DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perikanan yakni Pasal 1, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 43 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 18) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 6 (enam) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.
7.Pengelolaan adalah suatu proses pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan berbasis kearifan lokal untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
8.Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang- undangan di bidang perikanan berbasis kearifan lokal, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
9.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10.Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
11.Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
12.Ikan adalah segala jenis organism yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13.Usaha Perikanan adalah semua usaha setiap orang untuk menangkap atau membudidayakan ikan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
14.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
15.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17.Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
18.Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
19.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol,termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
20.Usaha adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/atau pemasaran hasil pembudidayaan ikan.
21.Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan berbasis kearifan lokal, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
22.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
23.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
24.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
25.Dihapus
26.Pembudidayakan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
27.Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
28.Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
29.Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
30.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
31.Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah adalah laut teritorial Maluku beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
32.Laut Teritorial Maluku adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan di Provinsi Maluku.
33.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
2.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 10

(1)Jalur penangkapan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah meliputi:
1. a.jalur penangkapan ikan I; dan
2. b.jalur penangkapan ikan II.
(2)Jalur penangkapan ikan I. sebagaimana dimaksud dalam ayat terdiri dari:
1. a.Jalur penangkapan ikan I.A meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah;dan
2. b.jalur penangkapan ikan I.B meliputi perairan pantai diluar 2 (dua) mil laut.
(3)Jalur penangkapan ikan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perairan diluar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

3.Ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf b, ayat (5) sampai dengan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Jenis perizinan usaha perikanan tangkap meliputi: a.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); b.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan
1. c.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
(2)Setiap orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI.
(3)Kewajiban memiliki perizinan usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) GT.
(4)Gubernur diberikan kewenangan untuk:
1. a.menerbitkan SIUP kepada setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; dan
2. b.menerbitkan SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) kepada setiap orang yang berdomisili di wilayah Provinsi Maluku dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
3. c.menerbitkan bukti pencatatan kapal perikanan yang berukuran paling besar sampai dengan 10 (sepuluh) GT kepada setiap orang yang berdomisili di wilayah administrasi dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
(5)Gubernur mendelegasikan kewenangan penerbitan izin di bidang usaha perikanan tangkap kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(6)Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIUP apabila:
1. a.telah mempertimbangkan ketersediaan dan daya dukung sumber daya ikan sesuai dengan JTB;
2. b.telah mempertimbangkan kelayakan usaha rencana usaha penangkapan ikan yang diajukan; dan
3. c.pemohon telah memenuhi persyaratan pengurusan SIUP.
(7)Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIPI bagi kapal perikanan berukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT apabila:
1. a.hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal;dan
2. b.pemohon telah memenuhi persyaratan pengurusan SIPI.
(8)Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIKP apabila:
1. a.hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal; b.telah dipenuhi ketentuan pemasangan transmiter atau sistem pemantauan kapal perikanan (VMS) untuk semua kapal pengangkut hasil perikanan tangkap berbendera asing;dan
2. c.pemohon telah memenuhi persyaratan pengurusan SIKPI.
  1. 4.Ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf b, ayat (6) dan ayat (7) di ubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Jenis perizinan usaha pembudidayaan ikan meliputi:
1. a.Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (SIUP); dan
2. b.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPI).
(2)Setiap orang yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dan/atau pengangkutan ikan hasil budidaya dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki SIUP dan SIKPI.
(3)Kewajiban memiliki perizinan usaha pembudidayaan ikan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan Pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan kategori sebagai berikut :
1. a.usaha pembudidayaan ikan yang hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
2. b.usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar :
  1. 1.pembenihan dengan areal lahan tidak lebih 0,75 hektar;
  2. 2.pembesaran dengan areal lahan dikolam air tenang tidak lebih 2 (dua) hektar, kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100m 2 , kerambah jarring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x (7 x 7 x 25m 3 ) dan Kerambah tidak lebih dari 50 (lim apuluh) unit dengan ketentuan1unit= 4 x 2 x 1,5 m 3 .
3. c.usaha Pembudidayaan Ikan di air payau : 1.pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; dan 2.pembesaran dengan areal lahan tidak lebih 5 (lima) hektar.
4. d.usaha Pembudidayaan Ikan di laut : 1.pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; 2.pembesaran dengan areal lahan meliputi : a) ikan bersirip : 1) kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) huruf unit kerambah jaring apung, dengan ketentuan1 (satu) unit- 4 (empat) kantong ukuran 3 x 3 x 3m 3 /kantong kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong; 2) kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit kerambah jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 (empat) kantong ukuran 3 x 3 x 3m 3 / kantong kepadatan antara 300- 500 ekor per kantong; dan 3) kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit kerambah jarring apung, dengan ketentuan1 (satu) unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3m 3 /kantong kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong. b) rumput laut dengan menggunakan metode: 1) Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 (satu ) unit berukuran 100 x 5 m 3 ; 2) Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit. 1 Rakit berukuran 5x 2,5m 2 ; dan 3) Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit berukuran 1 (satu) hektar. c) Teripang dengan menggunakan pagar tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m2/unit. d) Kerang Hijau dengan menggunakan: 1) rakit Apung 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1(satu) unit = 4 x 4 m2; 2) rakit Tancap 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x 4 m2; dan 3) long Line 10 (sepuluh) unit ukuran 100 (seratus) meter.
(4)Gubernur diberikan kewenangan untuk:
1. a.menerbitkan SIUP kepada setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan, dan atau yang berdomisili di wilayah Provinsi Maluku dan beroperasi di wilayah pengelolan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 0 (Nol) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut meliputi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dengan menggunakan kapal pengangkut ikan yang berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
2. b.menerbitkan SIKPI bagi kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, dan berpangkalan di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; dan
3. c.menerbitkan Surat Rekomendasi Lokasi Usaha lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota kepada perusahaan pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.
(5)Gubernur mendelegasikan kewenangan penerbitan izin di bidang usaha pembudidayaan ikan kepada Kepala Dinas.
(6)Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIUP apabila: a . telah mempertimbangkan ketersediaan dan daya dukung lahan yang akan dikembangkan sebagai lokasi pembudidayaan ikan;
1. b.telah mempertimbangkan kelayakan usaha rencana usaha pembudidayaan ikan yang diajukan; dan
2. c.pemohon telah memenuhi persyaratan pengurusan SIUP.
(7)Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIKPI bila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.fotocopy IUP;
2. b.fotocopy tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte);
3. c.rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari kepala dinas provinsi yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa fisik kapal di daerah setempat, yang dilampiri ringkasan hasil pemeriksaan fisik;dan
4. d.surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidayaan ikan kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan sendiri.
  1. 5.Ketentuan Pasal 43 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tangga 9 September 2019 GUBERNUR MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 9 September 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH MALUKU, TTD KASRUL SELANG LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 11 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (3- 83/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP I. UMUM Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka secara langsung kewenangan Dinas Kabupaten/Kota untuk mengurusi laut dilimpahkan ke Dinas Provinsi, dengan demikian kewenangan pemberian izin Perikanan Tangkap menjadi tanggungjawab Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8963 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan. Sesuai hasil Kajian Tim Direktorat Produk Hukum Daerah Dir. Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sehingga perlu dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

