DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Tarif Layanan Kelas III RSUD Provinsi Kepulauan Riau dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Layanan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355); 2
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF LAYANAN KELAS III RUMAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8.Tarif layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit.
9.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap termasuk makan bagi pasien di Rumah Sakit.
10.Sarana adalah fasilitas RSUD yang meliputi dan tidak hanya berupa ruangan, akomodasi, air, listrik penerangan, pendingin ruangan (AC), pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan ruangan dan lain-lain.
11.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit..
12.Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat 4
13.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit untuk kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.
14.Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap yang diberikan di ruangan ICU, ICCU, NICU, PICU, CVCU dan Unit Detoksikasi.
15.Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care/ODC) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
16.Pelayanan Rawat Bedah Sehari adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan perawatan rawat inap.
17.Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
18.Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
19.Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
20.Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, Orang Dengan HIV AIDS (ODHA), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan konsultasi lainnya.
21.Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
22.Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
23.Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
24.Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
25.Asuhan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat mandatori dengan klien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi : Pengkajian Keperawatan, Intervensi Keperawatan, Implementasi Keperawatan dan Evaluasi Keperawatan.
26.Obat-Obatan adalah sediaan farmasi yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap dan/atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
27.Alat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan secara langsung dan/atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
28.Visite adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat pasien dalam rangka memantau perkembangan perawatan dan/atau pengobatan pasien berkenaan. 5
29.Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
30.Konsultasi Per Telepon (Consulting By Phone) adalah tindakan konsultasi per telepon yang dilakukan oleh para tenaga keperawatan dan/atau tenaga medis umum kepada para tenaga medis spesialis mengenai penanganan kondisi pasien terkini, dimana konsultasi dimaksud mengakibatkan perubahan pada protokol terapi atas pasien berkenaan.
31.Cyto adalah tindakan tidak terencana yang bersifat mendesak untuk dilakukan segera/tidak dapat ditunda dalam rangka penyelamatan nyawa/jiwa pasien.
32.Pasien Rumah Sakit adalah pasien yang mendaftar langsung atau dirujuk ke Rumah Sakit dan ditangani oleh dokter di Rumah Sakit sebagai pasien RSUD.
33.Pasien Pribadi/Khusus adalah pasien yang dibawa oleh dokter tamu yang memiliki surat izin praktek di RSUD, untuk dirawat di RSUD dan perawatannya dilakukan oleh dokter tersebut.
34.Pasien Baru adalah pasien yang baru pertama kali datang ke RSUD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
35.Pasien Lama adalah pasien yang pernah datang sebelumnya ke RSUD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
36.Pasien Rujukan adalah pasien yang diantar/dirujuk dari Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya ke RSUD.
37.Pasien Miskin adalah pasien yang tidak mampu yang ditetapkan oleh aparat yang berwenang.
38.Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, tanpa penjamin atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, dimana hal dimaksud menjadi jaminan Pemerintah (Pusat/Daerah) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Tarif Layanan Kelas III RSUD dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan, serta penghormatan dan keseimbangan atas hak dan kewajiban.

Pasal 3

Penetapan Tarif Layanan Kelas III RSUD bertujuan untuk :

a.memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kegiatan pemungutan tarif pelayanan kelas III di RSUD;
b.berperan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 6
c.meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik; dan
d.memberikan rasa keadilan, penghormatan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pelaku yang terlibat di dalamnya.

BAB III

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 4

(1)Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di rumah sakit dikenakan tarif layanan.
(2)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian atau seluruh biaya atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit.

Pasal 5

(1)Komponen tarif yang ditetapkan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2)Komponen Jasa Sarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian akomodasi, obat dan bahan medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan, sarana dan fasilitas RSUD.
(3)Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan / atau pelayanan lainnya.
(4)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jasa medik, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.

Pasal 6

(1)Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan RSUD.
(2)Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional per unit layanan (unit cost/satuan biaya) dengan memperhitungkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.
(3)Perhitungan besaran jasa sarana pada kelas III lebih kecil dari unit cost. 7
(4)Besaran jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada rumah sakit sekitar.
(5)Besaran tarif layanan pada selain kelas III diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atas usulan Direktur RSUD.

Pasal 7

Pemakaian Obat-Obatan, Alat dan Bahan Medis Habis Pakai tidak termasuk ke dalam komponen tarif sebagaimana terlampir, akan tetapi dibebankan kepada pasien secara langsung sesuai dengan harga yang berlaku.

Pasal 8

(1)Penggunaan obat berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), Formularium Nasional dan Formularium RSUD.
(2)Daftar obat, alat dan bahan medis habis pakai dapat disediakan oleh RSUD yang mekanisme pengadaannya berpedoman kepada berbagai peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
(3)Harga satuan obat, alat dan bahan medis habis pakai ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasal 9

(1)Pasien kelas III yang dijamin oleh Pemerintah atau secara mandiri menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengikuti tarif yang telah ditentukan.
(2)Tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 10

(1)Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat dan jenis pelayanan.
(2)Tempat pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
(3)Jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik.

Pasal 11

(1)Kegiatan non pelayanan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan kegiatan penunjang lainnya.
(2)Ketentuan dan besaran tarif untuk kegiatan non pelayanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atas usulan Direktur RSUD.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…