DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenaigambaran umum provinsi Kepulauan Riau; Visi, Misi dan program prioritas pembangunan Daerah; serta Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disusun sebagai lampiran dari Peraturan Daerah. Selain itu juga mengatur mengenai pengendalian dan evaluasi RPJMD, sumber pendanaan pelaksanaan RPJMD, dan tata cara perubahan RPJMD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, harus dilaksanakan secara terencana sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah 5 (lima) tahun melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah disesuaikan dengan visi, misi serta program kepala daerah terpilih, maka diperlukan suatu pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 O 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 2 dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2 0 1 4 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2 0 1 8 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2 0 1 9 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2 0 2 1 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 1 6 . Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2 0 1 7 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 136);
17.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 1 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2 0 1 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1 3 1 2 ) ;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 459);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2 0 1 9 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
23.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2 0 1 7 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
24.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
25.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi 4 Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan Menetapkan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Wakil Gubemur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
8.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai proiritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
10.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. 1 1. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk Upaya yang berisi satu atau lebih kegaiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 1 2 . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. 5
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
15.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 1 6 . Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Capaian Kinerja Tahunan adalah capaian target kinerja yang terealisasi setiap tahunnya.
18.Capaian Kinerja Akhir RPJMD adalah akumulasi capaian target kinerja tahunan yang terealisasi sampai dengan masa akhir RPJMD.
19.Pagu Indikatif adalah indikasi pagu anggaran yang akan dialokasikan kepada Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi, dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubemur, dan arah kebijakan keuangan Daerah Provinsi, dengan mempertimbangkan RPJPD dan rencana tata ruang wilayah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

a.BAB I : pendahuluan;
b.BAB Il : Gambaran umum Daerah;
c.BAB III : Visi, Misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
d.BAB IV : Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e.BAB V : Penutup

Pasal 4

Penjabaran sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

a.Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029;
b.Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota; dan
c.Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD setiap tahunnya. 6

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

( 1 ) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3. c.Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bi dang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Gubemur.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RPJMD melalui:

a.anggaran pendapatan belanja negara;
b.anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
c.sumber pendapatan lain yang sah.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan peraturan daerah dan menjadi pedoman RKPD dan Perubahan rencana strategis Perangkat Daerah. 7

Pasal 10

Sebelum ditetapkannya RPJMD tahun 2030-2034 yang memuat Visi dan Misi Gubernur terpilih periode selanjutnya, RPJMD tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2030. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal ! A h · 2 0 2 5 Diundangkan di Tanjungpinang. pada tanggal ... ' u c c SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, GUBERNUR RIAU, ADI PRIHANTARA LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR . . • NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: ' ¢ 2 5 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! KEPULAUAN RIAU NOMOR . . . TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Dengan sedemikian besarnya wewenang dan tugas pemerintah daerah dan konsekuensi penerapan desentralisasi dalam kont:eks Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan. Dengan demikian, diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang sinergik, salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib bagi pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD. RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun berdasarkan Visi dan Misi Gubemur dan Wakil Gubemur hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah I pada tanggal 27 November 2024 dan telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Dalam penyusunan RPJMD ini merujuk pada ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029, serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…