DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014

Nomor: 30
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Tujuan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan kewenangan Penyelenggaraan Petcrnakan dan Kesehatan Hewan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud pada hur-uf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pcnyclcnggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat L Pasal 18 ayat (6J Undang-Undang Daear Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 ten tang Karantina Hewari, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1992 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 3482);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); - 2
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 5015);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tabun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Howan (Lembaran Negara Republik Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9.Peraturan Pernerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
10.Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraruran Pemerintah Nomor 48 Tabun 2011 tentang S'umber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Pctcrnakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296)i
13.Peraturan Pernerintah Nomor 95 Tabun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tabun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tabun 2013 tentang Pemberdayaan Peternaktl.embaran Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5391);
15.Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
16.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tabun 2005-2025 (Lembaran Daerab Provinsi Larnpung Tabun 2007 Nomor 6, Tambaban Lembaran Daerab Provinsi Lampung; - 3
17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nemer 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nemer 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nemer 333); 18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nemer 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nemer 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nemer 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nemer 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nemer 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 19. Provinsi Lampung Nemer 402); Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nemer 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nemer 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Larnpung Nomor 346);
20.Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nemer 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nemer 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nemer 335);
21.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nemer 9 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nemer 356); 22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nemer 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pravinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nemer 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinai Lampung Nemer 404); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
3.Pemerintah KabupatenjKata adalah Bupatr/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah KabupatenyKota. -4
4.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Oubcrnur Lampung.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya distngkat DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
10.Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
11.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik,benih, bibit, dan r atau bakalan, pakan, alat dan mesin petemakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
12.Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang mengelola usaha petemakan dengan kriteria dan skala tertentu.
13.Badan Usaha Peternakan adalah Perorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum yang mengelola usaha pctcmakan dengan kriteria dan skala tertentu.
14.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservast, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan dan keamanan pakan.
15.Kawasan Petemakan adalah kawasan yang secara khusus dipenmtukkan untuk kegiatan petemakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan, serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.
16.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara, baik yang dpelihara maupun di habitatnya.
17.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuritukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
18.Petemak adalah orang dan/ atau sekelompok orang yang melakukan usaha petemakan.
19.Pakan adalah bahan makanan baik tunggal maupun campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
20.Veteriner adalah seluruh urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
21.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/ atau kelembagaan yang dibentuk untuk menetapkan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan, dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. - 5
22.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.
23.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pernbawa penyakit hewan Iairmya, melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis, seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau dengan media perantara btologis seperti virus, bakteri, amuba, ataujamur.
24.Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
25.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
26.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
27.Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, fannaseutik, premiks dan sediaan alami.
28.Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
29.Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
30.Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang memiliki sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
31.Benih ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani, sel telur, tclur tertunas, dan embrio. Ternak bakalan adalah bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan 32. adalah hewan bukan bibit yang memiliki sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
33.Rumput adalah salah satu jenis tanaman penutup tanah yang paling umum digunakan untuk pakan terutama ternak ruminasia.
34.Budidaya adalah kegiatan memelihara hewanjtanaman mulai dari pembenihan sampai pemungutanjpemanenan hasil
35.Hijauan Makanan Ternak adalah hijauan atau rumput-rumputan yang memiliki angka kecukupan gizi yang tepat untuk ternak ruminansia, tidak semua rumput dapat dikategorikan hijauan makanan ternak.
36.Nomor Kontrol Veteriner adalah adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan produk Hewan pada Unit Usaha produk Hewan. - 6
37.Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
38.Transfer Embrio adalah kegiatan memasukan embrio ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat dengan teknik tertentu agar ternak bunting
39.Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
40.Rumah Pemotongan Hewan adalahsuatu komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat Iuas.
41.Petshop adalah toko tempat menjual macam-macam binatang, makanan, dan asesoris binatang kesayangan.
42.PoultTy shop adalah adalah sebuah taka yang yang menjual berbagai pakan dan obat-obatan ikan, unggas baik ayam maupun burung, serta berbagai keperluan untuk berternak ikan dan lain sebagainya.
43.Rekayasa Teknologi adalah suatu aktivitas profesi di mana ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan hasil dari praktek penelitian, ditujukan untuk mengembangkan teknologi yang ada agar bermanfaat bagi kepentingan kemanusiaan.
44.Straw (mani beku) adalah semen/mani yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan sesuai prosedur proses produksi sehingga menjadi semen beku dan disimpan di dalam rendaman nitrogen carr pada suhu -196°C pada kontainer.
45.Progeny Test adalah metoda pengujian untuk mengetahui mutu genetik calon pejantan berdasarkan anak keturunannya.
46.Sumber daya genetik hewan yang selanjutnya disebut SDG Hewan adalah hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat digunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
47.Breeding replacement adalah penggantian atau peremajaan bibit.
48.Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu jenis yang rnerniliki cin fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.
49.Galur ternak yang selanjutnya disebut galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang memiliki karaktcristik tertcntu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.
50.Domestikasi hewan adalah usaha untuk menjadikan hewan liar menjadi hewan ternak, domestikasi merupakan tindakan memindahkan makhluk hidup dari lingkungan aslinya ke lingkungan yang diciptakan manusia
51.Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran hewan dengan tctap mcmpertahankan kemurnian jenisnya.
52.Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pacta sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
53.Bioetika hewan adalahpenerapan etika dalam ilmu-ilmu biologis, obat, pemeliharaan kesehatan dan bidang-bidang terkait terhadap hewan.
54.Penyakit eksotik adalah penyakit hewan yang tidak ditemukan ada di Indonesia. - 7
55.Biosekuriti adalah manajemen kesehatan lingkungan yang baik agar risiko munculnya penyakit tidak terjadi.
56.Surat Keterangan Layak Bibit Ternak adalah surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap standar persyaratan mutu bibit(Standar Nasional Indonesia (SNI)jPersyaratan Teknis Minimal (PTM)jStandar Daerah) untuk rumpunJgalur ternak yang sudah ditetapkan atau dilepas.
57.Bahan Pakan adalah bahan yang digunakan untuk penyusunan ransum. 58_ Bahan Baku Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak digunakan sebagai pakan baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.

