Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 66
Ringkasan
Tentang Perlindungan Anak Provinsl Lampung
Tentang Perlindungan Anak Provinsl Lampung
.. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab dalam peoyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anaksertzi perlindungan dari segala bentul< kekerasan dan diskriminasi;
1, Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
Menimbang M en gin gat -i U ndang- L)ndang Republik Inclonesia Nontor 2 1 Tahun 20O7 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang(Lcrnbaran Negara Tahun 2OO7 Nomor 84, Tambahan L,embaran Negara Nomor 4739);
9 . lieputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang l-lak-hak Anak (Conuention of tlrc Rights of the Child (Lembaran Negara Nomor 57 Tahttn 199O): 1O. Peraturan Menteri Negara Pemberda_r,aan Perempuan dan Perlindr-r ngan Anak Republik Indonesia Nomor' 12 Tahun 201 1 tentang lndil<ator l(abupaten / I(ota [,af ak Anak;
'l
ANAK Dengan PersetuJuan Bersama DEWAN PERWANILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAIIIPTING dan GUBENUR LAMPUNG
MEMUTUSKAN: lvlenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRO\IINSI LAMPUNG.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimzrksud dengan:
3
.{ Deu,an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dervan Per-u,aliilan Rakyat L)aerah Provinsi t ampung dan Der'r'an Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten cle-m Kota di Provinsi Lampung' 5 Dinas adalah Dinas Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi L:rmpung. Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung rlan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung'
Lampung dan l(ePa1a I Kabupaten dan liota adalah Kabupaten dan Kota di Lampung' F3upali dan \&'a-likota adalah Bupati dan Waiikota di Lampung' Organisas Per:rngkat Dac'rah -yang selanjr-rtnya disebut OPD met'upakan orfa.nisasi atau le-mbaga pada Pemirintah Daerah yang bertanggung jawab kelada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di d aerah. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasisosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Lembaga Srvaclaya Masyarakat )rang selanjutnya disebut lsM adalah organisasi / lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga nega-ra ."I-" suJ<arela itas kehendak sendiri dan berminat serta bei-gerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai u,ujud partlsipasi masyarakat clalam upaya rneningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat )''ang menitikberatkan kepada pengabdian secara sr," adaya. Organisasi Sosial yang selaljutnya disebut Orsos adalah Iembaga/l,ayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan h'lkum -aupri.t tidak berba.dan hukum ya.ng berfungsi sebagai sarana prtrtisipasi masyarakat da]am rrtelaksanakan Usaha I(esejahteraan Sosial (UhS). perlindungan Anak adalai segala kegiatan untuk menjamin dan melindrrngi Anak dail hak-haknya agar dapat hidup, tttmbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optima'l sesuai dengan harkat dan. martabat kemanusiaan, serta menclzrpat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi' (sesuai clcngan pengertian dalam undang-undang Perlindungal Anak) ,\r-rak adaialr sescorang -yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak ,1,ant1 nr:rsih dalam kandungan. .\nak us,a Sekolah aclal:r.h ana,k yang berusia 6 sampai 18 tahun.Anak Terlantar adalal.r anak yang tidak teipenuhi kebutuhan bimbinganmental da. agamasertapelal'an.r-r-..,-,du-.'g,pangan,papan,kesehatan'penrlidikan'fisik' rnau pun sosial secara wajar. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yarrg- memenuhisa-lah satuataulebihunsur-r.r".r.pe."ktutan,pengiriman,penyerahterimaananak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman' Kekerasatr, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaankekuasaan' pemanfaa tan posisi keren tanan atau penjeratan hutang untuk tuj uan dan atau berakibat mengeksPloitasi anak' .\., g t 1+ f) 17 t" 10 Il 12 i3. l6. 1 4
).1. Ar-rak Pen_r ar^dang Disabilitas adaiah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelcktual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam bennteraksi dengan li,rgkttngan dan sikap mas.yarakatn:1a dapat menemui l-rambatan l ang menl ulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif ber<lasarkirr-r i<es:, maan hak.. ')) Anzik Angl:at aclalah mengalihkan seorang ar-rak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tLla yang sah/u'alinya/orang lain yang bert:rtrggung jawab atas pe.rawatan, pen<iidikan dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat trerdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
6 5
pen-r,elenggaraa n Pelindungan Anak berasaskan Pancasila, uuD 1945 dan prinsip- prinsi cirrlar Konvensi Hat<-uai< Anak serta deklarasi Sustenable Deuelopment Goals.
perlindungan anak bertujuan ulttuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, untuk dapat hidip, tlrmbuh, beikembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan haikat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran, demi terwujudnya anak l,a-mpung yang cerdas, )ertaq\\,a, procirrktif clan kompetcr-rtif, men urju Lampr-tng Maju dan sejahtera. 32 Restorotiuct Jttsttce adalah Lr[)aya penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH) dengan mengutamakan pen.yelesaian berbagai upaya lain dengan ultimatum remedium sebagai pilihan terakhir. BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB II
Setiap zrnak bet h:: k: a untuk dapat hrdup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesual dengan usia dan perkembang:u-r psil<ologinyal
l, memperoleh perlindungan cla;.i penl.alalrgunaan dalam kegiatan politik, peliba.tan dalanr sengk"t" b..""ri.1^ta, pelibaian dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristrwa yn.rg -".rg"i-rdung unstrr kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaranpenganiayaan-, p..r1;ik""r, atau penjatuhan hukuman yang tidak rnanusia,*.i clan pelibata.t u..,"1. dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; j hidup bersatna clengan orangtua-kandungnya' setiap anak berhak untuk diasuh oleh ()rang ,'.,,r..,,u, s]endiri, kJcuali jika.ada a'lasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukk; ;J;; pemisalian itu adala} demi kepentingan terbaik bagi anak dan ,rr..r]p^kan p.iti'bt''g"n terakhir dan setiap Anak Penyandang Disabilitas t,eri,ai- memieroieh ref,abilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejah teraall sosial; dalr
BAB TV PEI{YELENGGARAAN PERLIIDUilGAN ANAK Bagian Kesatu Penyelenggaraan Perlindungan Anak
BAB III
Pen_r'elenglaraa n Perlindungan Anak ditrdukun pada:
f perlindungeLn khusus bagi anak korban kekerasan;
'i. perlindungan khusus bagi anak tereksploitasi ekonomi dan seks;
l<. perlindungan khusus bagi arrak yang ditinggal orangtuanya sebagai TenagaKerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri;
r Peny'elenggaraan pemenuhant hak-hak anak kepada anak dalam kandunga'n;
u. penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak kepada anak terlantar, termasuk anak jalanan; dan E
B 7 (l) t2.) Penl'elenggaraan pemenuhan hak-hak anak kepada anak yang memerlukan perlind ungirn kh tr sus. Bagian Kedua Agama
Setiap Anak menclapat perlindr-rngan untuk beribadah meuurut agarnanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agarna yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanva.
Bagian Ketlga Kesehatan
Penl-elenggaraa n Perlindungan anak terhadap kesehatan: {1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelengga,rakan upaya kesehatan .vang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh drajat kesehatan )'ang optimal sejak dalam kandungan.
(..1) Upar,a kese.hatan yang konrprehensif sebagai mana dimaksucl pada ayat (1 ) diselenggarakan secara Cuma-Cuma bagi keluarga y:Lng tidal< mampu. (51 Pelal<sanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), aj'at (4) disesuaikan dengarr ketentuan peraturan perundang-un<tangan yang berl:rku.
Membuka PDF…