DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 24 Tahun 2014

Nomor: 24
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; 5. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 7. Badan Pendidikan dan Pelatihan; 8. Badan Kepegawaian Daerah; 9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 11. Inspektorat; 12. Satuan Polisi Pamong Praja; 13. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy; 14. Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah; 15. Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu; dan 16. Rumah Sakit Khusus Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mempertimbangkan perkembangan keadaan, perubahan Peraturan Perundang-undangan, serta kebutuhan daerah, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja terhadap Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib maupun pilihan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga- Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, perubahan Peraturan Perundang-undangan, serta kebutuhan daerah, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir SALINAN 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
8.Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.
9.Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan.
10.Inspektur adalah Inspektur Provinsi Maluku.
11.Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
12.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah.
13.Kepala Kantor adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk kantor.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional badan dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota dan merupakan bagian dari badan.
15.Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI MALUKU. 3
16.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3.Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
4.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
5.Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
6.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
7.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
8.Badan Kepegawaian Daerah;
9.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10.Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
11.Inspektorat;
12.Satuan Polisi Pamong Praja;
13.Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy;
14.Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah;
15.Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu; dan
16.Rumah Sakit Khusus Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan program di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. c.pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. d.pembinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. e.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
6. f.pelaksanaan ketatausahaan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 4 dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Ekonomi, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Keuangan Daerah dan Pengembangan Dunia Usaha;
  2. 2.Sub Bidang Perikanan, Kelautan, Pertanian dan Pariwisata; dan
  3. 3.Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
4. d.Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
  2. 2.Sub Bidang Agama, Kebudayaan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
  3. 3.Sub Bidang Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa, Politik dan Aparatur.
5. e.Bidang Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
  2. 2.Sub Bidang Prasarana Wilayah; dan
  3. 3.Sub Bidang Prasarana Air, Energi, Telekomunikasi dan Informatika.
6. f.Bidang Pengendalian Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi;
  2. 2.Sub Bidang Statistik dan Informasi Pembangunan; dan
  3. 3.Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
7. g.Bidang Pengembangan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Penataan Ruang, Pengembangan Kawasan Perkotaan – Perdesaan dan Permukiman;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kawasan Strategis, Tumbuh Cepat, Khusus, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil; dan
  3. 3.Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. 5
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan program di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. c.pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. d.pembinaan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. e.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
6. f.pelaksanaan ketatausahaan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa dan Politik; dan
  2. 2.Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
4. d.Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif; dan
  2. 2.Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
5. e.Bidang Penanganan Konflik, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Konflik Horizontal dan Vertikal; dan
  2. 2.Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1)Badan Pengendalian Dampak Lingkungan bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan program di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai 6 Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup;
3. c.pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
4. d.pembinaan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
5. e.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
6. f.pelaksanaan ketatausahaan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…