Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 24 September 2024 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd HARISSON Diundangkan di Pontianak pada tanggal 24 September 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, ttd MOHAMMAD BARI LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 6-227/ 2024 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b) 19820416 200012 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana Pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta Masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan baik dalam jangka Panjang, menengah maupun tahunan.
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahunan.
RPJPD sebagai penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2045. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPD harus selaras dengan RPJPN.
Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan perspektif masa depan Daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 20 (dua puluh) tahun ke depan melalui visi:
“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, maka disusunlah RPJPD Tahun 2025-2045.
Adapun maksud dari penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD di lingkungan Pemerintah Daerah dan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja dan indikasi pendanaan.
II. PASAL DEMI PASAL