DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang perlindungan tenaga kerja yang dimulai dari proses perencanan tenaga kerja yang dibuat berdasarkan informasi ketenagakerjaan daerah, pelatihan kerja dan magang, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, perlindungan teknis baik kesehatan maupun keselamatan kerja, perlindungan ekonomi mencakup tata cara pengupahan dan pembentukan dewan pengupahan provinsi, perlindungan sosial berupa Jamsostek, dan hal lainnya terkait ketenagakerjaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwaperlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpadiskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dankeluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yg terlibat dalam bidang ketenagakerjaan maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan tenaga kerja;
c.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan Undnag-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 1617);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran SALINAN 2 Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD, adalah DPRD Provinsi Maluku.
5.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketengakerjaan.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam lingkup provinsi Maluku.
7.Perlindungan tenaga kerja adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dan terintegrasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar tenaga kerja berdasarkan norma-norma ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.
8.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
10.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Pengusaha adalah:

a.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 3
b.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 12.Perusahaan adalah :
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik system yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 13.Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di daerah.
2. 14.Perencanaan Tenaga Kerja Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
3. 15.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.
4. 16.Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan masyarakat, yang bertugas menyiapkan dan penyusun perencanaan tenaga kerja daerah.
5. 17.Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
6. 18.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. 19.Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
8. 20.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
9. 21.Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan 4 pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
10. 22.Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku di daerah.
11. 23.Upah Minimum Sektoral Provinsi adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral/ kelompok lapangan usaha di daerah.
12. 24.Dewan Pengupahan Provinsi adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan upah minimum dan penerapan sistem pengupahan ditingkat provinsi serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
13. 25.Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
14. 26.Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
15. 27.Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang susah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
16. 28.Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah.
17. 29.Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
18. 30.Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
19. 31.Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
20. 32.Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
21. 33.Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. 34.Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
23. 35.Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
24. 36.Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. 5
25. 37.Alih daya/outsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tertentu kepada perusahaan lain melalui sebuah perjanjian tertulis.
26. 38.Perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
27. 39.Perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.
28. 40.Tenaga kerja alih daya/outsourcing adalah tenaga kerja yang disediakan oleh penyedia jasa pekerja/buruh untuk melaksanakan sebagian pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
29. 41.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
30. 42.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. 43.Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja berdasarkan asas:
a.kemanusiaan;
b.kekeluargaan;
c.keadilan;dan
d.kesejahteraan bersama.
1. 44.Perlindungan Tenaga Kerja bertujuan untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi tegaknya norma dan hak dasar tenaga kerja.
2. 45.Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 44 terdiri dari:
a.perlindungan ekonomi yaitu terbukanya kesempatan memperoleh pekerjaan serta memperoleh penghasilan yang layak, adil dan proporsional;
b.perlindungan sosial yaitu berupa perlindungan terhadap kondisi sosial tenaga kerja, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, kehidupan keagamaan, serta kebebasan berserikat dan berorganisasi;
c.perlindungan teknis yaitu perlindungan fisik selama di tempat kerja, antara lain lingkungan kerja yang aman, nyaman, serta terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja;
1. 46.Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 44 terdiri dari :
a.perencanaan;
b.pelayanan;
c.pembinaan;
d.pengendalian;
e.pengawasan; dan/atau
f.penegakan hukum.
1. 47.Norma dalam Perlindungan Tenaga Kerja meliputi :
a.norma kerja;
b.norma keselamatan kerja;
c.norma kesehatan dan kenyamanan di tempat kerja;
d.norma pekerja anak dan perempuan; dan
e.norma jaminan social tenaga kerja. 6

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja merupakan tanggung jawab:

a.pemerintah daerah;
b.pengusaha; dan/atau
c.masyarakat.

