DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, pembentukan desa adat, pemerintahan desa adat, kewenangan desa adat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan penataan desa adat merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa Adat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara RepubliK Indonesia Tahun 2016, Nomor 1038);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA ADAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
5.Desa adat atau dengan sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penataan Desa adat berasaskan:

a.rekognisi;
b.subsidiaritas;
c.keberagaman;
d.kebersamaan;
e.kegotongroyongan;
f.kekeluargaan;
g.musyawarah;
h.demokrasi;
i.kemandirian;
j.partisipasi;
k.kesetaraan;
l.pemberdayaan; dan
m.keberlanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi :

a.pembentukan desa adat;
b.pemerintahan desa adat;
c.kewenangan desa adat;
d.tata cara pelaksanaan kewenangan desa adat;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pendanaan. 4

BAB II

PEMBENTUKAN DESA ADAT

Pasal 4

(1)Kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan hak asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai peraturan perundang undangan.
(2)Kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keberadaaanya memiliki susunan kelembagaan adat yang didasarkan pada hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat
(2)Penetapan Desa Adat beserta dengan kewenangan yang dimilikinya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembentukan Desa Adat setelah Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembiayaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana pendukung.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat merubah status desa menjadi desa adat.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

(1)Kesatuan masyarakat hukum adat dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan Desa Adat dengan Gelar Adat atau yang disebut dengan nama lain sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya yang berlaku pada tiap Desa Adat di Daerah.
(2)Jabatan Kepala Pemerintah Desa Adat merupakan hak dari soa atau mata rumah/keturunan tertentu atau disebut dengan nama lain berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan atau yang disebut dengan nama lain yang berhak sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.
(3)Ketentuan lebih lanjutnya mengenai pengisian jabatan Kepala Pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

BAB III

PEMERINTAHAN DESA ADAT

Pasal 8

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat meliputi :
1. a.penetapan susunan kelembagaan;
2. b.pengisian jabatan; dan
3. c.masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat.
(2)Pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan:
1. a.hak asal usul dan hukum adat;
2. b.perkembangan masyarakat; dan
3. c.tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Penyelenggaraan pemerintahan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

a.penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
b.pranata hukum adat;
c.pemilikan hak tradisional;
d.pengelolaan tanah ulayat;
e.kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;
f.pengelolaan tanah kas Desa Adat;
g.pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan
h.masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.

BAB IV

KEWENANGAN DESA ADAT

Pasal 10

Kewenangan desa adat meliputi:

a.pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
b.pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
c.pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
d.penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
e.penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
g.pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. 6

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014