DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
14.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan tugas Urusan Pemerintah yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi yang berada di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

AZAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam Pembentukan Perangkat Daerah harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

JENIS DAN TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi dengan Susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi;
c.Inspektorat Daerah Tipe B merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.Dinas Daerah terdiri dari: 1) Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan; 4) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penanggulangan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran; 6) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang Transmigrasi; 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 10) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan; 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang Perdagangan; 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 16) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 18) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 19) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 20) Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; 21) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; 22) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
e.Badan Daerah Provinsi terdiri dari: 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan; 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; 3) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, bidang pendidikan dan pelatihan; 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang bencana.

Pasal 4

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Gubernur.
(2)Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diundangkan paling lama tanggal 26 Desember 2016.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT dinas Daerah pada Dinas Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah yang berbentuk satuan pendidikan formal.
(2)Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(3)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 7

(1)Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
(2)Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi.
(3)Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat Administrator, kecuali pada sekretariat.
(4)Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf ahli Gubernur diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Gubernur ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 5, menggunakan susunan organisasi dan tatakerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…