DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Dana Bergulir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Daitur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) guna meningkatkan perekonomian Daerah, perlu fasilitasi pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
c.bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat

(2)huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Dana Bergulir masuk dalam kategori Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan kewenangan pengelolaan dana bergulir adalah PPKD selaku Bendahara Umum Daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir perlu dilakukan penyesuaian;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir; Mengingat : 1. Pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Dana bergulir adalah dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk pinjaman kepada perorangan/individu atau kelompok masyarakat dan dapat ditarik kembali dalam jangka waktu tertentu yang ditujukan untuk penguatan modal usaha.
11.Pinjaman adalah bentuk penyaluran dana kepada penerima dana bergulir dengan suatu perjanjian dalam pengembaliannya tanpa atau dengan nilai tambah kepada pemerintah daerah melalui pengelola dana bergulir.
12.Usaha produktif adalah usaha pada sektor ekonomi yang dapat menghasilkan barang/jasa, memberikan nilai tambah, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
13.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15.Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan fungsi menampung, dan/atau menyalurkan dana serta melakukan pembinaan kepada penerima dana bergulir
16.Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan fungsi menampung, dan/atau menyalurkan dana serta melakukan pembinaan kepada penerima dana bergulir.
17.Lembaga keuangan lainya adalah lembaga keuangan yang tidak termasuk dalam LKB/LKBB, yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan fungsi menampung, dan/atau menyalurkan dana serta melakukan pembinaan kepada penerima dana bergulir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dana bergulir adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Dana bergulir adalah :

a.mengoptimalkan pemberdayaan penerima dana bergulir melalui koordinasi dan sinkronisasi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, monitoring, evaluasi, pertanggungjawaban dan pelaporan dana bergulir;
b.memperluas akses pendanaan;
c.mewujudkan keberpihakan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekonomi produktif dan kesejahteraan masyarakat; dan
d.meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana bergulir untuk penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, sektor informal perkotaan/perdesaan, serta pengembangan ekonomi daerah khususnya daerah tertinggal, perbatasan, dan pesisir.

BAB III

PRINSIP DANA BERGULIR

Pasal 4

Pengelolaan dana bergulir menganut prinsip:

a.keadilan, bahwa setiap orang atau warga masyarakat berhak untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dan hasil serta memperoleh kompensasi dari akibat yang ditimbulkan dalam pengelolaan dana bergulir;
b.kepatutan, merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional dalam pengelolaan dana bergulir;
c.manfaat untuk masyarakat, bahwa pemanfaatan dana bergulir digunakan dalam rangka meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
d.transparan, bahwa pengelolaan dana bergulir dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang pelaksanaan dana bergulir;
e.akuntabel, bahwa dalam pengelolaan dana bergulir, pelaksana dan penerima dana bergulir dapat diminta tanggung gugat dan tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya; dan
f.keberpihakan kepada ekonomi rakyat, bahwa penyaluran dana bergulir dilakukan dengan berpihak pada kepentingan penduduk miskin, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong kegiatan ekonomi serta produksi rakyat yang berorientasi pasar.

BAB IV

KARAKTERISTIK DANA BEGULIR

Pasal 5

Karakteristik dana bergulir, sebagai berikut :

a.merupakan bagian dari keuangan daerah, merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
b.dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan pemerintah daerah, bahwa dana bergulir dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD dan/atau laporan keuangan pemerintah daerah;
c.dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah mempunyai hak kepemilikan, penguasaan, dan/atau kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan penerima dana bergulir;
d.digulirkan kepada perorangan/individu atau kelompok masyarakat, ditagih kembali tanpa atau dengan bunga/ jasa pinjaman, dan digulirkan kembali (revolving fund) kepada perorangan/individu atau kelompok masyarakat, bahwa pemerintah daerah dapat menarik/menagih dana bergulir dengan atau tidak mengenakan bunga/jasa pinjaman selain pokok pinjaman kepada penerima dana bergulir, dengan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
e.ditujukan untuk penguatan modal usaha, bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/usaha penerima dana bergulir; dan
f.dalam jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali, bahwa dana tersebut dapat ditarik secara fisik oleh pemerintah daerah dari penerima dana bergulir dan dapat digulirkan kembali.

BAB V

SUMBER DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR

Pasal 6

(1)Sumber dana bergulir, dapat berasal dari:
1. a.APBN;
2. b.APBD;
3. c.Hasil kerjasama dengan lembaga keuangan atau pihak lain;
4. d.Hibah yang tidak mengikat;
5. e.Pendapatan bunga/jasa pinjaman atau hasil usaha; dan
6. f.Lain-lain pendapatan pengelola dana bergulir yang sah.
(2)Hibah yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berasal dari:
1. a.Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. b.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. c.Perusahaan swasta; dan
4. d.Lembaga/perorangan.

Pasal 7

(1)Besaran alokasi anggaran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat
(1)huruf b, ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Alokasi anggaran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 8

(1)Pemanfaatan dana bergulir dilakukan dalam bentuk pinjaman kepada perorangan/individu, kelompok masyarakat atau lembaga.
(2)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang tunai.
(3)Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatannya untuk modal kerja atau investasi.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 9

(1)Pengelola dana bergulir adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
(2)Dalam mengelola dana bergulir, PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Unit Pelaksana Teknis pada SKPKD yang menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Dalam kondisi tertentu, dalam penyaluran dana bergulir kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan kerjasama dengan LKB/LKBB atau lembaga keuangan lainnya.
(4)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
(5)Pembinaan terhadap penerima dana Bergulir dilaksanakan oleh SKPD Teknis yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki SKPD tersebut.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…