DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang, maka perlu dilakukan perbaikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
d.bahwa Retribusi Pelayanan Pendidikan merupakan Jenis Retribusi Jasa Umum dan perlu untuk dimasukkan kedalam Retribusi Daerah;
e.bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau; 2 Mengingat :1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan– Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan atau Ditera Ulang Serta Syarat–syarat bagi Alat-alat Ukur Takar, timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 22) diubah sebagai berikut :
1.Diantara Pasal 1 angka 9 dan angka 10 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 9.a dan 9.b yang berbunyi sebagai berikut: 9.a Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 9.b Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
2.Ketentuan Pasal 1 angka 12 sampai dengan angka 34 dihapus.
3.Diantara angka 93 dan 94 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 93.a yang berbunyi sebagai berikut: 93.a Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
4.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dihapus, dan menambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga berbunyi:

(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
1. a.Dihapus.
2. b.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
3. c.Retribusi Pelayanan Pendidikan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 2 ayat (4), menambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga Pasal 2 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:
(4)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
1. a.Retribusi Izin Trayek;
2. b.Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
3. c.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
  1. 6.Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dihapus, diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi:

Pasal 3

Dihapus

Pasal 4

Dihapus

Pasal 5A

(1)Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah:
1. a.pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
3. c.pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
4. d.pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 5
(3)Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi:

Pasal 7

Perubahan Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

8.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 14A, Pasal 14B dan Pasal 14C sehingga berbunyi :

Pasal 14A

(1)Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
(2)Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 14B

(1)Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Pasal 14C

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.
(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi. 6 Pasal II Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau. LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014 NOMOR 5 Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 26 May 2014 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, MUHAMMAD SANI Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 22 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, ROBERT IWAN LOURIOUX 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU I. UMUM Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, serta perlunya mengakomodir perubahan struktur dan besaran tarif retribusi pada beberapa jenis retribusi sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 33

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…