DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01 Tahun 2020

Nomor: 01
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. c.Neraca
4. d.Laporan Operasional (LO);
5. e.Laporan Arus Kas (LAK); dan
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. g.CaLK.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 3.939.451.004.378,32
b.Belanja dan Transfer Rp 3.653.938.156.214,07 Surplus/defisit Rp 285.512.848.164,25
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp 119.853.403.898,32 - Pengeluaran Rp 0,00 Pembiayaan Netto Rp 119.853.403.898,32
d.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) : Surplus/defisit Rp 285.512.848.164,25 Pembiayaan Netto Rp 119.853.403.898,32 Rp 405.366.252.062,57

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 225.464.659.254,32 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 3.713.986.345.124,00
2. b.Realisasi Rp 3.939.451.004.378,32 Selisih lebih/(kurang) Rp 225.464.659.254,32
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan Transfer sejumlah Rp (179.810.641.214,93) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja dan Transfer setelah perubahan Rp 3.833.748.797.429,00 Realisasi Rp 3.653.938.156.214,07 Selisih lebih/(kurang) Rp (179.810.641.214,93)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (405.275.300.469,25) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (119.762.452.305,00)
2. b.Realisasi Rp 285.512.848.164,25 Selisih lebih/(kurang) Rp (405.275.300.469,25)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 90.951.593,32 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 119.762.452.305,00 setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 119.853.403.898,32 Selisih lebih/(kurang) Rp 90.951.593,32
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 0,00 setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 0,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (90.951.593,32) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan neto Rp 119.762.452.305,00 setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 119.853.403.898,32 Selisih lebih/(kurang) Rp (90.951.593,32)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 adalah:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 119.762.452.305,32 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 119.762.452.305,32 Sub Total Rp 0,00
b.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 405.366.252.062,57 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 405.366.252.062,57

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2019 adalah:

a.Jumlah aset Rp 6.455.425.309.097,81
b.Jumlah kewajiban Rp 417.140.756.099,65
c.Jumlah ekuitas Rp 6.038.284.552.998,16

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.Pendapatan-LO Rp 4.147.650.140.260,09
b.Beban Rp 3.760.720.227.910,23 Surplus/defisit Kegiatan Operasional Rp 386.929.912.349,86
c.Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional Rp 0,00
d.Surplus/defisit Pos Luar Biasa Rp 0,00 Surplus/defisit–LO Rp 386.929.912.349,86

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.Saldo awal kas per 1 Januari 2019 Rp 108.847.425.125,02
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 912.657.525.504,39
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan Rp (632.297.957.188,34)
d.Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Rp 90.951.593,00
e.Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran Rp 143.662.392,31
f.Saldo akhir kas di bendahara penerimaan Rp 9.302.500,00
g.Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran Rp 4.000.000,00
h.Saldo akhir kas di BLUD Rp 13.087.038.428,54
i.Saldo akhir kas di Bendahara BOS Rp 2.437.710.124,61
j.Saldo akhir kas lainnya Rp 4.030.685,00
k.Saldo akhir kas per 31 Desember 2019 Rp 404.983.689.164,52

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut: Ekuitas Awal Rp 5.613.974.371.943,44 Surplus/Defisit-LO Rp 386.929.912.349,86 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar: - Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00 - Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,00 - Koreksi Ekuitas Lainnya Rp 37.380.268.704,86 Ekuitas Akhir Rp 6.038.284.552.998,16

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas : Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : LPE;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…