DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahan Umum Daerah Panca Karya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Panca Karya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAN UMUM DAERAH PANCA KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perusahan Umum Daerah Panca Karya yang selanjutnya disingkat Perumda Panca Karya adalah Perusahaan Umum Daerah Panca Karya. 3
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah reancana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dalam peraturan daerah.
5.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

Pasal 2

Maksud dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda adalah untuk pengembangan usaha.

Pasal 3

Tujuan Penambahan penyertaan modal daerah kepada Perumda adalah untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perekonomian perkembangan daerah;
b.meningkatkan pendapatan daerah; dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp. 37.576.778.804 (Tiga puluh tujuh milyar lima ratus Tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah).
(2)Tahapan penyertaan modal daerah pada Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.sampai dengan tahun 2019 : Rp. 25.576.778.804, - (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah)
2. b.Tahun 2020 : Rp. 12.000.000.000, - (dua belas miliar rupiah) 4

Pasal 5

(1)Penambahan penyertaan modal daerah kepada Perumda sebesar Rp. 3.000.000.000, - (Tiga milyar rupiah).
(2)Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 23 Desember 2022 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 23 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, TTD SADALI IE LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 15. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (15-323/2022). 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN PROVINSI MALUKU NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PANCA KARYA I. UMUM Penambahan Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Panca Karya perlu dilakukan guna mendukung pengembangan usaha yang masih punya peluang dan potensi untuk berkembang melalui penambahan modal dalam bentuk uang yang bersumber pada APBD. Penambahan Penyertaan Modal oleh pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Panca Karya merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usha Milik Daerah. Adapun yang menjadi tujuan pemerintah daerah dalam melakukan penambahan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi, maksud, tujuan penyertaan modal, besaran penyertaan modal. I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…