DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 195

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

regulasi_utama

Ringkasan

Pengaturan Peraturan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas air bersih

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah yang secara khusus memberikan pelayanan dibidang penyediaan air bersih, maka perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri sesuai ketentuan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri. SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KEPRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Umum Daerah selanjutnya disingkat dengan Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan tidak terbagi atas saham.
9.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Kepri adalah BUMD Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum.
10.Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Kepri.
11.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
13.Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
14.Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Gubernur untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
15.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
16.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
17.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
18.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
19.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas dan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
20.Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada perusahaan umum Daerah air minum dengan mendapat hak kepemilikan.
21.Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada perusahaan umum Daerah.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri.
(2)Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri.
(3)Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Kepri ini adalah untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c.Memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
d.memanfaatkan potensi air bersih dalam pengembangan usaha berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;

BAB IV

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 4

(1)Perusahaan Umum Daerah ini bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri atau disebut Perumda Air Minum Tirta Kepri.
(2)Perumda Air Minum Tirta Kepri berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tanjungpinang.

Pasal 5

(1)Perumda air Minum Tirta Kepri dalam melayani masyarakat mempunyai kegiatan dan ruang lingkup usaha:
1. a.Membangun, memelihara dan menjalankan sistem penyediaan air minum;
2. b.mengadakan penjualan air minum kepada masyarakat dengan sistem pendistribusian melalui pipanisasi, mobil tangki, kemasan, secara merata dan efisien;
3. c.menyelenggarakan pengaturan dalam proses pendistribusian kepada konsumen dengan merata dan adil, tertib dan teratur serta tidak memandang suku agama dan ras;
4. d.menyelenggarakan usaha untuk mengelola dan memanfaatkan potensi air bersih dalam rangka pengembangan usaha
(2)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis Dewan Pengawas setelah dilakukan kajian atau analisis pengembangan usaha.
(3)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah ditetapkan oleh KPM dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun berkenaan.
(4)Perumda air minum Tirta Kepri dapat membuka cabang diseluruh wilayah Indonesia.
(5)Membuka cabang sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh KPM setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Kepri terdiri atas:
1. a.Penyertaan modal daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah; dan
4. d.Sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
(6)Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak;

Pasal 7

(1)Modal Perumda Air Minum Tirta Kepri yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggung jawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Kepri.
(2)Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
1. a.pendirian Perumda Air Minum Tirta Kepri;
2. b.penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Kepri; dan
3. c.pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
(3)Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditujukan untuk memenuhi :
1. a.modal dasar;
2. b.modal disetor.
(4)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(5)Penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Kepri.
(6)Penyertaan modal Daerah dalam rangka pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh KPM setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 8

(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(2)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(3)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 10

Modal Perumda Air Minum Tirta Kepri oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 900.000.000.000.- (sembilan ratus miliar rupiah), yang terdiri dari :

a.Modal Dasar; dan
b.Modal Disetor.

Isi peraturan

Teks195PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014