DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, strategi kebijakan, perencanaan, pelatihan kerja, produktifitas dan pemagangan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan kerja, hubungan industrial, perlindungan dan kesejahteraan, upah minimum, dewan pengupahan provinsi, penggunaan tenaga kerja asing, pengawasan, penghargaan, penyidikan, ketentuan pidanam ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
12.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 1990); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku.
5.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
6.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
7.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
8.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
9.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
10.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
11.Balai Latihan Kerja Industri yang selanjutnya disingkat BLKI adalah unit pelaksana teknis daerah bidang pelatihan kerja yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Provinsi Maluku.
12.Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia.
13.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
14.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
15.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
17.Sistem Manajemen dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
18.Pengawas Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
19.Sertifikasi Kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
20.Sertifikasi Kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
21.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.
22.Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap.
23.Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
24.Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah;
25.Lembaga Kerja Sama Bipartit, yang selanjutnya disebut LKS Bipartit, adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau unsur pekerja/buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
26.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
27.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan- badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
28.Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;

Pasal 2

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

BAB II

STRATEGI KEBIJAKAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan meliputi:

a.perencanaan tenaga kerja;
b.pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
c.penetapan tenag akerja;
d.hubungan industry;dan
e.pengawasan ketenagakerjaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja daerah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di Daerah.
(2)Perencanaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.kondisi ketenagakerjaan;
2. b.persediaan tenaga kerja;
3. c.kebutuhan tenaga kerja;
4. d.neraca tenaga kerja;dan
5. e.arah kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan.
(3)Perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi vertikal dan lembaga-lembaga terkait;
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perencanaan sebagai berikut:
1. a.rencana kerja pemerintah daerah;
2. b.rencana strategis;dan
3. c.rencana kerja.
(5)Penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
(6)Penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

(1)Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan di Daerah;
(2)Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.informasi ketenagakerjaan umum;
2. b.informasi pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
3. c.informasi penempatan tenaga kerja; dan
4. d.informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari sumber antara lain :
1. a.instansi pemerintah;
2. b.badan usaha milik daerah;
3. c.perguruan tinggi;
4. d.lembaga swadaya masyarakat;
5. e.asosiasi pengusaha;
6. f.perusahaan swasta;
7. g.serikat pekerja/serikat buruh; dan/atau
8. h.masyarakat.
(4)Selain sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) informasi ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui survei, media cetak dan elektronik.
(5)Tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan, penyusunan dan perencanaan tenaga kerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB IV

PELATIHAN KERJA, PRODUKTIFITAS KERJA DAN PEMAGANGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam menyiapkan tenaga kerja kompeten melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
(2)Pelatihan kerja dilaksanakan berdasarkan prinsip :
1. a.berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
2. b.berbasis pada standar kompetensi kerja;
3. c.tanggungjawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah dan masyarakat;
4. d.bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
5. e.diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.
(3)Dalam penyelenggaraan pelatihan kerja, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah bidang pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi pada BLKI dan pelatihan berbasis masyarakat pada Dinas;
(2)Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bekerjasama dengan :
1. a.lembaga pendidikan;
2. b.lembaga pelatihan kerja swasta; dan
3. c.perusahaan
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penyelenggara Pelatihan Kerja Daerah, terdiri atas:
1. a.lembaga pelatihan kerja pemerintah;
2. b.lembaga pelatihan kerja swasta; dan
3. c.lembaga pelatihan kerja perusahaan.
(2)Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c harus memiliki tanda daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Masyarakat daerah berhak mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.
(2)Masyarakat daerah yang telah mengikuti pelatihan kerja berhak atas sertifikat pelatihan.
(3)Masyarakat daerah yang telah mengikuti pelatihan kerja, pemagangan dan/atau pekerja/buruh berpengalaman berhak mengikuti sertifikasi kompetensi.
(4)Sertifikasi kompetensi dilaksanakan melalui uji kompetensi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pengusaha bertanggungjawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
(2)Pengusaha bertanggungjawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
(3)Setiap pekerja yang telah mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh pengakuan kompetensi melalui sertifikasi uji kompetensi.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…