DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 507

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi pencemaran tumpahan minyak di laut, limbah B3, industri, kerusakan hutan, pesisir laut, kerusakan terumbu karang, pencemaran udara yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
c.bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif memerlukan landasan hukum yang komprehensif, taat asas dan dapat dijalankan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 2 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5059);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kepulauan Riau.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kepulauan Riau.
6.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.
7.Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyidik PPNS adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang menyelenggarakan urusan 3 pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
8.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
10.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11.Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
14.Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
15.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16.Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17.Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18.Kebijakan, rencana, dan/atau program yang selanjutnya disingkat KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.
19.Rencana tata ruang wilayah provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20.Rencana pembangunan jangka panjang provinsi, yang 4 selanjutnya disingkat RPJPP, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21.Rencana pembangunan jangka menengah provinsi, yang selanjutnya disingkat RPJMP, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
25.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
26.Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
27.Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
28.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
29.Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
30.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
31.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
32.Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
33.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya 5 disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
34.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
35.Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
36.Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fisul.
37.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
38.Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
39.Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
40.Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampauai baku mutu air yang telah ditetapkan.
41.Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
42.Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
43.Baku mutu emisi kenaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
44.Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
45.Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
46.Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
47.Kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
48.Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampauai kriteria baku kerusakan tanah.
49.Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan 6 geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
50.Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut.
51.Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
52.Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.
53.Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.
54.Kriteria baku kerusakan mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
55.Ekosistem mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
56.Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
57.Kriteria baku kerusakan terumbu karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;.
58.Ekosistem terumbu karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
59.Padang lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).
60.Kriteria baku kerusakan padang lamun adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang oleh padang lamun untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
61.Ekosistem padang lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
62.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 7
63.Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
64.Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
65.Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
66.Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
67.Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
68.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

a.mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pembangunan masyarakat seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c.melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup mulai dari tahap perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan monitoring kegiatan pembangunan; dan
d.melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan tingkat Provinsi;
2. b.menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Provinsi;
3. c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi;
4. d.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
5. e.menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
6. f.mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. g.mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; 8
8. h.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
9. i.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. j.mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
11. k.mengoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
12. l.melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
13. m.melaksanakan standar pelayanan minimal;
14. n.menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi;
15. o.mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Provinsi;
16. p.mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
17. q.memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
18. r.menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Provinsi; dan
19. s.melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Provinsi.
(2)Selain tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

Penyusunan RPPLH dilakukan melalui:

a.inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Provinsi; dan
b.penyusunan RPPLH Provinsi.

Pasal 5

(1)Gubernur melakukan inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Provinsi yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
(3)Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 9 diperlukan untuk penyusunan RPPLH Provinsi yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:250.000.
(4)Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH Provinsi yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
(5)Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
2. b.jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penguasaan sumber daya alam;
4. d.pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
5. e.bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
6. f.gas rumah kaca; kerentanan terhadap perubahan iklim;
7. g.jasa ekosistem; keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
8. h.aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
(6)Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
(7)Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
1. a.tumpang susun informasi geospasial tematik;
2. b.pengolahan data statistik;
3. c.pengukuran indeks kualitas lingkungan; dan/atau
4. d.analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
(8)Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
1. a.sebaran penduduk;
2. b.aspirasi masyarakat;
3. c.kearifan lokal;
4. d.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
5. e.aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Pasal 6

(1)RPPLH Provinsi disusun oleh Gubernur.
(2)Tujuan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk:
1. a.mengarahkan kegiatan;
2. b.memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan;
3. c.memberikan suatu perkiraan terhadap pelaksanaan yang akan dicapai;
4. d.memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik;
5. e.melakukan penyusunan skala prioritas dengan memilih urut-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan upayanya; dan
6. f.adanya suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.
(3)Materi muatan RPPLH Provinsi meliputi rencana:
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; 10
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(4)Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.
(5)Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
(6)Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.
(7)Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan
(8)Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam revisi RTRWP.

Pasal 7

(1)Penyusunan RPPLH Provinsi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)RPPLH Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 8

(1)Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Provinsi.
(2)Dalam hal RPPLH Provinsi belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
1. a.Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Provinsi; dan/atau
2. b.Karakteristik dan fungsi ekosistem.
(3)Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.
(4)Gubernur dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
1. a.keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. b.keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(5)Dalam Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Gubernur dapat menetapkan kuota yang terdiri atas:
1. a.Kuota pemanfaatan; dan
2. b.Kuota pencadangan 11

Pasal 9

(1)Kuota pemanfaatan sebagamana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kuota dari masing-masing jenis sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan.
(2)Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 10

(1)Kuota pencadangan sebagamana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kuota dari masing-masing jenis sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan.
(2)Kuota yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis sumber daya alam untuk jangka panjang.

Isi peraturan

Teks507PDFHirarki

Memuat teks peraturan…