(2)Pcnyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berasaskan:
1. a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
2. b.keamanan dan kesehatan;
3. c.kerakyatan dan keadilan;
4. d.keterbukaan dan keterpaduan;
5. e.kemandirian;
6. f.kemitraan;
7. g.keprofesionalan; dan
8. h.berwawasan lingkungan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (I) Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara tersendiri dan,' atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.

Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk:

a.mengelola sumberdaya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
b.mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan sccara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat merruju pencapaian ketahanan pangan;
c.menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha petemakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis:
d.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
e.melestarikan sumberdaya lokal dan lingkungan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berkedudukan sebagai: - 8

a.acuan dalam penetapan kebijakan Penye1enggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b.pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
c.pcdoman bagi KabupatenJKota dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

Ruang lingkup Penye1enggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliptrti:

a.perencanaan;
b.kawasan peternakan:
c.produksi tcrnak;
d.kesehatan hewan;
e.kesehatan masyarakat veteriner;
f.kesejahteraan hewan;
g.otoritas veteriner;
h.pemberdayaan peternak;
1. 1.pengembangan sumberdaya manusia; J. panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
k.penelitian dan pengembangan pcternakan dan kesehatan hewan. BABIV URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN Pasa16 Dalam Penyelenggaraan Petcrnakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerab memiliki kewenangan yang terkait dengan:
a.kawasan peternakan, meliputi:
1. 1.penetapan dan pengawasan kawasan peternakan di Daerah; dan
2. 2.penetapan peta potensi peternakan di Daerah.
b.alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet,meliputi:
1. 1.penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
2. 2.pemantauan, identifikasi, dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet;
3. 3.penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
4. 4.pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerab;
5. 5.penerapan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin petemakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
6. 6.penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerab; - 9
7. 7.pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesm peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
8. 8.pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
9. 9.pengawasan penerapan tcknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
10. 10.pembinaan kerjasama teknologi peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah.
c.pemanfaatan air untuk peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet, meliputi:
1. 1.bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet di Daerah; dan
2. 2.pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan, dan kesmavet.
d.obat hewan, vaksin, serta sediaan biologis, meliputi:
1. 1.penerapan kebijakan obat di Daerah;
2. 2.pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat di Daerah;
3. 3.penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan di Daerah; dan
4. 4.pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.
e.pakan, meliputi:
1. 1.penerapan kebijakan pakan di Daerah;
2. 2.bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan di Daerah;
3. 3.penerapan standar mutu pakan di Daerah;
4. 4.pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan di Daerah;
5. 5.labelisasi dan sertifikasi mutu pakan;
6. 6.pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan di Daerah;
7. 7.pengadaan, perbanyakan, dan penyaluran benih hijauan pakan di Daerah; dan
8. 8.pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan di Daerah.
f.bibit ternak, meliputi:
1. 1.penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan rernak di Daerah;
2. 2.penerapan dan pengawasan standar perbibitan temak di Daerah;
3. 3.pembinaan dan pengawasan produksi temak bibit di Daerah;
4. 4.penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) di Daerah;
5. 5.penerapan sertifikasi dan penerapan standar mutu genetik bibit ternak di Daerah;
6. 6.pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di Daerah;
7. 7.penetapan kabupaten/Kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit di Daerah;
8. 8.penetapan penggunaan bibit unggul di Daerah;
