DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 08 Tahun 2016

Nomor: 08
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
6.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
7.Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
8.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
9.Program adalah sekumpulan rencana kerja suatu perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau;
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 1 (satu) tahun;
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD berisi penjabaran visi, misi dan program Gubernur hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada 9 Desember 2015 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2016 sampai tahun 2021.

Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

a.BAB I : Pendahuluan;
b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
d.BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f.BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
g.BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
h.BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
i.BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
j.BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

a.Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021;
b.Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota; dan
c.Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.Pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.Hasil RPJMD
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
(2)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
(3)Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian tahunan tetapi tidak merubah target akhir RPJMD, Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

RPJMD tahun 2016-2021 dapat dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Gubernur terpilih periode selanjutnya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 08 Desember 2016 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, dto NURDIN BASIRUN Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 08 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dto T.S. ARIF FADILLAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016 NOMOR 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016 – 2021 I. UMUM Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Secara de jure Provinsi Kepulauan Riau berdiri tahun 2002, akan tetapi secara de facto operasional penyelenggaraan pemerintahan baru dimulai tanggal 1 Juli 2004. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya Pemerintah Daerah akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang didahului oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan dokumen perencanaan juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah berupa peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan dengan menuangkannya dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Kepulauan Riau membutuhkan dokumen perencanaan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan melakukan pembangunan yang terencana, terkoordinasi dan berkesinambungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur Provinsi Kepulauan Riau hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. RPJMD dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…