DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, partisipasif, dan akuntabilitas dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut : (1) ruang lingkup pengaturan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas; (2) pengaturan transpansi berupa penyediaan aksesibilitas Informasi Publik yang diantaranya diatur terkait Hak dan Kewajiban Publik dan penyelenggara pemerintahan daerah, serta tata cara mendapatkan informasi publik; (3) pengaturan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (4) Akuntabilitas yang terdiri dari akuntabilitas internal dan eksternal, serta indikator akuntabilitas itu sendiri; (5) tata cara pengaduan masyarakat; (6) pengawasan masyarakat; (7) penghargaan; (8) pembiayaan; dan (9) ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan peningkatan Pelayanan Publik, aksesibilitas Masyarakat terhadap Informasi Publik, membuka ruang publik agar dapat menjalankan fungsi kontrol sosial, serta meningkatkan pertanggungjawaban kinerja Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
c.bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel diperlukan adanya landasan hukum yang mengatur tentang tranparansi, Partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darirat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pemebentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
7.Transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
8.Partisipasi adalah hak setiap orang untuk berperanserta mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam Masyarakat.
9.Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
11.Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara Pelayanan Publik kepada Masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
12.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13.Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang Pelayanan Publik antara Penerima layanan dengan Penyelenggara Pelayanan Publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan.
14.Komisi Informasi Daerah adalah Komisi Informasi Provinsi Maluku, yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik, serta menyelesaikan sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi.
15.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum dan/atau badan publik.
16.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku. 4
18.Tujuan Pengaturan Transparansi, Partisipasi, dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:

a.mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan responsif;
b.mengembangkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbuka, aspiratif, partisipatif, akomodatif, kolaboratif dan bertanggungjawab;
c.mewujudkan sinergi kemitraan antara Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat untuk membangun sistem Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
d.meningkatkan peran dan tanggungjawab Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e.mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik;
f.mewujudkan komunikasi yang sinergis dan harmonis antara Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat; dan
g.meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan.
1. 19.Sasaran Pengaturan Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:
a.terwujudnya Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab;
b.terwujudnya Pemerintahan Daerah yang terbuka, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
c.meningkatnya kualitas Pelayanan Publik sesuai standar Pelayanan Publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.terbukanya Partisipasi Masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan secara transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
e.tersedianya mekanisme penanganan keluhan, pengaduan dan/atau aspirasi Masyarakat;
f.meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan ketaatan Masyarakat dalam melakukan Partisipasi yang bertanggungjawab; dan
g.meningkatnya kepercayaan publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB II

TRANSPARANSI

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pengaturan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
1. a.aksesibilitas Transparansi Informasi Publik;
2. b.aksesibilitas Partisipasi Masyarakat melalui ruang publik;dan
3. c.aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5
(2)Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan:
1. a.ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.pakta integritas yang berisi komitmen Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menetapkan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas;
3. c.aparatur yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
4. d.sarana dan prasarana yang memadai;
5. e.budaya birokrasi yang melayani, komunikatif, transformatif dan bertanggungjawab;
6. f.budaya politik DPRD yang koordinatif, aspiratif dan responsif; dan
7. g.sosialisasi kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara sistematik, menyeluruh, merata dan berkesinambungan, meliputi materi yang menunjang terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Transparan, Partisipatif Dan Akuntabel.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

(1)Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas Informasi Publik.
(2)Aksesibilitas Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.penyediaan, pemberian dan penerbitan Informasi Publik, dengan cara:
  1. 1.mendayagunakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
  2. 2.memanfaatkan media komunikasi dan jejaring yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan untuk menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan, rencana dan program Pemerintahan Daerah; dan
  3. 3.menyediakan pedoman mengenai tata cara pengaksesan Informasi Publik.
2. b.Pengembangan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, dengan cara:
  1. 1.membuat basis data yang lengkap dan akurat;
  2. 2.mendayagunakan pranata kearsipan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung secara memadai;
  3. 3.melakukan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga yang berkompeten dalam membangun sistem komunikasi dan informasi; 6
  4. 4.menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem informasi dan dokumentasi; dan
  5. 5.mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap Orang berhak:

a.mengetahui, melihat dan memperoleh Informasi Publik;
b.menhadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum;
c.mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan disertai alasan permohonan;
d.menyebarluaskan Informasi Publik;dan/atau
e.mengajukan keberatan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Pasal 5

Setiap Orang wajib:

a.menggunakan Informasi Publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;dan
b.mencantumkan sumber Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau keperluan publikasi.