9. 9.penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) temak bibit murm dan unggul / plasma nutfah peternakan di Daerah;
10. 10.pembinaan dan pengadaan semen beku di Daerah; - 1
11. 11.pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, progeny test, dan transfer embrio di Daerah;
12. 12.pembinaan distribusi mani beku (straw) di Daerah;
13. 13.pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit anak ayam umur sehari yang komersial di Daerah;
14. 14.pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak di Daerah;
15. 15.pengaturan kawasan sumber-sumbcr bibit dan plasma nutfah di Daerah;
16. 16.pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit di Daerah;
17. 17.penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan dan embrio transfer) di Daerah;
18. 18.penetapan sertifikasi tenaga ahii perbibitan (surat izin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan asisten reproduksi di Daerah;
19. 19.pembinaan pembibitan ternak di Unit Pelaksana Terpadu Dinas;
20. 20.pembinaan dan pengadaan bibit ternak di Daerah;
21. 21.pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) di Daerah;
22. 22.penetapan sertiflkasi embrio ternak di Daerah;
23. 23.penetapan sertiflkasi produksi benih mani beku di Daerah;
24. 24.pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan persilanganJ di Daerah;
25. 25.pembinaan dan pengawasan breeding replacement melalui percepatan penyediaan bibit (rearing CDOij di Daerah; dan
26. 26.pembinaan dan pengawasan penjaringan bibit di kawasan produksi peternakan di Daerah.
g.pembiayaan, meliputi:
1. 1.penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan di Daerah; dan
2. 2.pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pembiayaan kredit program di Daerah.
h.kesehatan hewan, kesmavet dan kesejahteraan hewan, meliputi:
1. 1.penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesmavet dan kesejahteraan hewan di Daerah;
2. 2.pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH);
3. 3.sertiflkaei dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat;
4. 4.pengawasan peredaran la1ulintas produk hewan dar-ij ke di Daerah dan lintas KabupatenJKota;
5. 5.pembinaan penerapan kesejahteraan hewan;
6. 6.pengamatan, penyidikan, dan pemetaan penyakit hewan di Daerah;
7. 7.penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesmavet serta kesejahteraan hewan di Daerah;
8. 8.pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesmavet di Daerah;
9. 9.penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Daerah;
10. 10.pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Daerah;
11. 11.pencegahan penyakit hewan menular di Daerah;
12. 12.penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat Daerah;
13. 13.pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pe1arangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke /dari wilayah Indonesia arrtar Provinsi:
14. 14.penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH), keamanan dan mutu produk hewan, Iaboratorium kesmavet, satuan pelayanan petemakan terpadu, rumah sakit hewan dan pe1ayanan kesehatan hewan;
15. 15.pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan darij ke Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
16. 16.pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan;
17. 17.pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH, rumah sakit hewan/ unit pelayanan kesehatan hewan terpadu, pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan;
18. 18.pembinaan dan pengawasan RPH;
19. 19.pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan;
20. 20.pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner, meliputi dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewarr;
21. 21.pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor, meliputi antara lain ternak, daging, susu, hewan kesayangan dan hewan liar;
22. 22.pembinaan dan pengawasan penyidikari penyakit hewan;
23. 23.pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
24. 24.pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah;
25. 25.pernbinaan peramalan wabah penyakit hewan menular di Daerah;
26. 26.pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular Iintas Kabupaten/ Kota;
27. 27.pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di Daerah;
28. 28.pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis;
29. 29.pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/ epidemik;
30. 30.pembinaan penerapan standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesmavet serta kesejahteraan hewan di Daerah;
31. 31.pembinaan dan pe1aporan pe1ayanan medik/ paramedik veteriner eli lembaga-Iemuaga pemerintahan dan unit-unit pe1ayanan medik/paramcdik veteriner di Daerah;
32. 32.pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan; dan
