DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, penetapan wilayah izin usaha pertambangan, usaha pertambangan, komoditas tambang, izin pertambangan, persyaratan izin usaha pertambangan, hak dan kewajiban, penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan, berakhirnya izin usaha pertambangan, usaha jasa pertambangan, reklamasi dan pasca tambang, pembinaan dan pengawasan, data dan informasi, pendapatan daerah, kemitraan, penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, perlindungan masyarakat, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan, kerjasama, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, pendanaan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk melaksanakan ketententuan Pasal 17 dan

Mengingat

Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142 );
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8. 9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. 11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Inonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
6.Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.
7.Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose).
8.Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah pengelolaan pertambangan kumpulan mineral berupa mineral bukan logam dan batuan.
9.Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
10.Pertambangan Rakyat adalah Bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan ssaha pertambangan rakyat.
11.Izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disebut IUP mineral bukan logam dan batuan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
12.Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disebut Wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
13.Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disebut IUP mineral bukan logam dan/batuan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
14.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi.
15.Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
16.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan untuk menjual atau memanfaatkan material tergali pada kegiatan bukan pertambangan.
17.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi.
19.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
20.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
21.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
22.IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan pada pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
23.IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi mineral bukan logam dan batuan.
24.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
25.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
26.Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang adalah izin yang diberikan kepada perusahaan usaha jasa penunjang pertambangan non inti yang melakukan kegiatan di lokasi tambang.
27.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
28.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
29.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
30.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
31.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
32.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
33.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
34.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
35.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36.Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi operasi pertambangan.
37.Inspektur tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang dan hak untuk melaksanakan inspeksi tambang.
38.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
39.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.
40.Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.
41.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
42.Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
43.Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
44.Jaminan pasca tambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pasca tambang.

Pasal 2

Asas pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi:

a.manfaat, keadilan dan keseimbangan;
b.keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan masyarakat;
c.partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
d.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk:

a.menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
b.menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c.menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan daerah;
d.mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
e.meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat; dan
f.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
b.kegiatan usaha pertambangan berdasarkan pemberian WIUP dan IUP;
c.penetapan WIUP;
d.penerbitan IUP;
e.penerbitan izin pertambangan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang;
g.pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 5

Gubernur mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, meliputi:

a.menetapkan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
b.menerbitkan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
c.menerbitkan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari Daerah provinsi;
d.menerbitkan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam Daerah provinsi;
e.penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
f.Monitoring kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
g.Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.

BAB IV

PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 6

(1)Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh Gubernur .
(2)WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.WIUP Mineral Bukan Logam; dan
2. b.WIUP Batuan.
(3)Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.letak geografis;
2. b.kaidah konservasi;
3. c.daya dukung lingkungan;
4. d.optimaslisasi sumber daya mineral bukan dan;dan
5. e.tingkat kepadatan penduduk.
(4)WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan permohonan dari badan usaha koperasi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 7

(1)Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan digolongkan atas:
1. a.Pertambangan mineral bukan logam; dan
2. b.Pertambangan batuan
(2)Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan khusus.

BAB VI

KOMODITAS TAMBANG

Pasal 8

(1)Penggolongan jenis komoditas mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasirkwarsa, fluorspar, kreolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ballclay, fireclay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, calsit, rijang, pirofilit, kwarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kwarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen; dan
(2)Penggolongan jenis komoditas batuan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 huruf b meliputi, pumice, tras, tuseki, opsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tana hurug, batuapung, opal, kalsedon, chert, kristalkuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quary besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasirurug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, dan pasir yang tidak mengandung sure mineral atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti di tinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB VII

IZIN PERTAMBANGAN

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan wajib memiliki Izin Pertambangan;
(2)Badan usaha yang tidak bergerak pada bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib memiliki Izin Pertambangan;
(3)Izin pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
(4)Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Gubernur sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
1. a.badan usaha;
2. b.koperasi; dan
3. c.perseorangan; yang menyelenggarakan usaha pertambangan.
(5)Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD.
(6)Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
(7)Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014