J. panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
BABIV URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN Pasa16 Dalam Penyelenggaraan Petcrnakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerab memiliki kewenangan yang terkait dengan:
11.pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, progeny test, dan transfer embrio di Daerah;
12.pembinaan distribusi mani beku (straw) di Daerah;
13.pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit anak ayam umur sehari yang komersial di Daerah;
14.pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak di Daerah;
15.pengaturan kawasan sumber-sumbcr bibit dan plasma nutfah di Daerah;
16.pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit di Daerah;
17.penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan dan embrio transfer) di Daerah;
18.penetapan sertifikasi tenaga ahii perbibitan (surat izin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan asisten reproduksi di Daerah;
19.pembinaan pembibitan ternak di Unit Pelaksana Terpadu Dinas;
20.pembinaan dan pengadaan bibit ternak di Daerah;
21.pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) di Daerah;
22.penetapan sertiflkasi embrio ternak di Daerah;
23.penetapan sertiflkasi produksi benih mani beku di Daerah;
24.pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan persilanganJ di Daerah;
25.pembinaan dan pengawasan breeding replacement melalui percepatan penyediaan bibit (rearing CDOij di Daerah; dan
26.pembinaan dan pengawasan penjaringan bibit di kawasan produksi peternakan di Daerah.
1.penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesmavet dan kesejahteraan hewan di Daerah;
2.pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH);
3.sertiflkaei dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat;
4.pengawasan peredaran la1ulintas produk hewan dar-ij ke di Daerah dan lintas KabupatenJKota;
5.pembinaan penerapan kesejahteraan hewan;
6.pengamatan, penyidikan, dan pemetaan penyakit hewan di Daerah;
7.penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesmavet serta kesejahteraan hewan di Daerah;
8.pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesmavet di Daerah;
9.penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Daerah;
10.pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Daerah;
11.pencegahan penyakit hewan menular di Daerah;
12.penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat Daerah;
13.pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pe1arangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke /dari wilayah Indonesia arrtar Provinsi:
14.penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH), keamanan dan mutu produk hewan, Iaboratorium kesmavet, satuan pelayanan petemakan terpadu, rumah sakit hewan dan pe1ayanan kesehatan hewan;
15.pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan darij ke Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
16.pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan;
17.pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH, rumah sakit hewan/ unit pelayanan kesehatan hewan terpadu, pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan;
18.pembinaan dan pengawasan RPH;
19.pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan;
20.pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner, meliputi dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewarr;
21.pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor, meliputi antara lain ternak, daging, susu, hewan kesayangan dan hewan liar;
22.pembinaan dan pengawasan penyidikari penyakit hewan;
23.pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
24.pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah;
25.pernbinaan peramalan wabah penyakit hewan menular di Daerah;
26.pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular Iintas Kabupaten/ Kota;
27.pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di Daerah;
28.pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis;
29.pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/ epidemik;
30.pembinaan penerapan standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesmavet serta kesejahteraan hewan di Daerah;
31.pembinaan dan pe1aporan pe1ayanan medik/ paramedik veteriner eli lembaga-Iemuaga pemerintahan dan unit-unit pe1ayanan medik/paramcdik veteriner di Daerah;
32.pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan; dan
33.pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan.
1.penyebaran dan pengembangan petemakan, mellputi:
1.penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan di Daerah;
2.pemantauan lalu lintas ternak di Daerah; dan
3.pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak di Daerah.
J. perizinan dan rekomendasi, meliputi:
1.pembinaan pemberian rekomcndaei perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
2.pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner, me1iputi dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan;
3.rekomendasi pendaftaran mutu pakan;
4.penentuan kebutuhan prototipc alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
5.pemberian izin usaha obat hewan sebagai distibutor di Daerah;
6.pemberiari izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke Daerah;
7.pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan penge1uaran dari dan ke Iuar negeri;
8.pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewanytemak dan produk hewan dari dan antar provinsijpulau;
9.pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di Daerah;
10.pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan di Daerah;
11.pembinaan usaha alat anglrut produk peternakan;
12.pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha produk pangan asal hewan di Daerah; dan
13.pemberian rekomendasi izin usaha obat hewan sebagai produsen, importir dan eksportir obat hewan.
1.penerapan dan pengawasan pe1aksanaan pedoman kerjasamaZkemitraan usaha peternakan di Daerah;
2.pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan di Daerah;
3.pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan di Daerah;
4.pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil petemakan dan hasil bahan asal hewan di Daerah;
5.pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat angkut dan unit penyimpanan hasil bahan asal hewan di Daerah;
6.promosi komoditas peternakan di Daerah;
7.pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil petemakan di Daerah;
8.pembinaan kelembagaan usaha tarri, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di daerah;
9.pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hcwan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil petemakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha;
10.pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha;
11.pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah;
12.pembinaan dan pengawasan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan di Daerah;
13.pernbinaan dan pelaksanaan studi amdaljUKL-UPL di bidang peternakan di Daerah;
14.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal di Daerah; dan
15.pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama/kernitraan usaha peternakan di Daerah.
1.sarana usaha, meliputi:
1.bimbingan penerapan pedornan, norma, dan etandar sarana usaha di Daerah; dan
2.bimbingan teknis pernbangunan secara fisik (bangunan), penyirnpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pernasaran haail peternakan di Daerah.
2, birnbingan cara perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan di Daerah;
1.birnbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan di Daerah;
2.pengolahan sistem statistik dan informasi peternakan di Daerah;
3.pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
4.pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi di Daerah;
5.pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan di daerah;
6.pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/ produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas Kabupaten/Kota;
7.pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian serta pelayanan data dan statistik komoditae strategis;
8.pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
9.pembinaan dan pengawasan terminal cyber space agribisnis peternakan dan kesehatan hewan di Daerah; dan
10.pernbinaan dan pengawasan pengumputan, analisis dan infonnasi kebutuhan produk peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.