DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 20 Tahun 2014

Nomor: 20
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan HHBK sebagai salah satu produk hasil hutan yang mampu menggerakan perekonomian masyarakat, daerah dan negara secara serasi dan seimbang. Pengembangan HHBK bertujuan untuk : (a) melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya ekosistem HHBK secara berkelanjutan; (b) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintahan daerah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengembangan HHBK agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; (c) mewujudkan kualitas dan kuantitas produksi HHBK; (d) mengembangkan usaha dan pemanfaatan HHBK sehingga HHBK memiliki nilai ekonomi dan daya saing tinggi; (e) menciptakan kelestarian lingkungan sesuai dengan kondisi fisik, sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat; (f) menciptakan harmonisasi, sinergitas dan keterpaduan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan HHBK; dan (g) mewujudkan pengelolaan hutan lestari, masyarakat sejahtera. Peraturan ini juga mengatur terntang kewenangan pemerintah daerah mulai dari perencanan dan penetapan wilayah sampai dengan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pengembangan HHBK.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat jenis-jenis tanaman dan tumbuhan hutan penghasil produk hasil hutan bukan kayu yang mempunyai keunggulan komparatif dan paling banyak bersinggungan dengan masyarakat sekitar hutan di Maluku, sehingga perlu dikembangkan pengelolaan dan pemanfaatannya secara terarah, berkelanjutan dan lestari;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengembangan hasil hutan bukan kayu dapat dilakukan pada hutan produksi dan hutan lindung melalui kegiatan pemanfaatan, pemungutan dan budidaya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran SALINAN 2 Negara Republik Indonesia Nomor3419);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63);
17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49);
18.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan KayuUnggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51);
19.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2008 tentang Wilayah Petuanan (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 03); DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dalam pengembangan HHBK meliputi:

a.perencanaan dan penetapan wilayah penyebaran HHBK masing-masing komoditi skala Daerah;
b.penetapan komoditas HHBK yang menjadi unggulan Daerah;
c.penetapan rencana pengembangan dan pengelolaan HHBK;
d.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya komoditi HHBK unggulan di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai kondisi tapak setiap komoditi;
e.pembuatan model pengembangan HHBK;
f.pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan pengembangan HHBK pada kawasan hutan yang tidak dibebani hak;
g.pemberian fasilitasi penanganan pasca panen dan akses pemasaran HHBK;
h.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan HHBK, serta pemberian perizinan penelitian skala Daerah;
i.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis pengembangan HHBK;
j.penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan bagi petani dan/atau kelompok tani;
k.koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultansi, pemantauan dan evaluasi pengembangan HHBK skala Daerah; dan
l.pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh Kabupaten/Kota dan kinerja penyelenggaraan Daerah serta penyelenggaraan oleh Kabupaten/Kota dalam pengembangan HHBK.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENATAAN

