DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan teluk di wilayah Provinsi Maluku yang meliputi perencanaan, upaya pemulihan teluk, upaya pemanfaatan teluk, upaya pelestarian teluk.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kondisi fisik dan ekologis Teluk serta kawasan di sekitarnya perlu dijaga sehingga tidak mengalami degradasi seperti pendangkalan, pencemaran baik secara biologis dan kimiawi, dan penurunan keragaman hayati;
c.Bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan Teluk serta kawasan di sekitarnya perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu serta berkelanjutan dengan melibatkan berbagi pihak;
d.bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Teluk serta kawasan di sekitarnya, maka diperlukan pengaturan tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Teluk;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Teluk di Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TELUK DI PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota pada Wilayah Provinsi Maluku.
5.Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke darat dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya.
6.Fisik teluk adalah wadah air teluk dan lahan di sempadan teluk.
7.Ekosistem Teluk adalah hubungan interaksi antara unsur biotik dan abiotik di teluk.
8.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya
9.Daya tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalamnya.
10.Kerusakan Teluk adalah degradasi ekosistem teluk yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan gejala alam yang diindikasikan dengan terjadinya pendangkalan, penurunan keragaman hayati, penurunan kualitas air.
11.Zonasi Teluk adalah pengelompokan wilayah wadah air teluk yang didasarkan pada fungsi lindung, fungsi penyangga dan fungsi budidaya.
12.Okupasi Teluk adalah kepemilikan areal di wadah air teluk dan sempadan teluk secara tidak sah.
13.Perlindungan dan Pengelolaan Teluk adalah upaya-upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi- fungsi teluk sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
14.Keanekaragaman Hayati adalah variasi mahkluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, serta seluruh komponen lingkungan fisik, biologi, dan ekologi teluk.
15.Masyarakat adalah orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan teluk.
16.Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan teluk.
17.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan teluk.
18.Pemulihan Teluk adalah upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup teluk yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada 4 keadaan semula.
19.Pemanfaatan Teluk adalah pengelolaan teluk secara bijaksana dan berkesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
20.Pelestarian Teluk adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan teluk.
21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
22.Perlindungan dan Pengelolaan Teluk berdasarkan asas :

a.tanggung jawab negara;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.ekoregion;
i.keanekaragaman hayati;
j.pencemar membayar;
k.partisipatif;
l.kearifan lokal;
m.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n.otonomi daerah.
1. 23.Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan fungsi teluk bagi kesejahteraan masyarakat dengan:
a.mencegah kerusakan dan merehabilitasi teluk;
b.memanfaatkan teluk untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
c.melestarikan fungsi-fungsi teluk;
d.mewujudkan keterpaduan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan teluk;
e.meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan teluk; dan
f.mempertahankan fungsi Teluk sebagai komponen kelestarian lingkungan hidup, sumberdaya perikanan, obyek wisata dan rekreasi, sarana transportasi, tempat pendidikan dan penelitian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Teluk meliputi:

a.perencanaan;
b.upaya pemulihan teluk;
c.upaya pemanfaatan teluk; dan
d.upaya pelestarian teluk.

Pasal 3

(1)Perlindungan dan Pengelolaan Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan adat istiadat dan karakteristik Daerah Kabupaten/Kota. 5

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TELUK

Pasal 4

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :
1. a.rencana tata ruang teluk;
2. b.rencana induk Perlindungan dan Pengelolaan Teluk; dan
3. c.rencana aksi Perlindungan dan Pengelolaan Teluk.
(2)Upaya Pemulihan Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
1. a.pencegahan Kerusakan Teluk; dan
2. b.rehabilitasi ekosistem teluk.
(3)Upaya Pemanfaatan Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
1. a.pemanfaatan wadah air teluk dan sempadan teluk untuk pengembangan perikanan, pariwisata, transportasi, rekreasi, penelitian; dan
2. b.kegiatan lainnya yang ramah lingkungan.
(4)Upaya Pelestarian Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa upaya mempertahankan fungsi teluk secara lestari.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.rencana tata ruang teluk;
2. b.rencana induk pengelolaan teluk; dan
3. c.rencana aksi pengelolaan teluk.
(3)Penyusunan rencana tata ruang teluk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
(4)Rencana tata ruang teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.
(5)Rencana induk Perlindungan dan Pengelolaan teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.
(6)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.
(7)Rencana aksi Perlindungan dan Pengelolaan Teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota setiap tahun dengan memperhatikan rencana tata ruang teluk dan rencana induk Pengelolaan Teluk.

Pasal 6

(1)Pencegahan Kerusakan Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan Peraturan Perundang- undangan, memantau, mengawasi dan menegakkan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merusak teluk.
(2)Rehabilitasi ekosistem teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memulihkan fungsi : 6
1. a.daerah aliran sungai;
2. b.daerah sempadan; dan
3. c.wadah air Teluk.

Pasal 7

(1)Upaya Pemanfaatan Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan cara penetapan zona Teluk.
(2)Penetapan zona Teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.zona sempadan;
2. b.zona budidaya;
3. c.zona penyangga; dan
4. d.zona lindung.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona Teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dan Walikota.

Pasal 8

(1)Upaya Pelestarian Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditujukan untuk :
1. a.melestarikan daya dukung dan daya tampung Teluk; dan
2. b.mempertahankan keberlanjutan fungsi Teluk dan fisik Teluk.
(2)Upaya Pelestarian Teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.perlindungan daerah aliran sungai;
2. b.pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan;
3. c.perlindungan keanekaragaman hayati; dan
4. d.perlindungan Teluk dari Okupasi wadah air dan sempadan Teluk.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang :

a.menyiapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Teluk sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
b.membentuk Unit Pengelola Teluk;
c.menetapkan batas, zona budidaya, zona penyangga dan zona lindung Teluk;
d.mengatur, menetapkan dan memberi izin pemanfaatan dan pengembangan Teluk lintas Kabupaten/Kota; dan
e.memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

a.menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk; 7
b.memberikan bantuan teknis dalam Perlindungan dan Pengelolaan Teluk kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
c.melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk secara periodik dua kali dalam setahun;
d.melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Teluk; dan
e.melakukan penelitian dan pengembangan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…