DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; Meliputi Bentuk-Bentuk Kekerasan; Hak Perempuan dan Anak; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Penyelenggaraan Perlindungan; Kerja Sama Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perkembangannya masih banyak Perempuan dan Anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
c.bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi bagian urusan Pemerintahan Provinsi yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota dan perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN 2 2
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 3 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
7.Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, anak yang masih dalam kandungan, anak Berkebutuhan khusus, anak korban, anak pelaku dan anak sebagai Saksi.
9.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
10.Perlindungan perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
11.Perdagangan perempuan dan anak adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan 4 4 ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
12.Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16.Masyarakat adalah keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, perorangan yang memiliki keahlian, kepedulian dan iklas membantu dan organisasi sosial yang potensial dan strategis serta legal.
17.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dibentuk dan berada di bawah Pemerintah Daerah.
18.Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial.
19.Komite Perlindungan Anak Provinsi Jambi adalah kelembagaan pengawasan pelaksanaan Perlindungan Anak Provinsi Jambi yang beranggotakan dari berbagai unsur yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, PD terkait dan Organisasi Sosial.
20.Forum Anak Daerah adalah wadah bagi Anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
21.Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, psikis, spiritual maupun sosial.
22.Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
23.Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 5 5
24.Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
25.Eksploitasi anak adalah tindakan pemanfaatan Anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
26.Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
27.Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
28.Pelayanan sosial bagi Anak adalah pelayanan fisik, psikis dan sosial yang bertujuan membantu Anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
29.Pelayanan sosial bagi anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
30.Sekolah ramah anak adalah institusi pendidikan yang mengenal dan menghargai hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, Kesempatan bermain dan bersenang, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas, dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka.
31.Rumah sakit ramah anak adalah rumah sakit yang menyediakan sarana dan prasarana yang layak anak antara lain adanya ruang tunggu anak, sarana untuk anak dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), ruang menyusui dan lain sebagainya.
32.Layanan kesehatan ramah anak adalah layanan rumah sakit yang memperhatikan aspek tumbuh kembang anak dengan menyediakan petugas atau dokter yang ramah anak dan fasilitas ramah anak.
33.Akta Kelahiran adalah dokumen catatan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil.
34.Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
35.Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
36.Kekerasan Seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 6 6

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.penghormatan dan pemenuhan hak Perempuan dan Anak;
2. b.pengadilan dan kesetaraan gender;
3. c.non diskriminasi;
4. d.kepentingan terbaik bagi korban; dan
5. e.kepastian hukum.
(2)Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bertujuan untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak, mencegah segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta melindungi Perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

a.bentuk-bentuk kekerasan;
b.hak perempuan dan anak;
c.kewajiban dan tanggung jawab;
d.penyelenggaraan perlindungan;
e.kerja sama daerah;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.pendanaan;dan
h.sanksi.

BAB II

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk:

a.kekerasan psikis;
b.kekerasan fisik;
c.kekerasan seksual;
d.kekerasan ekonomi;
e.kekerasan sosial
f.penelantaran rumah tangga;
g.pemaksaan atau perampasan kemerdekaan;dan
h.ancaman tindakan tertentu.

Pasal 5

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melakukan upaya-upaya untuk:

a.mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b.memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
c.memberikan pertolongan darurat; dan/atau
d.membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan 7 7

BAB III

HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi, keselamatan kerja, pendidikan, usaha Perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan, kehidupan publik dan politik.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan dan/atau kehamilan.

Pasal 7

(1)Untuk memenuhi hak Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), setiap instansi pemerintah, perusahaan, sarana publik berkewajiban menyediakan tempat penitipan anak, ruang menyusui serta sarana dan prasarananya bagi Perempuan.
(2)Penyediaan tempat penitipan anak, ruang menyusui serta sarana dan prasarananya bagi Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Setiap Anak mempunyai hak dasar meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan terdiri atas:
  1. 1.hak Anak atas pencatatan kelahiran;
  2. 2.penghargaan terhadap pendapat Anak;dan
  3. 3.perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi.
2. b.lingkungan Keluarga dan Keluarga pengganti;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya;dan
5. e.penyelenggaraan Perlindungan khusus.
(2)Hak dasar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Hak Anak atas pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
1. a.setiap Anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orang tuanya;
2. b.pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;dan
3. c.dalam hal Anak yang proses kelahiran tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
(2)Penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 meliputi: 8 8
1. a.pemerintah daerah serta masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak menjamin hak Anak untuk didengar pendapatnya dalam hal setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak;
2. b.pandangan/pendapat Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh perwakilan Anak dalam musyawarah pembangunan daerah, kongres anak atau bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan anak; dan
3. c.pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan melakukan pembinaan organisasi Anak sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat.
(3)Perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi:
1. a.perlindungan terhadap Anak karena keyakinan Anak, dan/atau yang dianut orangtua;
2. b.perlindungan terhadap kehidupan pribadi Anak, proses mendapatkan informasi dari Anak, menghargai hak, dan martabat Anak;dan
3. c.perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 10

Lingkungan keluarga dan keluarga pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.kedua orang tua wajib mengasuh anak dengan penuh kasih sayang sampai dewasa;
b.dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan Anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak Anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak;
c.jika kedua orang tua tidak mampu memenuhi hak asuh Anak atau orang tua mengancam kelangsungan hidup anak, maka pemerintah harus memfasilitasi bentuk Keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak;
d.keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara, sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;
e.pengurus Panti Asuhan wajib mencari Keluarga pengganti sebagai tempat pengasuhan bagi Anak yang memerlukan Keluarga pengganti;
f.penyelenggara Keluarga pengganti panti, harus memiliki sertifikasi pelayanan sosial dan kompetensi pekerja sosial anak, dan tenaga kesejahteraan sosial dalam memastikan tumbuh kembang anak;
g.penetapan atas hak Keluarga pengganti dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/kota; dan
h.pengawasan penyelenggaraan Keluarga pengganti dilakukan oleh Gubernur.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…