Pasal 3

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan melalui kewajiban:

a.melakukan perencanaan tenaga kerja daerah secara makro dalam rangka meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
b.melakukan perencanaan tenaga kerja daerah secara mikro pada tingkat instansi pemerintah dan BUMD dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif;
c.membangun sistem data dan informasi ketenagakerjaan yang efisien, efektif, akurat, dan terintegrasi, meliputi data umum ketenagakerjaan, informasi lowongan kerja, informasi kebijakan ketenagakerjaan, jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan, serta peta tematik ketenagakerjaan;
d.mengadakan pendidikan, pelatihan, pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
e.melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap penerapan azas dan norma-norma ketenagakerjaan;
f.menata sistem hubungan industrial yang adil, manusiawi, produktif dan saling menguntungkan.

Pasal 4

Tanggung jawab pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

a.melakukan perencanaan tenaga kerja setiap tahun, meliputi perencanaan persediaan karyawan, perencanaan kebutuhan karyawan dan neraca karyawan, serta melaporkannya kepada pemerintah daerah setiap awal tahun berikutnya;
b.membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan, dibuat secara tertulis dan didaftarkan kepada Dinas;
c.memberikan imbalan yang layak kepada pekerja sesuai standar pengupahan pada tingkat daerah;
d.mendukung aktivitas serikat pekerja sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
e.menyediakan jaminan sosial bagi tenaga kerja;
f.menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja;
g.memperlakukan pekerja sebagai mitra perusahaan secara adil, manusiawi dan tanpa diskriminiasi dengan memperhatikanazas dan norma-norma ketenagakerjaan; 7
h.menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehat dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja; dan
i.melakukan pembinaan bagi pekerja dalam upaya peningkatan kualitas, keahlian serta produktifitasnya.

Pasal 5

Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

a.melakukan pengawasan terhadap aktivitas ketenagakerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja yang melibatkan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dan perusahaan terhadap hak-hak tenaga kerja;
b.memberikan informasi dan/ atau melaporkan tindakan ketidakadilan, diskriminasi maupun pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja; dan
c.turut serta memberikan bantuan, pendampingan dan/ atau penanganan terhadap korban dari adanya praktek-praktek ketidakadilan terhadap tenaga kerja.

BAB III

PERENCANAAN TENAGA KERJA

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib membuat perencanaan Tenaga Kerja makro berdasarkan informasi ketenagakaerjaan Daerah.
(2)Informasi ketenagakaerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penduduk dan tenaga kerja;
2. b.kesempatan kerja;
3. c.pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
4. d.produktivitas tenaga kerja;
5. e.hubungan industrial;
6. f.kondisi lingkungan kerja;
7. g.pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
8. h.jamsostek.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi ketenagakaerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Perencanaan Tenaga Kerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(2)Perencanaan Tenaga Kerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkiraan dan perencaaan:
1. a.persediaan tenaga kerja;
2. b.kebutuhan akan tenaga kerja;
3. c.keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja; dan
4. d.penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan. 8

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah membentuk Tim perencanaan Tenaga Kerja daerah untuk menyiapkan dan menyusun perencanaan Tenaga Kerja makro secara sistematis dan terintegrasi.
(2)Tim perencanaan Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
1. a.pemerintah Daerah;
2. b.pengusaha;
3. c.serikat Pekerja/serikat Buruh;dan
4. d.masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tim perencanaan Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 9

Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dituangkan dalam dokumen rencana aksi Daerah sebagai acuan Dinas.

Pasal 10

(1)Perencanaan Tenaga Kerja mikro wajib dibuat oleh:
1. a.pemerintah Daerah;
2. b.BUMD;
3. c.BUMN di Daerah;dan
4. d.perusahaan.
(2)Perencanaaan Tenaga Krja mikro diarahkan untuk pengarusutamaan Tenaga Kerja pada seluruh aktivitas pembangunan ekonomi di Daerah.
(3)Perencanaan Tenaga Kerja mikro meliputi:
1. a.perencanaan persediaan pegawai;
2. b.perencanaan kebutuhan pegawi;dan
3. c.neraca pegawai.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…