DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 25 Tahun 2014

Nomor: 25
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga-lembaga lain di Pemerintah Provinsi Maluku yang terdiri dari Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Badan Ketahanan Pangan; dan Badan Pengelola Perbatasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan huruf B angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan pengelompokan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Lembaga-Lembaga Lain Provinsi Maluku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Lain Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); SALINAN 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
8.Lembaga Lain adalah lembaga yang merupakan bagian dari perangkat daerah, yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya.
9.Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Lain yang berbentuk badan.
10.Kepala Sekretariat adalah Kepala Lembaga Lain yang berbentuk sekretariat.
11.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional badan dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota dan merupakan bagian dari badan.
12.Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA LAIN PROVINSI MALUKU. 3

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, terdiri dari :

1.Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3.Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
4.Badan Ketahanan Pangan; dan
5.Badan Pengelola Perbatasan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertugas melakukan koordinasi untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
1. a.melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
2. b.menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
3. c.memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
4. d.melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
5. e.pemberian pelayanan administrasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
6. f.pelaksanaan penyuluhan;
7. g.pengelolaan pembiayaan penyuluhan; dan
8. h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan. 4

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
1. a.Kepala Sekretariat;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. c.Bidang Ketenagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Penyuluhan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur; dan
  2. 2.Sub Bidang Penyuluhan Swasta/Swadaya.
4. d.Bidang Kelembagaan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Kelembagaan Petani; dan
  2. 2.Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah.
5. e.Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Teknologi dan Informasi; dan
  2. 2.Sub Bidang Sarana Penyuluhan.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh unsur Pengarah dan unsur Pelaksana.

Pasal 7

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.melaksanakan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.pengkomandoan, melalui pengarahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik instansi terkait, instansi vertikal yang ada di daerah dalam rangka penanganan darurat bencana;
3. c.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan 5 memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.perumusan program di bidang penanggulangan bencana sesuai RPJMD;
5. e.penyiapan penyusunan kebijakan pedoman penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
6. f.perencanaan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
7. g.penyiapan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana;
8. h.penyiapan penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana;
9. i.penyiapan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun dalam bentuk kondisi darurat bencana;
10. j.penyelenggaraan administrasi penanggulangan bencana;
11. k.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana; dan
12. l.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. c.Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pencegahan; dan
  2. 2.Seksi Kesiap Siagaan.
4. d.Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kedaruratan; dan
  2. 2.Seksi Logistik.
5. e.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Rehabilitasi; dan
  2. 2.Seksi Rekonstruksi.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku dan secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 6

Pasal 10

(1)Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku;
2. b.fasilitasi penyiapan program Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku;
3. c.fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku ;
4. d.pengelola administrasi keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…