DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat; Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957Nomor79,sebagai Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadanLayananUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonedia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusutan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4693);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24.PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan PengawasanPenyelenggaraanPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
29.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018;
30.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018;
31.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3971Tahun 20192tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Mauku Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuanganmemuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Laporan Operasional; 5
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Neraca;
6. f.Laporan Arus Kas, dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp3.074.608.120.190,74
b.Belanja Rp3.068.953.726.756,51 Surplus/(Defisit) Rp 5.654.393.434,23
d.Pembiayaan - Penerimaan Rp8.912.219.256,70 - Pengeluaran Rp0,00 PembiayaanNetto Rp8.912.219.256,70

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp404.732.312.236,87dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp3.479.340.432.427,61 b.Realisasi Rp3.074.608.120.190,74 Selisih lebih/(kurang) Rp 404.732.312.236,87
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 419.298.924.927,80dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp3.488.252.651.684,31
2. b.Realisasi Rp3.068.953.726.756.51 Selisih lebih/(kurang) Rp 419.298.924.927,80
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp14.566.612.690,93dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Surplus/defisitsetelahPerubahan Rp(8.912.219.256,70) 6
2. b.Realisasi Rp 5.654.393.434,23 Selisih lebih/(kurang) Rp14.566.612.690,93
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.700.000.000,00dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelahperubahan Rp10.612.219.256,70
2. b.Realisasi Rp8.912.219.256,70 Selisih lebih/(kurang) Rp1.700.000.000,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.700.000.000,00dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp1.700.000.000,00
2. b.Realisasi Rp 0,00 Selisih lebih/(kurang) Rp1.700.000.000,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlahRp0,00dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pembiayaan netto setelahperubahan Rp 8.912.219.256,70
2. b.Realisasi Rp 8.912.219.256,70 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp8.912.219.256,70
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp (8.912.219.256,70) Sub Total Rp 0,00
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA) Rp14.566.612.690,93 Sub Total Rp14.566.612.690,93
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00
e.Lain-Lain Rp0,00 7
f.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 14.566.612.690,93

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp5.034.021.971.468,30
b.Jumlah Kewajiban Rp350.025.212.579,27
c.Jumlah Ekuitas Rp4.683.996.758.889,03

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, sebagai berikut :

a.Kegiatan Operasional Pendapatan-LO Rp3.219.926.494.822,88 Beban Rp2.750.749.674.747,72 Surplus/Defisit dari Operasi Rp469.176.820.075,16
b.Kegiatan Non Operasional Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Rp34.569.388.079,63 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp(34.569.388.079,63)
c.Pos Luar Biasa Beban Luar Biasa Rp5.145.700.000,00 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Rp (5.145.700.000,00)
d.Surplus Defisit-LO Rp429.461.731.995,53 8

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari 2018 Rp 8.456.717.213,33
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp605.318.726.436,14
c.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp(599.664.333.001,91)
d.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp 0,00
e.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp (3.958.781.742,87)
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2018 Rp 10.152.328.904,69

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp4.254.535.026.893,50
b.Surplus/Defisit-LO Rp429.461.731.995,53
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Koreksi Ekuitas Lainnya Rp0,00
d.Ekuitas Akhir Rp4.683.996.758.889,03 9

Pasal 9

Catatatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…