DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yakni Pasal 1 ayat 20 s.d 26 dihapus, Pasal 6 diubah, Pasal 7 diubah, Pasal 13 s.d. Pasal 16 dihapus, Pasal 17 diubah, Pasal 19, 21, 23, 24 diubah, Pasal 25 s.d. 32 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO /9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayananan Publik;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU Dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 54) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.
7.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8.Informatika adalah pemanfaatan perangkat - perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemprosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9.e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
10.Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
11.Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
12.Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
13.Basis Data (data base) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
14.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan 4 dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
15.Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
16.Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
17.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
18.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit ad hoc Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Teknis di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
19.Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara eletronik.
20.Dihapus.
21.Dihapus.
22.Dihapus.
23.Dihapus.
24.Dihapus.
25.Dihapus.
26.Dihapus.
27.Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
28.Laman Daring Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.
29.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, pemerintah daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
30.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 5
31.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
32.Dihapus.
33.Komisi Informasi yang selanjutnya disebut KI adalah lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan ketentuan peraturan dan perundang- undangan di bidang keterbukaan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
34.Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
35.Aplikasi Teknologi dan Informatika yang selanjutnya disebut APTIKA adalah gabungan sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi.
36.Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
37.Desiminasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga - lembaga komunikasi masyarakat.
38.Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
39.Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peraturan.
40.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
41.Statistik Sektoral adalah Statistik yang pemanfatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas-tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
42.Sandi adalah susunan huruf, tulisan ( kata, tanda dan lain sebagainya) yang diproses secara kriptografis dan menghasilkan suatu bentuk kriptogram.
43.Sandiman adalah PNS yang memiliki keahlian sandi dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melaksanakan tugas / kegiatan persandian pada instansi pemerintah dan badan-badan lain.
44.Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data /informasi yang dilakukan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistimatis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. 6
45.Kriptografis adalah Ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data serta autentifikasi data.
46.Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
47.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
48.Informasi Berklasifikasi adalah Informasi yang telah ditetapkan dan apabila diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat membahayakan keamanan nasional.
49.Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan /atau menyebarkan informasi.
50.Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna Persandian melalui jaring telekomunikasi.
2.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a diubah dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika yaitu pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses publik, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pemanfaatan infrastruktur jaringan Aptika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
  1. 1.pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
  2. 2.pendukungan teknologi komunikasi dan informasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
  3. 3.pengelolaan laman daring (website) dengan domain Pemerintah Daerah;
2. b.Dihapus;
3. c.penyelenggaraan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

3.Ketentuan Pasal 7 huruf a diubah, huruf c angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) diubah, huruf b dihapus dan ditambah huruf d baru, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 7

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan bidang komunikasi dan informatika yang meliputi :

a.penyelenggaraan Aplikasi dan Informatika meliputi :
1. 1.pembuatan pengembangan Website Pemerintah Daerah;
2. 2.penyediaan sarana Media Center;
3. 3.pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika;
4. 4.desiminasi Informasi di bidang komunikasi dan informatika;
5. 5.pembuatan dan pengembangan Aplikasi; dan
6. 6.pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang komunikasi dan informatika.
b.Dihapus;
c.penyelenggaraan komunikasi dan informasi publik, meliputi:
1. 1.kelompok Informasi Masyarakat/ KIM dan lembaga sosial lainnya dalam bentuk bimtek;
2. 2.sarana dan prasarana;
3. 3.memfasilitasi pelaksanaan bimtek/ sosialisasi/ workshop bagi media cetak, media elektronik, media tradisional/pertunjukan rakyat;
4. 4.menyebarluaskan informasi pembangunan kepada publik;
5. 5.menyelenggarakan desiminasi informasi melalui cara kemitraan dengan media massa dan media lainnya; dan
6. 6.menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial seperti : a) kelompok Informasi Masyarakat/ KIM dan lembaga sosial lainnya dalam bentuk bimtek; b) sarana dan prasarana; c) workshop; d) bahan-bahan informasi; e) kompetisi; dan f) pemberian penghargaan.
d.penyelenggaraan keamanan informasi dan Persandian meliputi :
1. 1.persandian untuk pengaman informasi Pemerintah Daerah;
2. 2.penetapan pola hubungan Komunikasi Sandi; dan
3. 3.dukungan Layanan Operasional Persandian untuk Pengamanan Informasi.
4. 4.Ketentuan Judul BAB IV Telematika Bagian Kedua diubah, sehingga Judul BAB IV Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:
5. 5.Ketentuan Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dihapus. 8

6.Ketentuan Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dihapus.

8.Ketentuan Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dihapus.

9.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b, diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
1. a.Dihapus;
2. b.Dihapus;
3. c.koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi;
4. d.pelaksanaan komunikasi pemerintah daerah skala provinsi;
5. e.koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional; dan
6. f.koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi.
(2)Mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

10.Ketentuan Judul Bab V diubah, sehingga Judul Bab V berbunyi sebagai berikut :
11.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN

Pasal 19

(1)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan persandian untuk pengamanan Informasi.
(2)Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi, meliputi:
1. a.penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi;
2. b.penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; 9
3. c.pengelolaan dan perlindungan informasi;
4. d.pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan JKS serta anggaran;
5. e.penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
6. f.pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan Informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah; dan
7. g.koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
(3)Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk teknis penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

12.Ketentuan Judul Bab VII diubah, sehingga Judul Bab VII berbunyi sebagai berikut:
13.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PENGELOLAAN INFORMASI

Pasal 21

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi yang melekat pada pejabat yang membidangi tugas dan fungsi informasi.
(5)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibantu oleh pejabat fungsional.
(6)Gubernur menetapkan PPID di daerah.
(7)PPID pembantu ditetapkan oleh Kepala Badan Publik.
(8)Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
(9)Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Informasi Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

14.Ketentuan Judul Bab IX diubah, sehingga Judul Bab IX berbunyi sebagai berikut : 10
15.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…