DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Azas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan Kawasan DAS, Pembinaan dan Pemberdayaan, Pengendalian, Kelembagaan Pengelolaan, Pembiayaan, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Sanksi Administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung teselenggaranya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 2 Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
16.Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Kementerian adalah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
6.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7.Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
8.Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
9.DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
10.DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
11.Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
12.Forum koordinasi pengelolaan DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
13.Bagian hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak- anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen. 4
14.Bagian tengah daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, marupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
15.Bagian hilir daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sedimen atau alluvial.
16.Sumberdaya Daerah Aliran Sungai adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didaya-gunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistim penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
17.Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai y a n g s e l a n j u t n y a d i s i n g k a t SWP DAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau- pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km persegi yang karena kondisi bio-fisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
18.Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain- lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.
19.Resortasi hutan adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik (flora dan fauna) serta unsur abiotik (geologi, topografi, tanah dan iklim) pada kawasan hutan sehingga tercapai keseimbangan hayati.
20.Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meninggalkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukun, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistim penyanggah kehidupan tetap terjaga.
21.Reklamasi hutan maupun lahan adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kembali vegetasi hutan dan lahan yang rusak, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
22.Konservasi hutan adalah upaya mengelola sumberdaya hutan melalui perlindungan pengawetan dan Pemanfaatan secara bijaksana untuk menjamin kelestarian kawasan dan fungsinya.
23.Konservasi tanah adalah penempatan tiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlakukan agar tidak terjadi kerusakan tanah.
24.Konservasi air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
25.Teknologi tepat guna dan ramah lingkungan adalah teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan hutan dan lahan disepanjang DAS harus dihindari teknologi yang dapat merusak DAS sebagai daerah tangkapan air, seperti penggunaan pestisida, herbisida dan/atau pembakaran lahan.
26.Mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegestasi tetap adalah menanam tanaman-tanaman asli pada suatu bagian DAS tertentu dan dibiarkan tumbuh tanpa mengganggu proses suksesi vegetasi alaminya, dalam arti tetap mempertahankan keasliannya.
27.Saluran Pembuangan Air adalah saluran air yang dibuat tegak lurus arah kontur dengan ukuran tertentu (sesuai keadaan curah hujan, kemiringan lahan, kecepatan Air meresap ke dalam tanah/jenis tanah) yang diperkuat dengan gembalan rumput.
28.Dam pengendalian adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak lolos air) dengan konstruksi, lapisan kedap air, urugan tanah homogen, beton (tipe busur) untuk pengendalian erosi, sedimentasi, banjir dan irigasi serta air minum dan dibangun pada alur sungai/anak sungai dengan tinggi maksimal 8 meter. 5

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan berdasarkan azas :

a.manfaat dan lestari;
b.kerakyatan dan keadilan;
c.kebersamaan;
d.keterpaduan;
e.keberlanjutan;
f.berbasis masyarakat;
g.kesatuan wilayah dan ekosistem;
h.keseimbangan;
i.pemberdayaan masyarakat;
j.akuntabel dan transparan; dan
k.pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan untuk :

a.terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
b.terwujudnya kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
c.t erwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan seluruh kawasan DAS mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS.
(2)Ruang lingkup pengelolaan DAS dilakukan oleh :
1. a.Gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota; dan
2. b.Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam Kabupaten/Kota.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan pengelolaan dilakukan secara partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, serta lintas disiplin ilmu.
(2)Perencanaan didasarkan pada kajian kondisi bio- fisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. 6
(3)Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS secara terpadu sesuai kewenangan dilakukan oleh Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan DAS.
(4)Arah kebijakan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
(5)Arah kebijakan penyusunan rencana pengelolaan DAS Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur dan rencana pengelolaan DAS Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

(1)Proses penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diatas, meliputi :
1. a.inventarisasi karakteristik DAS;
2. b.identifikasi masalah;
3. c.identifikasi berbagai stakeholders;
4. d.perumusan tujuan dan sasaran;
5. e.perumusan kebijakan dan program;
6. f.perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
7. g.perumusan sistim pemantauan dan evaluasi;
8. h.perumusan sistim insentif dan disinsentif; dan
9. i.perumusan besaran dan sumber pendanaan.
(2)Rencana Pengelolaan DAS berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Inventarisasi karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang bio-fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 9

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dimaksudkan mengetahui struktur permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 10

Berdasarkan karakteristik dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 di atas perlu ditetapkan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas, sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumberdaya dalam Pengelolaan DAS.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…