DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 32 dan Pasal 42 Perda No.10 Tahun 2011;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk me kesejahteraan penyandang disabilitas jaminan perlindungan, disabilitas Pemer
c.bahwa guna pemenuhan hak diperlukan sarana, prasarana dan upaya memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Peme
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, membentuk Dan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang Pembentukan Daerah PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG LINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT ahwa Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap kelompok rentan yang salah satunya adalah penyandang disabilitas perlu ditingkatkan; bahwa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas jaminan perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat; bahwa guna menyelenggarakan perlindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas maka diperlukan sarana, prasarana dan upaya memadai, terpadu dan berkesinambungan dari merintah Daerah serta semua lapisan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan membentuk Peraturan Daerah tentang Pe Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang embentukan Daerah-Daerah Otonom PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT berdasarkan Pancasila publik Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap alah penyandang kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, perlu ada pemenuhan hak penyandang yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, enyelenggarakan perlindungan dan disabilitas maka diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana b dan huruf c perlu Peraturan Daerah tentang Perlindungan isabilitas; Negara Republik Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Provinsi 2

3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
11.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
15.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3754);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahaan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 4
24.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
25.Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
27.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Dan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 5
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati dan Walikota serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
5.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7.Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial, yang selanjutnya disingkat UPRS, adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
8.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas sehari-hari secara selayaknya, yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.
9.Perlindungan dan pemenuhan hak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak seseorang penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi.
10.Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, spiritual dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11.Kemandirian Penyandang Disabilitas adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan penyandang disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
12.Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya kecacatan yang disandang seseorang.
13.Kesamaan Kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
14.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
15.Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.
16.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 6
17.Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan rehabilitasi medis agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
18.Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
19.Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
20.Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
21.Bantuan adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas untuk berusaha bersifat tidak tetap agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
22.Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
23.Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengarahan tenaga karja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
24.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompentensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan keahlian tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori.
25.Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga karja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
26.Perusahaan adalah : a) Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
27.Pengusaha adalah : a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. 7 b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
28.Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
29.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
30.Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
31.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan
32.Perlindungan yang didalamnya mencakup akan kebutuhan khusus yaitu terapi berkelanjutan, obat non generik dan tindakan khusus lain yang dibutuhkan dalam mengatasi disabilitas

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.keselarasan;
d.pengayoman;
e.kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas; dan
f.non diskriminasi.

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas :

a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas;
b.meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas
c.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
d.meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas. 8

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, meliputi :

a.kesamaan kesempatan;
b.aksesibilitas;
c.rehabilitasi;
d.pemeliharaan taraf kesejahteraan; dan
e.perlindungan khusus.

BAB III

KESAMAAN KESEMPATAN

Pasal 5

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang :

a.pendidikan;
b.kesehatan;
c.olah raga;
d.seni budaya;
e.ketenagakerjaan;
f.berusaha;
g.pelayanan umum;
h.politik;
i.bantuan hukum; dan
j.informasi.

Pasal 6

(1)Setiap penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat kecacatan dan kemampuannya.
(2)Pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat berbentuk kelas terpadu atau inklusi pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan pendidikan keagamaan.
(3)Penyelenggaraan kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan satu dan/atau beberapa jenis bakat, minat, dan kemampuan peserta didik.
(4)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat. 9

Pasal 7

Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), menyediakan :

a.pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya;
b.prasarana dan sarana sesuai jenis dan derajat kecacatan peserta didik; dan
c.program kegiatan pembelajaran untuk dikembangkan menjadi kelas inklusi.

Pasal 8

(1)Setiap penyelenggara pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
(2)Dalam hal peserta didik mengalami kecacatan, pada satuan pendidikan bersangkutan belum tersedia aksesibilitas dan/atau tidak menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi, dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang setara sudah tersedia aksesibilitas dan/atau menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi atau pada pendidikan khusus penyandang disabilitas.
(3)Dalam pembangunan gedung sekolah baru atau rehabilitasi gedung sekolah, diwajibkan menyediakan aksesibilitas pada bangunan gedung tersebut, yang memudahkan aktifitas penyandang disabilitas.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kelas terpadu dan kelas inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Bagi penyandang disabilitas yang karena bakat, minat dan kemampuannya tidak dapat mengikuti kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyediakan pendidikan khusus dalam bentuk sekolah luar biasa (SLB) sesuai dengan standar pendidikan.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KESAMAAN KESEMPATAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KESAMAAN KESEMPATAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2024