DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah;dan c. Pembiayaan Daerah. APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp 23.766.948.041.000,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
11.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Pajak Daerah yang selanjutnya Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah;dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp 23.766.948.041.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 23.352.448.041.000,00
2. b.Belanja Daerah Rp 23.766.948.041.000,00 Defisit Rp(414.500.000.000,00)
3. c.Pembiayaan Daerah:
  1. 1.Penerimaan Rp 484.500.000.000,00
  2. 2.Pengeluaran Rp70.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 414.500.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA): Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp23.352.448.041.000,00 (dua puluh tiga triliun tiga ratus lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp15.929.432.150.000,00 (lima belas triliun sembilan ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak;
2. b.Retribusi;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.503.441.258.000,00 (dua belas triliun lima ratus tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.406.226.823.000,00 (dua triliun empat ratus enam miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp707.736.377.000,00 (tujuh ratus tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp312.027.692.000,00 (tiga ratus dua belas miliar dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp7.397.415.721.000,00 (tujuh triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat.
(2)Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.397.415.721.000,00 (tujuh triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp25.600.170.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu pendapatan hibah.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.600.170.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp23.766.948.041.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp15.571.460.039.336,00 (lima belas triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.528.775.845.000,00 (tujuh triliun lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.978.582.099.336,00 (lima triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.647.280.000,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.046.047.815.000,00 (dua triliun empat puluh enam miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp10.407.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.699.107.432.664,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.355.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.251.060.664,00 (sembilan ratus miliar dua ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp423.210.653.000,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp251.015.926.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar lima belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp118.736.293.000,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.538.500.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2026