DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah. 7

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.199.656.601.188 (tiga triliun seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp 3.199.656.601.188
2.Belanja Daerah Rp 3.177.768.235.711 (Surplus/(Defisit) Rp 21.888.365.477
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Pembiayaan Rp 114.783.860.155
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp 136.672.225.632 Pembiayaan Netto Rp (21.888.365.477) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp 0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.199.656.601.188 (tiga triliun seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 8

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp757.451.808.188 (tujuh ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-Lain PAD yang Sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp526.164.095.518 (lima ratus dua puluh enam milyar seratus enam puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah);
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp29.984.560.000 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp63.050.867.181 (enam puluh tiga milyar lima puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah); dan
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp138.252.285.489 (seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.441.784.793.000 (dua triliun empat ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Dana Bagi Hasil (DBH);
2. b.Dana Alokasi Umum (DAU);
3. c.Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik; dan
4. d.Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. 9
(2)Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp70.430.943.000 (tujuh puluh milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
(3)Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.632.179.988.000 (satu triliun enam ratus tiga puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
(4)Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp379.166.465.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
(5)Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebagaima dimaksud para ayat 1 huruf d, direncanakan sebesar Rp360.007.397.000 (tiga ratus enam puluh milyar tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari pendapatan hibah;
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.177.768.235.711 (Tiga triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak terduga; dan
d.Belanja Transfer. 10

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp2.471.125.726.992 (dua triliun empat ratus tujuh puluh satu milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.223.284.406.242 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp952.391.402.572 (sembilan ratus lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp1.011.374.216 (satu milyar sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, direncanakan sebesar Rp437.400.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, direncanakan sebesar Rp291.859.953.962 (dua ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, direncanakan sebesar Rp2.141.190.000 (dua milyar seratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). 11

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp406.582.066.488 (empat ratus enam milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.Belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
4. d.Belanja modal aset Tetap Lainnya; dan
5. e.Belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp66.945.767.828 (enam puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp238.999.719.170 (dua ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp98.689.079.490 (sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, direncanakan sebesar Rp847.500.000 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, direncanakan sebesar Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). 12

Pasal 11

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp290.060.442.231 (dua ratus sembilan puluh milyar enam puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar (Rp. 21.888.365.477), (minus dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

a.Penerimaan Pembiayaan; dan
b.Pengeluaran Pembiayaan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…