DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, RUED-P, jangka waktu, pelaksanaan program, kelembagaan, kerja sama, peran serta masyarakat, lingkungan dan keselamatan, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi, pendanaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022-2050.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku
2.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Energi.
5.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.
6.Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
7.Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
8.Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional .
9.Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
10.Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
11.Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi,
12.Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
13.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
14.Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

RUED-P merupakan kebijakan pengelolaan energi di Daerah yang berdasarkan asas :

a.berkeadilan;
b.berkelanjutan;
c.berwawasan lingkungan hidup;
d.kemandirian energi; dan
e.ketahanan energi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam mencapai :

a.kemandirian pengelolaan energi;
b.ketersediaan energi;
c.perencanaan dan pengelolaan sumber energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan;
d.pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor;
e.menjamin akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata;
f.pengembangan kemampuan teknologi, industri energi dan jasa energi agar daerah mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
g.terciptanya lapangan kerja;dan
h.terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam memberi arah pengelolaan energi di Daerah guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi Daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah :

a.RUED-P;
b.jangka waktu;
c.pelaksanaan program;
d.kelembagaan;
e.kerjasama;
f.peran serta masyarakat
g.lingkungan dan keselamatan
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.pendanaan.

BAB II

RUED-P

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun RUED-P.
(2)RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.kondisi Energi Daerah Saat Ini dan Masa Mendatang;
3. c.visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah;
4. d.kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah; dan
5. e.penutup.
(3)Penyusunan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Kebijakan dan strategi pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diuraikan dalam matrik program RUED-P sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berfungsi sebagai dasar:
1. a.penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
3. c.penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai pedoman bagi :
1. a.Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun dokumen rencana strategis sesuai kewenangan masing- masing;
2. b.Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
3. c.Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang energi.
(3)ketentuan mengenai penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 8

RUED-P berlaku untuk Tahun 2022 sampai dengan tahun 2050, dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu, dalam hal :

a.RUEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau
b.perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik ditingkat daerah, regional maupun nasional .

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan program RUED
(2)Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RUED yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten atau Kota dan pihak lain yang terkait.
(3)Pencapaian target program RUED diprioritaskan untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi.
(4)Bauran energi dari energi baru dan terbarukan dalam RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditargetkan mendekati sebesar 27,3% tahun 2025 dan sebesar 43,2% tahun 2050.
(5)Pencapaian bauran energi baru terbarukan meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Swasta.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1)Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural untuk mewadahi pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan Energi.
(2)Kelembagaan bertugas mengkaji secara teknis, melakukan pemantauan dan mengevaluasi kebijakan pembangunan energi dan implementasi perda RUED.
(3)Keanggotaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya yang terdiri atas :
1. a.unsur Pemerintah Daerah;
2. b.unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.unsur akademisi;
4. d.unsur asosiasi profesi;
5. e.unsur pelaku usaha dan pengguna; dan
6. f.unsur terkait lainnya .
(4)Pelaksanaan tugas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kelembagaan non struktural dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan rencana umum energi Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
1. a.daerah lain;
2. b.pihak ketiga; dan/atau
3. c.lembaga diluar negeri
(2)Gubernur dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…