DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang jenis, kedudukan, dan fungsi lambang daerah yang meliputi logo, bendera, bendera jabatan Gubernur, dan himne.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

(1)Lambang Daerah meliputi:
1. a.logo;
2. b.bendera;
3. c.bendera jabatan Gubernur; dan
4. d.himne.
(2)Ketentuan mengenai Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
(2)Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah. 3

BAB III

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 5

Logo Daerah berbentuk perisai/salawaku bersudut tiga terdapat lukisan daun sagu dan daun kelapa, mutiara, pala dan cengkih, tombak, gunung, laut, dan perahu dengan warna dasar hijau yang garis pinggirnya warna emas.

Pasal 6

Lukisan didalam logo Daerah terdiri dari:

a.pucuk daun sagu berwarna hijau berjumlah 45 (empat puluh lima);
b.pucuk daun kelapa berwarna kuning berjumlah 17 (tujuh belas);
c.mutiara berwarna putih berjumlah 8 (delapan);
d.cengkih dan pala berwarna merah;
e.tombak berwarna kuning dan hitam;
f.gunung berwarna hijau;
g.laut berwarna putih dan kuning;
h.perahu berwarna putih;dan
i.moto “SIWALIMA” dengan warna dasar putih;

Pasal 7

Bentuk lukisan, warna dan motto dalam logo daerah berarti sebagai berikut :

a.arti bentuk: Perisai/salawaku bersudut tiga adalah melambangkan “Tiga Pengabdian yang kekal, mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Tanah Air dan mengabdi kepada Hidup”.
b.arti gambar atau lukisan:
1. 1.perisai melambangkan “Alat Pembelaan Diri (kesiap-Siagaan)Lima Dasar Pokok Negara Pancasila”;
2. 2.lingkaran tengah melambangkan “Persatuan dan Kesatuan”;
3. 3.pucuk daun sagu berjumlah 45 (empat puluh lima) melambangkan “Tahun Kemerdekaan”;
4. 4.pucuk daun sagu berjumlah 17 (tujuh belas) melambangkan “Tanggal Kemerdekaan”;
5. 5.mutiara berwarna putih berjumlah 8 (delapan) melambangkan “Bulan Kemerdekaan”;
6. 6.cengkeh dan pala melambangkan “Hasil utama daerah Maluku sebagai kepulauan rempah-rempah”;
7. 7.tombak dan pita melambangkan “Kemauan dan tekad untuk mempertahankan hidup”;
8. 8.laut dan perahu melambangkan “Infrastruktur utama dan kekayaan laut Maluku”; dan
9. 9.gunung dengan tiga bukit melambangkan “tiga daerah Maluku : Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara”.
c.arti motto: Motto “SIWALIMA” artinya milik bersama.
d.arti warna:
1. 1.warna hijau sebagai warna dasar memiliki makna sebagai “masa yang gilang gemilang”;
2. 2.warna emas sebagai warna garis pinggir memiliki makna sebagai “keemasan”; 4
3. 3.warna hijau pada pucuk daun sagu memiliki makna sebagai “kehidupan dan harapan”;
4. 4.warna kuning pada pucuk daun kelapa memiliki makna sebagai “kejayaan”;
5. 5.warna putih pada mutiara memiliki makna sebagai “kemurnian”;
6. 6.warna merah pada cengkih dan pala memiliki makna sebagai “keperwiraan dan keberanian”;
7. 7.warna kuning dan hitam pada tombak memiliki makna sebagai “ketegasan, kuat dan teguh”;
8. 8.warna hijau pada gunung memiliki makna sebagai “kekayaan hasil hutan yang melimpah”;
9. 9.warna putih dan kuning pada laut memiliki makna sebagai “kejayaan dan kesabaran”; dan
10. 10.warna putih pada perahu memiliki makna sebagai kesucian pada bangsa dan negara.

Pasal 8

(1)Bendera Daerah berwarna dasar hijau.
(2)Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang, dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo Daerah.
(3)Ketentuan mengenai bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Bendera Jabatan Kepala Daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Kepala Daerah di luar bagian depan tengah-tengah.
(2)Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada acara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 10

(1)Himne Daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.
(2)Himne Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 11

(1)Logo Daerah dapat digunakan pada: 5
1. a.bangunan resmi Pemerintah Daerah;
2. b.gapura;
3. c.tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota;
4. d.kop surat;
5. e.stempel satuan kerja perangkat Daerah;
6. f.lencana atau gambar; dan
7. g.kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.
(2)Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Gubernur dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
(3)Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Gubernur dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…