barang dan/atau Jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f.memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan; dan
g.memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila Barang dan/atau Jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 9

(1)Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian Konsumen akibat mengkonsumsi Barang dan/atau Jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2)Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian Barang dan/atau Jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
(4)Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan Konsumen.

BAB V

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Dalam pelaksanaan Perlindungan Konsumen, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, Instansi Terkait dan LPKSM.
(2)Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD.
(3)Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD dapat memberdayakan motivator serta mediator Perlindungan Konsumen.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014