DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Prov. Kepulauan Riau dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan dan peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan hukum terutama untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4.Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik PPNS di Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provisni Kepulauan Riau Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
8.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut Penyidik POLRI adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang Khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11.Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
13.Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah ini dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
14.Kartu Tanda Pengenal adalah kartu identitas PPNS yang memberikan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.
15.Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
16.Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS Daerah adalah Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
17.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
18.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai Ketua Sekretariat PPNS Daerah yang di koordinasikan oleh Kepala Satpol PP sebagai Pelaksana Harian.

Pasal 3

(1)PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
(2)PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS Daerah mempunyai wewenang sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
(2)PPNS Daerah mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)PPNS Daerah selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang kepegawaian, dapat diberikan Insentif khusus yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan besaran Insentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
b.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; atau
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian;
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukumnya;
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai Ketua Sekretariat PPNS Daerah yang di koordinasikan oleh Kepala Satpol PP sebagai Pelaksana Harian.

BAB IV

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH

Pasal 7

Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
b.berpangkat paling rendah Penata Muda Golongan ruang III/a;
c.berpendidikan paling rendah Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
f.setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 9

Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampiri dengan :

a.fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
b.fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir;
c.fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;
d.fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
e.surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
f.fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir; dan
g.fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan yang di legalisir.

Pasal 10

Dalam hal memberdayakan PPNS yang telah diangkat dan diberi wewenang mengawal Undang-Undang, Gubernur dapat mengusulkan perubahan PPNS menjadi PPNS Daerah kepada Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…