DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pelaksanaa tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, Penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, Pembinaan dan pengawasan, Pendanaan, penghargaan, Sistem informasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, Partisipasi masyarakat, Sanksi administratif, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Gubernur mempunyai wewenang untuk

Menetapkan

menetapkan forum koordinasi tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
9. 10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perusahaan Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. 15.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. 17.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
17. 18.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
18. 19.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- 1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 261);
19. 20.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 11);
20. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
7.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
9.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi yang selanjutnya disebut Forum TJSLBU adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran badan usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
10.Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi yang selanjutnya disebut Mitra TJSLBU Provinsi adalah badan usaha yang melaksanakan Program TJSLBU di Provinsi.
11.Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Program TJSLBU adalah program dan kegiatan prioritas yang ditawarkan untuk dibiayai melalui Dana TJSLBU di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12.Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Dana TJSLBU adalah dana yang berasal dari badan usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan TJSLBU untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
13.Sistem Informasi Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Portal TJSLBU Jambi adalah sistem informasi yang dibangun oleh Provinsi untuk mempublikasikan Program TJSLBU, kegiatan pelaksanaan dan pelaporan Mitra TJSLBU, serta kegiatan dari Forum TJSLBU.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha; dan
b.memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan sinergi penyelenggaraan Program TJSLBU;
b.mengintegrasikan penyelenggaraan program dan kegiatan TJSLBU dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi;
c.mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pelaku usaha;
d.mengarahkan penyelenggaraan TJSLBU yang dilaksanakan oleh badan usaha; dan
e.mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSLBU.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelaksanaan TJSLBU;
b.Forum TJSLBU;
c.penyelenggaraan TJSLBU;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pendanaan;
f.penghargaan; dan
g.sistem informasi.

BAB II

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 5

(1)Setiap badan usaha yang berkedudukan di Provinsi mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai kepatutan dan kewajaran.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berstatus pusat dan/atau cabang yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan operasional dalam wilayah Provinsi.
(3)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, baik yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pasal 6

(1)Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menyelenggarakan TJSLBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Badan Usaha Wajib TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha dengan tempat kedudukan usaha dalam wilayah Provinsi dengan kegiatan dan/atau dampak kegiatan lintas wilayah Kabupaten/Kota dan terdaftar pada Perangkat Daerah.
(3)Pemerintah Provinsi mengoordinasikan terdaftarnya Badan Usaha Wajib TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 7

(1)Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU dibentuk Forum TJSLBU.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diwajibkan menjadi anggota Forum TJSLBU.
(3)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

a.membangun kesepahaman dan kemitraan dengan badan usaha, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.menyediakan data dan informasi kepada badan usaha dan pemangku kepentingan forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan Program Pemerintah Daerah;
c.mendorong dan mengajak badan usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
d.memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap badan usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 9

Forum TJSLBU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:

a.menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan forum;
b.menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
c.memperkuat jaringan komunikasi antara forum di pusat dan di daerah, antara forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
d.menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSLBU kepada pihak lain;
e.menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSLBU; dan
f.menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai badan usaha yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 10

(1)Forum TJSLBU berkedudukan di Ibukota Provinsi dan dilaksanakan oleh pengurus Daerah.
(2)Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku secara nasional.
(3)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hukum dasar organisasi forum yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah nasional forum.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 5

Pasal 6

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 5

Pasal 6

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020