Pasal 4

(1)Perencanaan pengembangan HHBK dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan pengembangan HHBK.
(2)Pemerintah Daerah menyusun rencana wilayah pengembangan HHBK pada kabupaten/kota.
(3)Perencanaan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Identifikasi, dan inventarisasi potensi dan penyebaran HHBK;
2. b.penetapan sebaran dan potensi HHBK;
3. c.pembentukan wilayah pengurusan HHBK; dan
4. d.penyusunan rencana pengembangan HHBK yang diintegrasikan ke dalam rencana kehutanan daerah.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.transparan, partisipatif dan bertanggunggugat;
2. b.secara terpadu;dan
3. c.memperhatikan kekhasan budaya dan aspirasi Daerah serta kearifan lokal.
(5)Metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi dan penyebaran HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan penataan lokasi kegiatan sesuai dengan skala 7 prioritas setiap komoditi HHBK berdasarkan rencana wilayah pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Penataan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan setiap fungsi hutan.
(3)Pemerintah Daerah menetapkan lokasi kegiatan yang telah ditata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dijadikan acuan dalam proses pengembangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi kegiatan pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3),diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan HHBK yang menjadi unggulan Daerah.
(2)Teknis pelaksanaan penetapan HHBK unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
(3)Penetapan Jenis HHBK Unggulan dilakukan berdasarkan besarnya skor Nilai Unggulan dan mempertimbangkan frekuensi penyebaran setiap jenis komoditi HHBK di Daerah.
(4)Dalam penetapan HHBK unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan perhitungan nilai indikator tertimbang sesuai kriteria yang meliputi:
1. a.ekonomi;
2. b.biofisik dan lingkungan;
3. c.kelembagaan;
4. d.sosial; dan
5. e.teknologi.
(5)Total nilai indikator tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar dalam menentukan tingkat keunggulan setiap komoditi HHBK.
(6)Metode perhitungan tingkat keunggulan setiap jenis HHBK diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan HHBK unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Setiap komoditi HHBK yang telah ditetapkan dan menjadi unggulan daerah perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha tani HHBK.
(2)Pengembangan usaha tani HHBK Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.perluasan usaha budidaya tanaman HHBK;
2. b.optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakandengan jenis HHBK toleran; dan
3. c.pemanfaatan sumber benih berkualitas.
(3)Perluasan usaha budidaya tanaman HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan:
1. a.mengembangkan model usaha HHBK unggulan terpadu dari hulu sampai ke hilir;
2. b.mengembangkan HHBK unggulan pada kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta hutan hak atau lahan masyarakat; dan
3. c.pengembangan klaster HHBK melalui tahapan inisiasi, peningkatan produksi, 8 dan peningkatan daya saing dalam rangka meningkatkan kualitas dan inovasi HHBK.
(4)Optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakan dengan jenis HHBK toleran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
1. a.melakukan usaha tani tanaman HHBK di bawah tegakan hutan tanaman;
2. b.hutan tanaman eks IUPHHK; dan
3. c.hutan rakyat.
(5)Pemanfaatan sumber benih berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan tahapan:
1. a.identifikasi, eksplorasi dan penetapan sumber benih tanaman penghasil HHBK unggulan di hutan alam;
2. b.pembangunan sumber benih persemaian berkualitas HHBK unggulan;
3. c.pengembangan benih unggul untuk memperoleh tanaman HHBK yang berkualitas;dan
4. d.melakukan sertifikasi benih dan/atau bibit HHBK unggulan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pengembangan usaha budidaya tanaman HHBK unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan keterampilan pegawai, penyuluh, pelaku usaha dan petani.
(2)Peningkatan keahlian, kemampuan dan keterampilan bagi petani HHBK, aparat daerah, dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
(3)Selain pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui magang dan studi banding di dalam dan luar negeri.

Pasal 9

(1)Pengembangan kelembagaan bertujuan untuk mendorong berkembangnya usaha tani HHBK.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pola usaha kemitraan yang setara antara kelompok tani dan pelaku usaha untuk mendorong pengembangan lembaga usaha tani HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)Teknis pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pendampingan kelompok usaha HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran usaha tani HHBK unggulan Daerah meliputi:
1. a.peningkatan modal usaha;
2. b.membangun tataniaga HHBK yang dapat mendorong peningkatan pendapatan petani dan swasta secara seimbang; dan 9
3. c.peningkatan daya saing produk HHBK.
(2)Peningkatan modal usaha tani HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.fasilitasi modal usaha;
2. b.peningkatan manajemen usaha tani dan restrukturisasi agribisnis; dan
3. c.akses masyarakat terhadap sumber modal dan pasar dalam usaha HHBK.
(3)Dalam membangun tataniaga HHBK sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan promosi potensi pemanfaatan, pengolahan serta pengembangan akses pemasaran HHBK.
(4)peningkatan daya saing produk HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan meningkatkan teknologi budidaya dan pengolahan produk HHBK di tingkat petani.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan data dan informasi, untuk mendukung pengembangan HHBK.
(2)Pengembangan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan pusat informasi untuk mempermudah akses potensi, industri dan pasar HHBK yang berbasis online.
(3)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi data dan informasi HHBK unggulan, potensi dan penyebaran.
(4)Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disajikan dalam bentuk data numerik dan data spasial.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan HHBK untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya guna meningkatkan kemampuan pengembangan HHBK.
(2)Penelitian dan pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan HHBK dan peningkatan nilai ekonomi hasil hutan.
(3)Penelitian dan pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kemitraan bersama lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, masyarakat serta dunia usaha.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…