33. 33.pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan.
34. 1.penyebaran dan pengembangan petemakan, mellputi:
35. 1.penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan di Daerah;
36. 2.pemantauan lalu lintas ternak di Daerah; dan
37. 3.pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak di Daerah. J. perizinan dan rekomendasi, meliputi:
38. 1.pembinaan pemberian rekomcndaei perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
39. 2.pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner, me1iputi dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan;
40. 3.rekomendasi pendaftaran mutu pakan;
41. 4.penentuan kebutuhan prototipc alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
42. 5.pemberian izin usaha obat hewan sebagai distibutor di Daerah;
43. 6.pemberiari izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke Daerah;
44. 7.pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan penge1uaran dari dan ke Iuar negeri;
45. 8.pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewanytemak dan produk hewan dari dan antar provinsijpulau;
46. 9.pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di Daerah;
47. 10.pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan di Daerah;
48. 11.pembinaan usaha alat anglrut produk peternakan;
49. 12.pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha produk pangan asal hewan di Daerah; dan
50. 13.pemberian rekomendasi izin usaha obat hewan sebagai produsen, importir dan eksportir obat hewan.
k.Pembinaan usaha, meliputi:
1. 1.penerapan dan pengawasan pe1aksanaan pedoman kerjasamaZkemitraan usaha peternakan di Daerah;
2. 2.pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan di Daerah;
3. 3.pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan di Daerah;
4. 4.pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil petemakan dan hasil bahan asal hewan di Daerah;
5. 5.pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat angkut dan unit penyimpanan hasil bahan asal hewan di Daerah;
6. 6.promosi komoditas peternakan di Daerah;
7. 7.pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil petemakan di Daerah;
8. 8.pembinaan kelembagaan usaha tarri, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di daerah;
9. 9.pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hcwan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil petemakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha;
10. 10.pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha;
11. 11.pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah;
12. 12.pembinaan dan pengawasan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan di Daerah;
13. 13.pernbinaan dan pelaksanaan studi amdaljUKL-UPL di bidang peternakan di Daerah;
14. 14.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal di Daerah; dan
15. 15.pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama/kernitraan usaha peternakan di Daerah.
16. 1.sarana usaha, meliputi:
17. 1.bimbingan penerapan pedornan, norma, dan etandar sarana usaha di Daerah; dan
18. 2.bimbingan teknis pernbangunan secara fisik (bangunan), penyirnpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pernasaran haail peternakan di Daerah.
m.panen, pascapanen dan pengolahan hasil, meliputi:
1. 1.pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah; 2, birnbingan cara perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan di Daerah;
2. 3.pengawasan standar unit pengolahan, alat angkut dan unit penyirnpanan dan kemasan hasil peternakan di Daerah; dan
3. 4.penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah.
n.pemasaran, meliputi:
1. 1.pernantauan dan evaluasi pemasaran hasil petemakan di Daerah:
2. 2.promosi komoditas peternakan di Daerah; dan
3. 3.penyebarluasan infonnasi pasar di Daerah.
o.pengernbangan sistern statistik dan informasi peternakan dan kesehatan hewan, meliputi:
1. 1.birnbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan di Daerah;
2. 2.pengolahan sistem statistik dan informasi peternakan di Daerah;
3. 3.pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
4. 4.pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi di Daerah;
5. 5.pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan di daerah;
6. 6.pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/ produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas Kabupaten/Kota;
7. 7.pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian serta pelayanan data dan statistik komoditae strategis;
8. 8.pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
9. 9.pembinaan dan pengawasan terminal cyber space agribisnis peternakan dan kesehatan hewan di Daerah; dan
10. 10.pernbinaan dan pengawasan pengumputan, analisis dan infonnasi kebutuhan produk peternakan dan kesehatan hewan di Daerah. - 14

