DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 22 Tahun 2014

Nomor: 22
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan pada Pemerintah Provinsi Maluku yang meliputi Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, staf ahli, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian, dan eselonisasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur staf yang lebih difokuskan pada penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan serta evaluasi kebijakan pemerintah daerah, perlu melakukan perubahan dan/atau penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DaerahProvinsi Maluku Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
10.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
11.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Maluku.
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4741); 3
12.Tenaga Ahli adalah seorang profesional yang diangkat oleh DPRD dalam rangka membantu tugas alat kelengkapan Dewan, yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
13.Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Sekretariat Daerah adalah unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

(1)Sekretaris Daerah bertugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan, perundang-undangan dan hak asasi manusia, pembinaan organisasi dan tatalaksana, rumah tangga pemerintah daerah, hubungan kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan/peningkatan perekonomian daerah, serta mengkoordinasikan perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
2. b.penyusunan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. c.penyusunan kebijakan pengembangan/peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan, serta rumah tangga pemerintah daerah;
4. d.penyusunan kebijakan di bidang organisasi dan tatalaksana instansi/satuan kerja Pemerintah Daerah;
5. e.pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
6. f.penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan pemerintah daerah;
7. g.pengkoordinasian Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
8. h.pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi; dan 4
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Sekretaris Daerah;
3. c.Biro;
4. d.Bagian;
5. e.Sub Bagian; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Asisten Tata Pemerintahan;
2. b.Asisten Kesejahteraan Sosial; dan
3. c.Asisten Pengembangan Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Administrasi Pembangunan.
(3)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1)Asisten Tata Pemerintahan terdiri dari :
1. a.Biro Pemerintahan;
2. b.Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. c.Biro Organisasi; dan
4. d.Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.
(2)Asisten Kesejahteraan Sosial terdiri dari Biro Kesejahteraan Rakyat.
(3)Asisten Pengembangan Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Administrasi Pembangunan terdiri dari :
1. a.Biro Pengembangan Ekonomi dan Investasi; dan
2. b.Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(4)Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
(5)Biro terdiri dari Bagian dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.
(6)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak berjumlah 4 (empat) bagian kecuali Biro yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan paling banyak berjumlah 5 (lima) bagian.
(7)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)terdiri dari sub bagian paling banyak berjumlah 3 (tiga) sub bagian.
(8)Pada Sekretariat Daerah dibentuk jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
(9)Ketentuan mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Asisten Tata Pemerintahan bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan, organisasi dan tatalaksana, 5 mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Perundang-undangan, penegakkan hukum dan hak asasi manusia dan hubungan kemasyarakatan Pemerintah Daerah, pelaksanaan administrasi sarana, prasarana dan rumah tangga Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan badan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program bidang pemerintahan sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
2. b.pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan;
3. c.pengkoordinasian penyusunan kebijakan Organisasi dan Tatalaksana ;
4. d.pengkoordinasian penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Penegakkan hak asasi manusia;
5. e.penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Penataan sarana, prasarana dan rumah tangga Pemerintah Daerah serta pembinaan Hubungan Kemasyarakatan;
6. f.pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi biro, dinas, badan dan instansi vertikal;
7. g.pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Biro Pemerintahan bertugas membantu Asisten Tata Pemerintahan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program bidang pemerintahan sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
2. b.penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah,administrasi aparatur pemerintahan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil;
3. c.pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi aparatur pemerintahan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil;
4. d.penyiapan bahan koordinasi instansi vertikal;
5. e.pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi;
6. f.pelaksanaan ketatausahaan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Biro Pemerintahan terdiri dari :

a.Bagian Perangkat Daerah, terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Pejabat dan Perangkat Daerah;
2. 2.Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan; dan
3. 3.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
b.Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
2. 2.Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
3. 3.Sub Bagian Pertanahan. 6
c.Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Pengembangan Daerah; dan
2. 2.Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
d.Bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Pendaftaran dan Pengolahan Data Kependudukan; dan
2. 2.Sub Bagian Pencatatan Sipil.

Pasal 10

(1)Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas membantu Asisten Tata Pemerintahan dalam penyiapan bahan penyusunan Peraturan Perundang- undangan daerah, pelaksanaan pengawasan produk hukum daerah, sosialisasi dan fasilitasi supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program bidang perundang-undangan dan hak asasi manusia, sesuai Rencana Strategis Pemerintah Daerah/RPJMD;
2. b.penyiapan bahan koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.pembinaan dan fasilitasi penerapan produk hukum daerah;
4. d.pengkoordinasian penelahaan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
5. e.pengkoordinasian penyiapan bahan pertimbangan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada unsur pemerintah daerah; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 22 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007