DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang dibentuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Riau.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomr 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 9. 10. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6.Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
7.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah.
8.Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
9.Penjaminan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah yang selanjutnya disebut penjaminan pembiayaan adalah penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
10.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan Pihak Peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
11.Prinsip Syari’ah adalah prinsip yang didasarkan asas, ajaran atau Hukum Islam.
12.Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau pembiayaan kepada Terjamin.
13.Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh penjamin baik perorangan, badan usaha perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta kelompok usaha pertanian.
14.Serifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan penjaminan dari penjamin kepada penerima jaminan atas kewajiban terjamin.
15.Imbal Jasa Penjaminan adalah sejumlah uang yang diterima oleh penjamin dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan.
16.Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan kepada penjamin diakibatan terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, dimana penerima jaminan telah membayar kewajiban finasial terjamin kepada penerima jaminan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Riau.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
(3)Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga berstatus Badan Hukum dan mempunyai izin operasional.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Pembentukan Perusahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai upaya membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau.
(2)Tujuan pembentukan Perusahaan adalah :
1. a.memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
2. b.meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan Provinsi Kepulauan Riau; dan
3. c.meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Nama Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjungpinang dan dapat membuka kantor cabang.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh Penjamin melalui pemberian jasa penjaminan dalam bentuk Penjaminan Kredit.
(2)Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan, dalam hal terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemberi kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
(3)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Perusahaan memperoleh izin usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk mendukung kegiatan usaha penjaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, penjamin dapat melakukan usaha antara lain :

a.penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
b.penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
c.penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
d.penjaminan atas surat utang;
e.penjaminan transaksi dagang;
f.penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
g.penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
h.penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
i.penjaminan letter of credit (L/C);
j.penjaminan kepabeanan (custom bond);
k.jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
l.penyediaan informasi / data base Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
m.penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah; dan/atau
n.penjaminan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Penjamin wajib menjaga likuiditasnya;
(2)Ratio likuiditas Penjamin ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Ratio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar;

Pasal 8

(1)Penjamin hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk :
1. a.deposito pada bank umum;
2. b.surat berharga negara dan/atau surat berharga syari’ah negara;
3. c.surat berharga dan/atau surat berharga syari’ah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
4. d.obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment guide);
5. e.saham yang tercatat di bursa efek;
6. f.reksadana dan/atau reksadana syari’ah; dan
7. g.penyertaan modal langsung pada Penjamin Ulang;
(2)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME DAN SYARAT PENJAMINAN KREDIT

Pasal 9

(1)Pemberian Jasa Penjaminan Kredit yang dilaksanakan harus berdasarkan mekanisme dan syarat-syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

(1)Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
(2)Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian Perusahaan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
(3)Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi oleh pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…