DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Untuk memelihara dan melestarikan bangunan berasitektur melayu maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang bangunan berciri khas melayu

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memelihara, melestarikan dan mengembangkan bangunan berarsitektur Melayu, maka perlu

Menetapkan

menetapkan dan menata Bangunan Berciri Khas Melayu;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Berciri Khas Melayu; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. 7.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 30);
7. 8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37);
8. 9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rancangan Pengembangan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN BERCIRI KHAS MELAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
7.Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
8.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
9.Bangunan Berciri Khas Melayu adalah bangunan yang sesuai dengan kaidah-kaidah arsitektur bangunan melayu Kepulauan Riau yang telah dikembangkan oleh masyarakat secara turun- temurun.
10.Bangunan Balai Adat adalah Bangunan Berciri Khas Melayu yang diperuntukkan untuk kegiatan kelembagaan adat dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu.
11.Tim ahli Bangunan Berciri Khas Melayu adalah setiap orang atau lembaga yang memiliki pengetahuan dalam bidang kebudayaan dan bidang arsitektur bangunan berciri khas melayu Kepuluan Riau.

Pasal 2

Bangunan Berciri Khas Melayu berasaskan:

a.budaya;
b.partisipatif;
c.manfaat;
d.keberlanjutan;
e.kebebasan berekspresi; dan
f.lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

a.memperkuat nilai-nilai karakter keperibadian dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau;
b.melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan tradisi Melayu dalam pembangunan rumah berciri khas Melayu;
c.meningkatkan pengelolaan Bangunan Berciri Khas Melayu yang mempunyai nilai sejarah dan budaya; dan
d.edukasi dan sosialisasi Bangunan Berciri Khas Melayu sebagai identitas dan symbol budaya Melayu Kepulauan Riau.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Bangunan Berciri Khas Melayu;
b.penerapan Bangunan Berciri Khas Melayu;
c.pengendalian;
d.penghargaan; dan
e.peran serta masyarakat;

BAB II

BANGUNAN BERCIRI KHAS MELAYU

Pasal 5

(1)Bangunan Berciri Khas Melayu meliputi elemen bangunan yang terdiri dari:
1. a.nama bangunan;
2. b.fasad bangunan;
3. c.gubahan massa bangunan;
4. d.perabung panjang;
5. e.hierarki tat ruang bangunan;
6. f.tongkat bangunan;
7. g.tiang bangunan;
8. h.tangga bangunan;
9. i.dinding bangunan;
10. j.pintu dan jendela;
11. k.atap bangunan;
12. l.tunjuk langit; dan
13. m.ornamental bagian-bagian bangunan.
(2)Elemen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan pada gerbang dan/atau pagar yang merupakan elemen luar bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan.

Pasal 6

(1)Nama bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah Rumah Bumbung Melayu.
(2)Rumah Bumbung Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan dengan bentuk atap terbelah oleh bubungannya.

Pasal 7

Fasad bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan tampilan bangunan secara keseluruhan bercirikan anatomi tubuh manusia yang terdiri dari bagian kaki/tongkat bangunan, bagian badan/dinding bangunan dan bagian kepala/atap bangunan, dengan tipologi berpanggung atau berkolong.

Pasal 8

(1)Gubahan massa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan elemen bangunan utama yang memiliki paling sedikit 3 (tiga) bandung, terdiri dari:
1. a.bandung 1 (satu) rumah ibu;
2. b.bandung 2 (dua) rumah tengah;dan
3. c.bandung 3 (tiga) penanggah.
(2)Gubahan massa bangunan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) jika lebih dari 3 (tiga) berlaku kelipatan ganjil hanya penambahan rumah tengah.

Pasal 9

Perabung panjang sebagaimana dimaksud dalamPasal 5ayat (1) huruf d, merupakan elemen bangunan yang orientasi atap dan bangunan utama sejajar dengan jalan.

Pasal 10

(1)Hierarki tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan elemen bangunan yang sekurang-kurangnya memiliki 4 (empat) ruang penting yang terdiri dari:
1. a.serambi;
2. b.rumah ibu;
3. c.rumah tengah; dan
4. d.penanggah.
(2)Serambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bangunan tanpa dinding, berbentuk teras atau selasar bangunan.
(3)Rumah ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ruang utama bangunan dimana ruang ini harus paling besar dan paling tinggi di antara ruang yang ada di bangunan tersebut serta terdiri dari 1 (satu) bandung.
(4)Rumah tengah sebagaimana dimaksud poada ayat (1) huruf c, merupakan ruang aktifitas yang sesuai dengan peruntukannya.
(5)Penanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit bangunan yang letaknya paling belakang dan lantai bangunan paling rendah dari semua lantai pada bangunan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…