DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi perizinan tertentu khususnya pada retribusi izin trayek, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan tarif retribusi izin trayek sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012) diubah sebagai berikut : 3
1.Ketentuan Pasal 1 angka 19 dan angka 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Jambi;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jambi;
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Instansi tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroaan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
9.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11.Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 4 daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12.Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13.Trayek adalah lintasan kendaraan umum/kapal sungai untuk pelayanan jasa angkutan orang, barang dengan mobil penumpang, bus, kapal sungai yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
14.Surat Keputusan Izin Trayek adalah surat yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang berisikan lintasan trayek yang diperbolehkan, jumlah kendaraan/kapal sungai yang diizinkan dan masa berlakunya serta kewajiban dari pemegang izin trayek;
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu;
16.Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan;
17.Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, kanal, terusan, untuk menggangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau;
18.Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor dan bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau;
19.Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Dalam Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum dan/atau kapal sungai pada jaringan dalam trayek dan teratur;
20.Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum dan/atau kapal sungai tidak dalam trayek dan teratur; 5
21.Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang;
22.Sertifikat Kapal Sungai adalah surat yang menyatakan bahwa suatu kapal laik layar dan telah memenuhi persyaratan teknis keselamatan berlayar;
23.Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;
24.Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
25.Mobil Bus adalah setiap kendaraan yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
26.Kapal Penumpang/Barang adalah kendaraan di atas air yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan yang memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang berfungsi untuk mengangkut orang/barang;
27.Kapal Tunda adalah kendaraan di atas air yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan yang memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang berfungsi untuk menarik/menggandeng kapal lain;
28.Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek;
29.Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut AJDP adalah pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan antar kota dalam Provinsi dan dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya dengan menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang;
30.Daya Angkut adalah daya angkut barang atau muatan kendaraan bermotor yang diperbolehkan menurut ketentuan dalam Buku Uji Kendaraan Bermotor; 6
31.Berat Kotor yang selanjutnya disebut GT (Gross Tonnage) adalah ukuran untuk kapasitas ruangan-ruangan dalam badan kapal dan ruangan tertutup di atas geladak;
32.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
33.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
34.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
35.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
36.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
37.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
38.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
39.Penyidikan Tindak Pidana Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
2.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Setiap penyelenggaraan angkutan orang/barang dengan kendaraan umum di jalan/sungai dengan trayek tetap dan teratur serta tidak 7 dalam trayek di jalan atau di sungai lintas Kabupaten/Kota wajib memiliki izin.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Angkutan Jalan :
  1. 1.izin penyelenggaraan angkutan umum dalam trayek;
  2. 2.izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek; dan
  3. 3.izin insidentil.
2. b.Angkutan Sungai :
  1. 1.izin trayek tetap; dan
  2. 2.izin trayek tidak tetap.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

3.Ketentuan Pasal 9 huruf a angka 1 dan angka 2 diubah dan huruf b angka 3 dihapuskan sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a.Angkutan Jalan;
1. 1.izin penyelenggaraan angkutan umum dalam trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang;
2. 2.izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang; dan
3. 3.izin insidentil berlaku paling lama 14 hari.
b.Angkutan Sungai :
1. 1.izin trayek tetap selama 5 tahun dapat diperpanjang;
2. 2.izin operasi selama 5 tahun dan dapat diperpanjang; dan
3. 3.Dihapus.
4. 5.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerima Pembantu yang ada pada Perangkat Daerah (PD).
(2)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi. 8

6.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2)Pembayaran denda retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 2 Juli 2019 GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Diundangkan di Jambi pada tanggal 22 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. M. DIANTO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR : (6-87/2019) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002 9 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK
1. a.Angkutan Jalan NAMA PD URAIAN KETERANGAN TARIF (Rp) Dinas Perhubungan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Dalam Trayek Rp. 1.000.000/Izin/5 Tahun SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek
2. a.Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Rp. 1.000.000/Izin/5 Tahun
3. b.Angkutan Taksi Rp. 1.000.000/Izin/5 Tahun
4. c.Izin Insidentil 1-8 Tempat Duduk Rp. 60.000/Perjalanan 9-16 Tempat Duduk Rp. 70.000/Perjalanan 17-28 Tempat Duduk Rp. 75.000/Perjalanan ≥ 28 Tempat Duduk Rp. 100.000/Perjalanan
5. b.Angkutan Sungai No. Jenis Retribusi Tarif Retribusi Keterangan 1. 2. Izin Trayek Tetap Izin Trayek Tidak Tetap
6. a.Rp. 75.000
7. b.Rp. 100.000
  1. 1.a. Rp. 75.000
8. b.Rp. 100.000
  1. 2.a. Rp. 75.000
9. b.Rp. 100.000 - 0-35 GT - LEBIH DARI 35 GT (KAPAL PENUMPANG DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR) - 0 - 35 GT - LEBIH DARI 35 GT (KAPAL PENUMPANG TIDAK DALAM TRAYEK) - 0 - 35 GT - LEBIH DARI 35 GT (KAPAL PENUMPANG DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR) Plt. GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…