Pasal 7

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di KabupatenjKota dilaksanakan sesuai kewenangan dengan berpedoman kepada peraturan Daerah ini. BABV PERENCANAAN Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerab (RPJPD), Rcncana Tata Ruang Wilayab Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembengunan Jangka Menengah Daerab (RPJMD).
(2)Rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas. BABVl KAWASAN PETERNAKAN Umum Pasal 9
(1)Pemerintah Daerah menetapkan kawasan petemakan, peta potensi peternakan dan kesehatan hewan.
(2)Penetapan kawasan peternakan sesuai dokumen perencanaan Daerah, meliputi Rencana Pembangunan .Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rcncana Pcmbangunan Jangka Menengab Daerah (RPJMD).

Pasal 10

Penetapan kawasan peternakan dilaksanakan sesuai arahan zonasr kawasan peternakan, meliputi:

a.ketentuan tatacara budidaya temak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan petemakan, termasuk mendorong terwujudnya penyediaan laban untuk pengembangan pembibitan ternak sistem pastura {penggembalaan] danJatau semi intensif;
c.ketentuan perubahan lahan peternakan dan kesehatan hewan akibat perubahan tata ruang melalui penyediaan laban pengganti terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan petemakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali lahan petemakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan danj atau penelitian dan pengembangan:
d.ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya; - 15
e.pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
f.pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pengusahaan peternakan, tenntegrasi dengan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang Iainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan; dan
g.Pemerintah KabupatenjKota menentukanjmenetapkan kawasan khusus ayam ras pedaging.

Pasal 11

Kawasan peternakan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Peternakan.

(1)Pemerintah Daerah menyusun peta potensi peternakan dan kesehatan hewan
(2)Pets potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.potensi dan daya dukung laban untuk peternakan;
2. b.ketersediaan bibit dan bakaJan;
3. c.ketersediaan bahan baku pakan dan sumber air;
4. d.agroklimat sesuai potensi komoditas peternakan;
5. e.ketersediaan sarana dan prasarana petemakan; dan
6. f.sumberdaya manusia di bidang peternakan.

BAB VII

PRODUKSI TERNAK

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan Pemerintah KabupatenjKota melaksanakan produksi ternak secara terpadu, meliputi:

a.pembudidayaan ternak;
b.perbibitan temak;
c.pemenuhan dan pengolahan pakan;
d.alat dan mesin petemakan; dan
e.pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 14

(1)Pembudidayaan ternak diatur oleh Pemerintah Daerah yang meliputi kawasaan budidaya, pola pengembangan kernitraan, sumber permodalan dan peran stakeholder peternakan dalam mengoptimalkan sumberdaya manusia dan kelompok, pemanfaatan sumberdaya pakan dan teknologi oleh masing-masing kelembagaan untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah melakukan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah melakukan pengaturan pelaksanaan budidaya ternak secara terintegrasi dengan bidang usaha lain untuk lebih mengoptimalkan sumberdaya Iahan yang ada.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (I) Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara tersendiri dan,' atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.

Pasal 3

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

PRODUKSI TERNAK

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (I) Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara tersendiri dan,' atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.

Pasal 3

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

PRODUKSI TERNAK

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009