DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur penyelenggaraan Keolahragaan;
c.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu dibentuk Peraturan Daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Ncgara Republk Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
4.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
5.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
6.Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Maluku.
7.Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
8.Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
9.Pengelolaan Olahraga Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
10.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
11.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
12.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial. Tahun 2019 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN. 4
13.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspekkeolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
14.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
15.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
16.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
17.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
18.Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolah raga.
19.Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapat dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolah raga.
20.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentukorganisasi untuk penyenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21.Induk Organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota fedarasi cabang olahraga internasioanal yang bersangkutan.
22.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan.
23.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
24.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
25.Peningkatan Prestasi Olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
26.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
27.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teraturdan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
28.Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai 5 dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
29.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
30.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
31.Festival adalah adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga masyarakat yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
32.Pekan Olahraga adalah pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga.
33.Kejuaraan Olahraga adalah pertandngan/perlombaan untuk satu) jenis cabang olahraga.

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

a.memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi dan kualitas hidup manusia;
b.menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan olimpism,
c.mempererat persaudaraan dan kesatuan;
d.memperkokoh ketahanan daerah, dan
e.menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf Nasional dan Internasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.partisipatif;
d.sportivitas;
e.keadilan; dan
f.tidak diskriminatif.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Keolahragaan ini meliputi :

a.pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
b.pembinaan dan pengembangan olahraga;
c.pengelolaan keolahragaan;
d.penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan 6 festival olahraga;
e.prasarana dan sarana olahraga;
f.standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan:
g.penghargaan;
h.koordinasi dan pengawasan;
i.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
j.pendanaan; dan
k.sanksi administratif.

Pasal 5

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Keolahragaan, terdiri atas:

a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa,
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta masyarakat;
g.keselamatan dan keamanan;
h.kebutuhan jasmani dan rohani.

BAB III

KEWAJIBAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menentukan kebijakan keolahragaan, standar olahraga, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
(3)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga, Tenaga Keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
(4)Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan melalui tahap :
1. a.pengenalan olahraga;
2. b.pemantauan;
3. c.pemanduan;
4. d.pengembangan bakat: dan
5. e.peningkatan prestasi, dalam jalur keluarga,jalur pendidikan, dan jalur 7 masyarakat.
(5)Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan.
(6)Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga, induk cabang olahraga dengan membentuk:
1. a.lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
2. b.pusat informasi keolahragaan.
(7)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengikutsertakan Komite Olahraga Provinsi dan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, masyarakat dan pelaku usaha.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan olahraga diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 7

(1)Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
(2)Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan baik intrakulikuler maupun ekstrakulikuler pada jalur pendidikan formal dan nonformal secara berstruktur dan berjenjang.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
(2)Pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
(3)Pemerintah daerah, dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait. 8

Pasal 9

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keolahragaan dan pendidikan dan dapat dibantu Induk Olahraga Provinsi.

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur penyelenggaraan Keolahragaan;
c.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu dibentuk Peraturan Daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Ncgara Republk Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
4.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
5.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
6.Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Maluku.
7.Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
8.Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
9.Pengelolaan Olahraga Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
10.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
11.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
12.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial. Tahun 2019 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN. 4
13.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspekkeolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
14.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
15.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
16.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
17.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
18.Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolah raga.
19.Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapat dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolah raga.
20.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentukorganisasi untuk penyenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21.Induk Organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota fedarasi cabang olahraga internasioanal yang bersangkutan.
22.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan.
23.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
24.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
25.Peningkatan Prestasi Olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
26.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
27.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teraturdan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
28.Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai 5 dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
29.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
30.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
31.Festival adalah adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga masyarakat yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
32.Pekan Olahraga adalah pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga.
33.Kejuaraan Olahraga adalah pertandngan/perlombaan untuk satu) jenis cabang olahraga.

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

a.memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi dan kualitas hidup manusia;
b.menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan olimpism,
c.mempererat persaudaraan dan kesatuan;
d.memperkokoh ketahanan daerah, dan
e.menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf Nasional dan Internasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.partisipatif;
d.sportivitas;
e.keadilan; dan
f.tidak diskriminatif.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Keolahragaan ini meliputi :

a.pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
b.pembinaan dan pengembangan olahraga;
c.pengelolaan keolahragaan;
d.penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan 6 festival olahraga;
e.prasarana dan sarana olahraga;
f.standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan:
g.penghargaan;
h.koordinasi dan pengawasan;
i.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
j.pendanaan; dan
k.sanksi administratif.

Pasal 5

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Keolahragaan, terdiri atas:

a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa,
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta masyarakat;
g.keselamatan dan keamanan;
h.kebutuhan jasmani dan rohani.

BAB III

KEWAJIBAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menentukan kebijakan keolahragaan, standar olahraga, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
(3)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga, Tenaga Keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
(4)Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan melalui tahap :
1. a.pengenalan olahraga;
2. b.pemantauan;
3. c.pemanduan;
4. d.pengembangan bakat: dan
5. e.peningkatan prestasi, dalam jalur keluarga,jalur pendidikan, dan jalur 7 masyarakat.
(5)Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan.
(6)Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga, induk cabang olahraga dengan membentuk:
1. a.lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
2. b.pusat informasi keolahragaan.
(7)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengikutsertakan Komite Olahraga Provinsi dan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, masyarakat dan pelaku usaha.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan olahraga diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 7

(1)Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
(2)Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan baik intrakulikuler maupun ekstrakulikuler pada jalur pendidikan formal dan nonformal secara berstruktur dan berjenjang.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
(2)Pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
(3)Pemerintah daerah, dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait. 8

Pasal 9

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014