DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2022

Nomor: 04
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, tugas dan wewenang, tata kerja dan administrasi penyidikan PPNS, sekretariat PPNS, hak dan kewajiban PPNS, kewajiban PPNS, pengangkatan, pelantikan, pengucapan sumpah atau janji, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali, pakaian dinas, atribut dan kartu tanda pengenal, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pengaduan, pembiayaan, dan ketentuan umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
6.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
7.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
9.Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10.Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengn prosedur Penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
11.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah Wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP.

Pasal 3

(1)PPNS bertugas:
1. a.melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;dan
2. b.menyapaikan hasil Penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Tugas PPNS sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a meliputi bentuk kegiatan, rencana Penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan Penyidikan, dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penggeledahan dan penyitaan;
5. e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. i.mengadakan penghentian penyidikan;dan
10. j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2)Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
(3)PPNS dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB III

TATA KERJA DAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN PPNS

Pasal 5

(1)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam bentuk operasi yustisi.
(2)PPNS dalam melaksanakan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.mendapat surat perintah dari pejabat yang berwenang;dan
2. b.berkoordinasi dengan Penyidik Polri dan perangkat Daerah terkait.
(3)Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan kegiatan operasi;dan
3. c.penindakan.
(4)Ketentuan mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Bentuk kegiatan dalam proses Penyidikan oleh PPNS meliputi:
1. a.pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
2. b.pemanggilan;
3. c.penangkapan;
4. d.penahanan;
5. e.penggeledahan;
6. f.penyitaan;
7. g.pemeriksaan;
8. h.bantuan hukum;
9. i.penyelesaian berkas perkara;
10. j.pelimpahan perkara;
11. k.administrasi Penyidikan;
12. l.pelimpahan Penyidikan;dan
13. m.Penghentian penyidikan.
(2)Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.
(3)Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah Penyidikan.
(4)Ketentuan mengenai kegiatan dalam proses Penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 7

(1)Gubernur membentuk Sekretariat PPNS untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lain.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
(3)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
1. a.pembina : Gubernur;
2. b.pengarah : Sekretaris Daerah;
3. c.ketua : Kepala Satpol PP;
4. d.sekretaris : Sekretaris Satpol PP;
5. e.koordinator operasional : Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Daerah atau sebutan lain;
6. f.koordinator teknis Penyidikan : Koordinator Pengawas PPNS Kepolisian Daerah;dan
7. g.anggota : 1. Kepala perangkat Daerah terkait Penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang sesuai kebutuhan;
  1. 2.Kepala Biro Hukum;dan
  2. 3.PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(4)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
2. b.melakukan pendataan PPNS;
3. c.menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis Penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
4. d.memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
5. e.memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Daerah;
6. f.melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
7. g.memfasilitasi administrasi PPNS;dan
8. h.menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
(5)Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PPNS

Pasal 8

(1)PPNS lingkup Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas berhak memperoleh:
1. a.Perlindungan hokum atas intimidasi yang dilakukan oleh pihak tertentu; dan
2. b.uang insentif dan/atau tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemberian uang insentif dan/atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)PPNS dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
1. a.melakukan penyidikan dan menerima laporan atau pengaduan atas pelanggaran peraturan daerah;
2. b.menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum dan/atau pengadilan melalui pengawasan Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
3. c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  1. 1.pemeriksaan tersangka;
  2. 2.pemasukan rumah;
  3. 3.penyitaan benda;
  4. 4.penyitaan surat;
  5. 5.pemeriksaan saksi;dan
  6. 6.pemeriksaan di tempat kejadian.
4. d.mematuhi Kode Etik Profesi PPNS;dan
5. e.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui setiap Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Sekretariat PPNS.
(2)Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PENGUCAPAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 10

(1)PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Calon PPNS yang diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
(3)Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Kepala perangkat Daerah mengajukan permohonan melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan melampirkan secara elektronik dokumen :
1. a.surat keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS minimal 2 Tahun;
2. b.surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
3. c.surat keputusan jabatan terakhir di teknis operasional;
4. d.ijaza sarjana hokum atau sarjana lain yang setara;
5. e.surat keterangan sehat dokter rumah sakit pemerintah;
6. f.sasaran kinerja pegawai/daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 2 (dua) Tahun terakhir;dan
7. g.pas foto 4 x 6 latar belakang merah.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…