DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 168

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Daerah, Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Pemagangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Hubungan Kerja, Hubungan Industrial, Perlindungan dan Kesejahteraan, Upah Minimum, Dewan Pengupahan Provinsi, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perselisihan, Berakhirnya Hubungan Kerja, Pengawasan, Penghargaan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenang Pemerintahan daerah untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan hurup b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketengakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. 5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; S A L I N A N 2
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaga Kegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. 9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasonal (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Noor 4637;
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5747);
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
13. 14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.32/MEN/XII/2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit;
14. 15.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2099);
15. 16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895);
16. 17.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
17. 18.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT dan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernursebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan di Daerah.
5.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
6.Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan fungsi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan.
7.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
8.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9.Pemberi Kerja adalah orang peseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjaan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Pengusaha adalah:

a.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan miliknya sendiri;
b.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
c.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurud b yang berkedudukan diluar Indonesia.
1. 11.Perusahaan adalah:
a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, memiliki orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4
1. 12.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
2. 13.Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
3. 14.Perencanaan Tenaga Kerja Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
4. 15.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.
5. 16.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan kerja sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja.
6. 17.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, dan etos kerja pada kerja keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. 18.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang diterapkan.
8. 19.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa diperusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
9. 20.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya
10. 21.Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
11. 22.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberikerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
12. 23.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
13. 24.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur perusahaan, pekerja/buruh dan pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5
14. 25.Hubungan Kerja adalah hubungan antara perusahaan dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
15. 26.Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
16. 27.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan
17. 28.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
18. 29.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
19. 30.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
20. 31.Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.
21. 32.Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku di daerah.
22. 33.Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di kabupeten/kota di Darah
23. 34.Upah Minimum Sektoral yang selanjutnya disingkat UMS adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di kabupaten/kota di Daerah.
24. 35.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
25. 36.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit Pelaksana Teknis yang bidangtugasnya terkait penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan dan menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi.
26. 37.Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
27. 38.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
28. 39.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
29. 40.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
30. 41.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
31. 42.Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan di laksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. 6
32. 43.Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan yang meliputi:

a.sebelum bekerja;
b.selama bekerja; dan
c.sesudah masa kerja berakhir.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.mengkoneksikan kebutuhan tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan;
b.melakukan pelatihan berbasis kompetensi;
c.melakukan kerja sama penempatan tenaga kerja antardaerah di Daerah dan diluar Daerah;
d.menyediakan informasi lowongan pekerjaan;
e.meningkatkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan;
f.melakukan kerja sama dalam pelatihan berbasis kompetensi;
g.meningkatkan sumberdaya manusia yang berkompetensi dan memiliki akreditasi dalam memberikan pelatihan di UPT;
h.meningkatkan prasarana pelatihan kerja yang sesuai standar kompetensi;
i.pendataan industri dan identifikasi kebutuhan tenaga kerjanya; dan
j.identifikasi dan klasifikasi pencari kerja.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.melakukan pengawasan terhadap perjanjian kerja;
b.melakukan koordinasi hubungan industrial dengan lembaga yang menangani ketenagakerjaan;
c.mendorong terbentuknya asosiasi sektoral;
d.memfasilitasi proses menetapkan UMP sesuai hasil kesepakatan pengusaha dan serikat pekerja;
e.memfasilitasi proses menetapkan UMP dan UMS;
f.memastikan hak pekerja diberikan oleh pemberi kerja; dan
g.mendorong terbentuknya organ peraturan perusahaan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sesudah masa kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a.menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat di daerah melalui padat karya atau sejenisnya;
b.mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru melalui pemberdayaan usaha kecil;
c.menyelenggarakan program latihan kewirausahaan; dan 7
d.memfasilitasi kemudahan akses permodalan dan jaminan kredit melalui lembaga keuangan dan/atau dana bergulir.

BAB III

PERENCANAAN TENAGA KERJA

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan perencanaan tenagakerja Daerah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di Daerah.
(2)Perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disususn berdasarkan informasi ketenagakerjaan antara lain meliputi:
1. a.Penduduk dan tenaga kerja;
2. b.Kesempatan kerja;
3. c.Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
4. d.Produktivitas tenaga kerja;
5. e.Hubungan industrial;
6. f.Kondisi lingkungan kerja;
7. g.Pengupahan dan kesejahtraan tenaga kerja;
8. h.Jaminan sosial tenaga kerja.
(3)Penyusunan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi vertikal; dan Lembaga terkait.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perencanaan sebagai berikut:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.rencana strategis; dan
3. c.rencana kerja Dinas.
(5)Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
(6)Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas.
(7)Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari:
1. a.Tetap;
2. b.Perusahaan swasta;
3. c.Perguruan tinggi;
4. d.Lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
5. e.Pihak terkait lainnya.
(8)Tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penusunan perencanaan ketenagakerjaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
1. a.Perencanaan Tenaga Kerja Makro; dan
2. b.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro.
(2)Perencanaan Tenaga Kerja Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amemuat:
1. a.penghitungan persediaan tenaga kerja;
2. b.penghitungan kebutuhan akan tenaga kerja; dan
3. c.penghitungan neraca tenaga kerja.
4. d.arah kebijakan strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan. 8
(3)Perencanaan Tenaga Kerja Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.persediaan pegawai;
2. b.kebutuhan pegawai;
3. c.neraca pegawai; dan
4. d.program kepegawaian.
(4)Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undanagan.

BAB IV

PELATIHAN DAN PEMAGANGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berperan mempersiapkan tenaga kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi.
(2)Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip dasar dan kebijakan sebagai berikut:
1. a.berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
2. b.berbasis pada standar kompetensi kerja;
3. c.pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi; dan
4. d.pelatihan dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan profesionalisme.
(3)Pelatihan kerja berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
(4)Dalam pelatihan pengembangan kompetensi tenaga kerja, Pemerintah Daerah dapat membentuk kelembagaan yang berbadan hukum atau unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam satu program pelatihan kerja harus mengikutsertakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah peserta pelatihan.
(6)Pelatihan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diprioritaskan bagi calon tenaga kerja di perbatasan yang ada di Daerah.
(7)Pemerintah Daerah melakukan evaluasiyang ditujukan kepada penyelenggara kerja terhadap hasil pelatihan kerja.

Pasal 9

(1)Dinas menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi pada UPT dan pelatihan berbasis masyarakat.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
1. a.sekolah menengah kejuruan;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.perusahaan; dan
4. d.lembaga lainnya.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan:
1. a.tenaga instruktur yang bersertifikat; dan
2. b.prasarana dan sarana pelatihan yang sesuai standar 9

Pasal 10

(1)Pengusaha bertanggungjawab dalam meningkatkan kompetensi pekerjanya untuk meningkatkan produktivitas.
(2)Setiap pekerja berhak memperoleh pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk mengembangkan kompetensinya.
(3)Peserta pelatihan kerja yang telah menyelesaikan program pelatihan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan.
(4)Lembaga pelatihan kerja mengeluarkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi di akhir pelatihan bagi peserta yang dianggap lulus/kompeten sesuai program pelatihan yang diikutinya.
(5)Setiap pekerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi melalui sertifikasi uji kompetensi.

Isi peraturan

Teks168PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014