Pasal 6

(1)Penyelenggara Pemerintahan Daerah berhak:
1. a.menolak memberikan informasi yang dikecualikan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.menolak memberikan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
(3)Informasi Publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
1. a.informasi yang dapat membahayakan Daerah dan Negara;
2. b.informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; 7
3. c.informasi yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual;
4. d.informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
5. e.informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
6. f.Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7

(1)Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib:
1. a.menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan informasi yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;dan
2. b.menyediakan Informasi Publik yang lengkap dan akurat.
(2)Penyelenggara Pemerintahan Daerah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyediakan Informasi Publik yang meliputi:
1. a.perencanaan, kebijakan, dan program Pemerintahan Daerah;
2. b.kegiatan dan kinerja Pemerintahan Daerah;
3. c.proses, penetapan, dan Perda APBD dan Perda pertanggungjawaban APBD;
4. d.penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan tugas pembantuan;
5. e.kesepakatan dan komitmen kerjasama dan kemitraan;
6. f.peraturan Daerah, peraturan Gubernur, keputusan Gubernur, peraturan DPRD dan keputusan DPRD;
7. g.pengadaan barang dan jasa;
8. h.laporan keuangan;
9. i.laporan keterangan pertanggung jawaban Pemerintahan Daerah;
10. j.laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. k.informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;dan
12. l.Informasi Publik lainnya.
(2)Pemerintah Daerah menyediakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui: 8
1. a.Pelayanan Publik yang diinformasikan secara jelas dan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tepat;
2. b.sosialisasi proses penyusunan kebijakan publik;
3. c.penyebarluasan Informasi Publik yang genting dan mendesak, dengan cara pengumuman secara serta merta;
4. d.pemenuhan hak publik atas informasi yang utuh, dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan secara tertulis; dan
5. e.transparansi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang.
(3)DPRD menyediakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat terbuka yang terdiri dari:
1. a.rapat kerja;
2. b.rapat dengar pendapat;
3. c.rapat dengar pendapat umum;
4. d.rapat paripurna;
5. e.rapat paripurna istimewa;dan/atau
6. f.rapat lainnya yang dinyatakan terbuka oleh pimpinan rapat.
(4)Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah rapat yang disampaikan kepada publik.
(5)Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada Masyarakat yang mengajukan permohonan informasi, dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
(6)Dalam rangka penyediaan Informasi Publik oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 9

(1)Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(2)Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan/atau tidak tertulis, dengan melengkpai identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
(3)Penyelenggara Pemerintahan Daerah mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik dan subjek, dalam format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(4)Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan tanda bukti penerimaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
(5)Dalam hal permohonan Informasi Publik disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan pada saat penerimaan permohonan. 9
(6)Dalam hal permohonan Informasi Publik disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik.
(7)Penyelenggara Pemerintahan Daerah menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10(sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan Informasi Publik.
(8)Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisikan:
1. a.kewenangan penguasaan informasi yang dimohon;
2. b.SKPD/unit kerja/instansi terkait yang menguasai informasi yang dimohon, dalam hal Informasi Publik yang dimohon tidak berada di bawah penguasaannya dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menerima permohonan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
3. c.penerimaan atau penolakan permohonan, disertai dengan alasan mengenai informasi yang dikecualikan;
4. d.materi informasi yang akan diberikan, dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian;
5. e.dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dan/atau informasi yang tidak dapat diberikan, maka informasi tersebut dihitamkan, dengan disertai alasan dan materinya; dan/atau
6. f.alat penyampaian dan format Informasi Publik yang akan diberikan.
(9)Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu pengiriman pemberitahuan paling lambat 7(tujuh) hari berikutnya dengan disertai alasan secara tertulis.

Pasal 10

(1)Gubernur menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada setiap SKPD.
(2)Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
(3)Untuk diangkat sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengetahui dan menguasai Informasi Publik yang ada pada instansinya;
2. b.memiliki kemampuan untuk mengelola Informasi Publik;dan
3. c.memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…