1.Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, sub Urusan Bidang Perikanan Tangkap, bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi terkait pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut sampai 12 mil;
2.Pasal 11 ayat (4) huruf b, Perda dimaksud bertentangan dengan Lampiran Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai urusan bidang Kelautan dan Perikanan, Sub Urusan Bidang Perikanan Tangkap menyatakan bahwa Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 5 Gross Tonase (GT) sampai dengan 30 Gross Tonase (GT) kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dari Raperda tesebut dengan merujuk pada Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 93 TAHUN 2019 KETERANGAN/ PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP A. POKOK PIKIRAN Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), dan Pasal 18 ayat (4) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut untuk Kabupaten/Kota adalah 1/3 (sepertiga) dari wilayah merupakan kewenangan provinsi. Kewenangan ini melekat juga untuk pemberian izin usaha budidaya di laut oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka secara langsung kewenangan Dinas Kabupaten/Kota untuk mengurusi laut dilimpahkan ke Dinas Provinsi, dengan demikian kewenangan pemberian izin Perikanan Tangkap menjadi tanggungjawab Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8963 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan. Sesuai hasil Kajian Tim Direktorat Produk Hukum Daerah Dir. Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sehingga perlu dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :
3.Pasal 10 ayat (2) huruf b huruf b perda dimaksud bertentangan dengan Lampiran Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, sub Urusan Bidang Perikanan Tangkap bahwa kewenangan pemerintah daerah Provinsi terkait pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut sampai 12 mil;
4.Pasal 11 ayat (4) huruf b, Perda dimaksud bertentangan dengan Lampiran Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai urusan bidang Kelautan dan Perikanan, Sub Urusan Bidang Perikanan Tangkap menyatakan bahwa Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dari Raperda tesebut dengan merujuk pada Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. B. MATERI MUATAN Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan pada intinya adalah bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan sudah tidak relevan dengan Perkembangan Perundang- undangan sehingga perlu untuk dilakukan perubahan atas peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 43

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 43

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013