DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jambi, meliputi; Pembentukan; Kegiatan Usaha; Permodalan; Komposisi Kepemilikan Saham; Penyertaan Modal Daerah; Prinsip Pengelolaan; Nama Panggilan dan Logo; Organ Perusahaan; Kepegawaian; Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan; Pembubaran dan Likuidasi; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jambi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 96) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; SALINAN 2. 3. 4. 5. 6. 7. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapanUndang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 646); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9) ; 15. 16. 17. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jambi yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah BUMD yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
8.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
9.Penjaminan Syari’ah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syari’ah.
10.Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan.
11.Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan.
12.Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin.
13.Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah
14.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
15.Imbal Jasa Penjaminan, yang selanjutnya disingkat IJP, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan.
16.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan
17.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jambi.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
(3)Gubernur memproses pendirian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Nama Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jambi dan dapat membuka Kantor Cabang serta melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Maksud pembentukan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Tujuan pembentukan Perusahaan adalah :
1. a.memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
2. b.meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
3. c.memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Sebelum melaksanakan kegiatan usaha penjaminan kredit, Perusahaan memproses izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Usaha Penjaminan meliputi:

a.penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
b.penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
c.penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penjamin dapat melakukan kegiatan usaha lain, yaitu:

a.penjaminan atas surat utang;
b.penjaminan pembelian barang secara angsuran;
c.penjaminan transaksi dagang;
d.penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
e.penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
f.penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
g.penjaminan letter of credit;
h.penjaminan kepabeanan (customs bond);
i.penjaminan cukai;
j.pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
k.kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 8

(1)Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
(2)Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian Perusahaan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
(3)Perusahaan Penjaminan lingkup provinsi wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha.
(4)Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipenuhi oleh pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 9

(1)Pemegang saham Perusahaan, terdiri dari :
1. a.pemerintah Provinsi Jambi ;
2. b.pemerintah kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi ; dan
3. c.pemegang saham lainnya.
(2)Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.pemerintah Provinsi Jambi paling rendah sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
2. b.pemegang saham Pemerintah Kabupaten/kota dan pemegang saham lainnya paling tinggi sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).

Pasal 10

Penambahan modal Pemerintah Provinsi terhadap Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 11

(1)Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama.
(2)Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…