DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pengakuan masyarakat hukum adat, Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, Hak dan kewajiban masyarakat hukum adat, Pemberdayaan masyarakat hukum adat, Tugas dan wewenang, Sistem informasi, Peran serta masyarakat, Pembinaan dan pengawasan, pendanaan, Penyelesaian sengketa, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 6914);
10.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6856);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6856);
12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
20.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
21.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
5.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
6.Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah sekelompok orang Warga Negara Indonesia yang secara turun menurun bermukim dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam serta memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum serta memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
7.Hak-hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat yang bersumber sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
8.Pengakuan adalah suatu bentuk pernyataan tertulis atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
9.Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya sebagai perwujudan konstitutif agar Masyarakat Hukum Adat dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
10.Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka untuk mewujudkan Masyarakat Hukum Adat agar tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat yang mampu berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya dalam proses pembangunan untuk kesejahteraannya serta untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
11.Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui warisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
12.Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat Masyarakat Hukum Adat.
13.Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
14.Perwakilan Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat hukum adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
15.Pemetaan Wilayah Adat adalah suatu proses menerjemahkan bentang alam ke dalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktik-praktik yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
16.Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
17.Identifikasi Masyarakat Hukum Adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur kriteria keberadaan masyarakat hukum adat.
18.Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya melalui pengamatan terhadap unsur-unsur Masyarakat Hukum Adat yang meliputi sejarah, wilayah, hukum, harta kekayaan dan kelembagaannya.
19.Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi dan verifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui pengujian dokumen- dokumen pendukung.
20.Tim Penanganan Sengketa adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara MHA dengan pihak luar/pihak lain.

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan MHA Jambi dilaksanakan berdasarkan asas :

a.partisipasi;
b.keadilan;
c.kesetaraan gender;
d.transparansi;
e.kemanusiaan;
f.kepentingan nasional;
g.keselarasan; dan
h.kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan MHA di Provinsi Jambi bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dan akses keadilan bagi MHA dalam pemenuhan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya;
b.menyediakan dasar dan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak MHA di Provinsi Jambi;
c.melindungi hak dan memperkuat akses MHA terhadap tanah dan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
d.memberi ruang kepada MHA untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak MHA;
e.mewujudkan pemberdayaan MHA dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
f.melestarikan tradisi dan adat istiadat MHA sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan dan identitas nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pengakuan MHA;
b.perlindungan MHA;
c.prosedur tahapan pengakuan MHA;
d.hak dan kewajiban MHA;
e.pemberdayaan MHA;
f.tugas dan wewenang;
g.sistem informasi;
h.peran serta masyarakat;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.pendanaan;
k.penyelesaian sengketa;
l.ketentuan peralihan; dan
m.ketentuan penutup.

BAB II

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mengakui MHA yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap MHA yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam Peraturan daerah ini.
(3)Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.identifikasi;
2. b.verifikasi;
3. c.validasi; dan
4. d.penetapan.
(4)Identifikasi , verifikasi, dan validasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia MHA yang bersifat ad hoc.

Pasal 6

Pengakuan MHA dilakukan melalui penetapan oleh Gubernur terhadap MHA yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

Pasal 7

(1)Gubernur membentuk Panitia MHA untuk melakukan pengakuan terhadap MHA di Daerah.
(2)Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
(3)Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai ketua;
2. b.Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai sekretaris;
3. c.Anggota DPRD sebagai anggota;
4. d.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan sebagai anggota;
5. e.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai anggota;
6. f.Kepala Biro Hukum sebagai anggota; dan
7. g.Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur akademisi, tokoh MHA, dan dari organisasi Kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal MHA.
(5)Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan MHA.
(2)Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
1. a.sejarah MHA;
2. b.kelembagaan adat dalam bentuk perangkat penguasa adat;
3. c.wilayah adat dan hutan adat;
4. d.pranata dan perangkat hukum adat khususnya peradilan adat; dan
5. e.harta kekayaan bersama/benda-benda adat.
(3)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 9

Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

Pasal 10

(1)Panitia MHA memberitahukan dan/atau mengumumkan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan melalui pengumuman di media massa, kantor Pemerintah Daerah, dan sarana publik lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
(2)Panitia MHA, memberikan kesempatan kepada Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain untuk mengajukan keberatan selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.
(3)Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, Panitia MHA dapat melanjutkan pada tahapan berikutnya.
(4)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan alasan dan dasar keberatan atas hasil verifikasi dan validasi.
(5)Panitia MHA melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(6)Panitia MHA dalam melakukan pemeriksaan pengajuan keberatan dapat meminta pihak yang mengajukan keberatan untuk memberikan keterangan secara langsung.
(7)Panitia MHA memutuskan atas keberatan yang diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(8)Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia MHA akan menghentikan proses verifikasi dan validasi.
(9)Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7}, Panitia MHA menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Gubernur.

Pasal 11

(1)Panitia MHA mengajukan hasil akhir proses verifikasi dan validasi kepada Gubernur.
(2)Gubernur melakukan penetapan pengakuan MHA berdasarkan rekomendasi panitia MHA dengan Keputusan Gubernur.
(3)Penetapan pengakuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…