1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
5.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
6.Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah sekelompok orang Warga Negara Indonesia yang secara turun menurun bermukim dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam serta memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum serta memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
7.Hak-hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat yang bersumber sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
8.Pengakuan adalah suatu bentuk pernyataan tertulis atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
9.Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya sebagai perwujudan konstitutif agar Masyarakat Hukum Adat dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
10.Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka untuk mewujudkan Masyarakat Hukum Adat agar tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat yang mampu berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya dalam proses pembangunan untuk kesejahteraannya serta untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
11.Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui warisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
12.Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat Masyarakat Hukum Adat.
13.Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
14.Perwakilan Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat hukum adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
15.Pemetaan Wilayah Adat adalah suatu proses menerjemahkan bentang alam ke dalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktik-praktik yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
16.Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
17.Identifikasi Masyarakat Hukum Adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur kriteria keberadaan masyarakat hukum adat.
18.Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya melalui pengamatan terhadap unsur-unsur Masyarakat Hukum Adat yang meliputi sejarah, wilayah, hukum, harta kekayaan dan kelembagaannya.
19.Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi dan verifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui pengujian dokumen- dokumen pendukung.
20.Tim Penanganan Sengketa adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara MHA dengan pihak luar/pihak lain.