DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan air minum Tirta Kepri dalam rangka penyelesian hutang kepada pemerintah pusat secara non kasdengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
4.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEPRI DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah PDAM Tirta Kepri.
8.Penyelesaian hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara non kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada PDAM.

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat.

Pasal 3

(1)Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM adalah sebesar Rp. 22.334.448.919,76 (dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas koma tujuh puluh enam rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada APBD Provinsi Kepulauan Riau.
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah dan sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 24 November 2016 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, dto NURDIN BASIRUN Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 24 November 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dto RENI YUSNELI LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016 NOMOR 6 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEPRI DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS I. UMUM Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 memberikan 6 (enam) prinsip dasar batasan pengelolaan Sumber Daya Air yang diantaranya menyatakan, bahwa Negara harus memenuhi hak rakyat atas air, pengawasan dan pengendalian Negara atas air bersifat mutlak, dan prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut selanjutnya diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan perusahaan yang berdasarkan perundangan dan peraturan diamanahi untuk mengusahakan memenuhi kebutuhan air minum/bersih masyarakat pada suatu daerah tertentu yang kepemilikannya secara keseluruhan dimiliki Pemerintah Daerah. Untuk mencapai tujuan PDAM sebagaimana tersebut di atas, diperlukan modal usaha yang cukup besar. Modal dimaksud berasal dari :

a.Kekayaan/aset milik Pemerintah Provinsi Riau yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
b.Bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan badan/ lembaga lainnya yang sah, melalui pola penyertaan modal, hibah dan bentuk lain;
c.Hibah dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 40

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 6 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2020