DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2013 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

(1). Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas; dan
4. d.Catatan atas Laporan Keuangan
(2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 2.843.717.931.680,02
b.Belanja Rp 2.715.832.508.855,14 Surplus/defisit Rp 127.885.422.824,88
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp 514.289.373.507,13 - Pengeluaran Rp 179.154.946.947,26 Pembiayaan Netto Rp 335.134.426.559,87
d.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) : Surplus/defisit Rp 127.885.422.824,88 Pembiayaan Netto Rp 335.134.426.559,87 Rp 463.019.849.384,75

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 183.750. 967.778,02 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.659.966.963.902,00
2. b.Realisasi Rp 2.843.717.931.680,02
3. c.Selisih lebih/(kurang) Rp 183.750.967.778,02
(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 274.507.448.651,99 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp 2.990.339.957.507,13
2. b.Realisasi Rp 2.715.832.508.855,14 Selisih lebih/(kurang) Rp 274.507.448.651,99
(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 458.258.416.430,01 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp 330.372.993.605,13)
2. b.Realisasi Rp 127.885.422.824,88 Selisih lebih/(kurang) Rp 458.258.416.430,01
(4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 916.379.902,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 513.372.993.605.13 setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 514.289.373.507,13 Selisih lebih/(kurang) Rp 916.379.902,00
(5). Selisih anggaran dengan realisasi pegeluaran pembiayaan sejumlah Rp 3.845.053.052,74 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 183.000.000.000,00 setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 179.154.946.947,26 Selisih lebih/(kurang) Rp 3.845.053.052,74
(6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 4.761.432.954,74 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pembiayaan neto Rp 330.372.993.605,13 setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 335.134.426.559,87 Selisih lebih/(kurang) Rp 4.761.432.954,74

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a per 31 Desember 2013 adalah :

a.Jumlah aset Rp 4.454.845.161.796,89
b.Jumlah kewajiban Rp 144.802.245.774,55
c.Jumlah ekuitas dana Rp 4.310.042.916.022,34

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a.Saldo awal kas per 1 Januari 2013 Rp 510.488.048.086,76
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 520.933.430.379,04
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset (Rp 392.750.805.853,00) non keuangan
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan (Rp 178.238.567.045,26)
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 788.910.612,00
f.Saldo akhir kas di bendahara penerimaan Rp 375.230.575,00
g.Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran Rp 1.020.568.520,17
h.Saldo akhir kas di BLUD Rp 1.399.825.797,21
i.Saldo akhir kas per 31 Desember 2012 Rp 464.016.641.071,92

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar Piutang daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan; Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b.Lampiran II : Neraca
c.Lampiran III : Laporan arus kas
d.Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan
e.Lampiran V : Laporan kinerja
f.Lampiran VI : Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah
g.Lampiran VII : Analisa Rasio Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(2)terdiri dari :
1. a.Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disampaikan tersendiri dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013.
2. b.Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 19 Agustus 2014 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, MUHAMMAD SANI Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 11 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, ROBERT IWAN LORIAUX LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014 NOMOR 3

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…