DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

regulasi_utama

Ringkasan

Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah diperlukan upaya menambah pendapatan daerah melalui Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); RANANGAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberpakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
5.PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Jambi adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi yang berbentuk Perseroan Terbatas (Peseroda).
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Bank Jambi.
8.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
10.Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar.
11.Saham Seri A adalah saham yang mempunyai hak istimewa, hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Jambi dan memiliki hak suara dalam RUPS.
12.Saham Seri B adalah saham biasa yang dimiliki oleh pihak ketiga dan tidak memiliki hak suara dalam RUPS.

BAB II

PEMENUHAN MODAL INTI

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Bank Jambi sebesar Rp254.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar rupiah).
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Penambahan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp254.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu melalui APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian:
1. a.Tahun 2022 sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah);
2. b.Tahun 2023 sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah); dan
3. c.Tahun 2024 sebesar Rp94.000.000.000,00 (sembilan puluh empat miliar rupiah).
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal penambahan penyertaan modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyetoran sisa penambahan penyertaan modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah atau mengurangi jumlah Penyertaan Modal sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp173.364.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah).

Pasal 6

Dengan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jumlah seluruh penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Bank Jambi menjadi sebesar Rp427.364.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah).

Pasal 7

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 adalah penambahan penyertaan modal akumulatif milik Pemerintah Daerah yang disetor kepada Bank Jambi.

BAB III

PEMENUHAN MODAL SETOR KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 8

(1)Untuk pemenuhan modal setor kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada Bank Jambi paling sedikit 51% dengan besaran 1.130.906 (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam) lembar saham Seri A perseroan senilai Rp1.130.906.000.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh milyar sembilan ratus enam juta rupiah) Pemerintah Daerah menambah penyertaan modalnya dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2025 menempatkan sebanyak 127.024 (seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat) lembar saham Seri A perseroan senilai Rp127.024.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar dua puluh empat juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2026 menempatkan sebanyak 160.122 (seratus enam puluh ribu seratus dua puluh dua) lembar saham Seri A perseroan senilai Rp160.122.000.000,00 (seratus enam puluh milyar seratus dua puluh dua juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2027 menempatkan sebanyak 206.932 (dua ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua) lembar saham Seri A perseroan senilai Rp206.932.000.000,00 (dua ratus enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2028 menempatkan sebanyak 272.697 (dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) lembar saham Seri A perseroan senilai Rp272.697.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); dan
5. e.Tahun Anggaran 2029 menempatkan sebanyak 364.131(tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh satu) lembar saham Seri A perseroan senilai Rp364.131.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar seratus tiga puluh satu juta rupiah).
(2)Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemegang saham Seri A dapat melakukan penambahan penyertaan modal setor dengan komposisi tetap mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah Daerah paling sedikit 51%.
(3)Besaran saham setor Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), selain saham Pemerintah Daerah disetujui dan ditetapkan melalui RUPS.
(4)Dalam hal pemenuhan modal setor kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada Bank Jambi paling sedikit 51% pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyetoran sisa pemenuhan modal setor kepemilikan saham diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 11 November 2022 GUBERNUR JAMBI, H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 11 November 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, H. SUDIRMAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI:(6-229/2022) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, M. ALI ZAINI, SH, MH Pembina Tk. I Nip. 19730729 200012 1 002 ttd ttd PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (PERSERODA) I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya menyatakan bahwa “Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah”. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa karakteristik BUMD meliputi : a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah, b. badan usaha dimiliki oleh : 1). 1 (satu) Pemerintah Daerah; 2). Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah; 3). 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; 4). Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah, c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, d. bukan merupakan organisasi perangkat daerah, dan e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. Dari komposisi kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi saat ini yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi serta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak terdapat 1 (satu) Pemerintah Daerah yang memiliki 51% (lima puluh satu persen) atau lebih atas saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi, sehingga tidak berstatus Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu, ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum ditegaskan bahwa Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Sejalan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi serta Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jambi berkewajiban untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal daerah untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Jambi. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal tersebut dapat dibuat untuk 1 (satu) tahun anggaran atau lebih sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan hasil analisis investasi. Berdasarkan hasil analisis kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan hasil analisis investasi, dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp254.000.000.000 (dua ratus lima puluh empat miliar) yang dilakukan untuk 3 (tiga) tahun anggaran yaitu dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 yang dapat berupa penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang tunai dari penambahan Penyertaan Modal yang berasal dari nilai dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan RUPS Tahun Buku 2021 sampai dengan RUPS Tahun Buku 2024. Untuk pemenuhan modal setor kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada Bank Jambi paling sedikit 51% dengan besaran 1.130.906 (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam) lembar saham Seri A perseroan senilai Rp1.130.906.000.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh milyar sembilan ratus enam juta rupiah) terdiri dari dalam bentuk uang tunai dari penambahan Penyertaan Modal yang berasal dari nilai dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan RUPS Tahun Buku 2024 sampai dengan RUPS Tahun Buku 2028 ditambah dari anggaran APBD tahun berkenaan. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi selain merupakan amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagai Bank milik Pemerintah Daerah dapat menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah untuk meningkatkan pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kinerja dan pengembangan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi di bidang Perbankan, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…