MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut: Pasa187
(1)Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah KabupatenjKota sebesar 70% (tujuh puluh persen),
(2)Pembagian bagi hasil pajak Pemerintah Kabupateri/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan didasarkan kepada:
a.50% (lima puluh persen) aspek pemerataan;
b.50% (lima puluh persen) aspek potensi yang diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk.
-4 PasallI Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. PARAF KOORDINASI 1 WAKlI. GUBERNUR ~L 2 SEKDA. PROVlNSI IV 3 ASS. 810. PEII. / 4 ASS. 810. EK lIANG 5 ASS. BID. KE~ 6 ASS. BID. UMUM ;]V 7 , S 9 10 BIRO HUKUM Ditetapkan di Te1ukbetung pada tanggal Z51~,"12- .iliH4 GUBERNUR LAMPUNG, Diundangkan di Te1ukbetung pada tanggal 29; - 12 - 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Ir. ARINAL DJUNAIDI Pembina Utama Madya NIP. 195606171985031005 LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR ..::.... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...~>,••••I .....I'l;)'H) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH POVINSI LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjarnin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai Pajak Daerah, pemerintah menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak Provinsi. Tarif Pajak Rokok dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak diatur secara jelas, pembagian dana bagi hasil Pajak Pemerintah Kabupaterr/Kota, Namun mengingat pemerintah menetapkan kebijakan dalam menentukan 50% (lima puluh persen) aspek aspek pemerataan dan aspek potensi berdasarkan jumlah penduduk sebesar 50% (lima puluh persen). Ketentuan mengenai penetapan dana bagi hasil Pajak Rokok ditetapkan rasio jumlah penduduk Provinsi terhadap jumlah Penduduk Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. Berkenaan dengan maksud tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Lampung perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL PasalI Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 429